Pak Polisi, Ini Suara Perempuan Soal Pembunuhan Nia

1366
Pesona Indonesia
Nia (kanan) bersama rekannya di PMR SMAN 1 Batam. Foto: facebook Nia
Nia (kanan) bersama rekannya di PMR SMAN 1 Batam. Foto: facebook Nia

batampos.co.id – Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BPPA-KB) Batam, Koestrini, prihatin dengan banyaknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak Batam, satu bulan belakangan. Terutama dengan kasus pembunuhan Dian Meliana Trisna Afifa, siswi kelas X SMAN 1 Batam yang muncul Minggu (27/9) kemarin.

“Apakah sudah separah itu mental masyarakat kita sampai (nyawa) anak tak berdosa pun direnggut begitu saja?” kata Koestrini melalui sambungan telepon Minggu (27/9) lalu.

Masyarakat, menurut Rini, nampak kurang mampu menahan emosi. Sebab, perilaku kejahatan itu dapat bermula dari emosi. Emosi, bisa saja berawal dari beban hidup yang semakin menumpuk. Namun demikian, emosi itu tidak akan terakomodir jika seseorang memiliki benteng agama yang kuat.

“Seperti kasus bayi yang dibuang itu. Kok sepertinya, pelakunya, tidak berpikir ulang sebelum melakukan hal itu?” katanya heran.

Kondisi ini akan berdampak buruk pada psikologis masyarakat. Terutama anak-anak. Hak mereka untuk mendapatkan perlindungan akan terenggut. Tidak ada lagi rasa aman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mereka akan memilih berada di rumah dan membatasi ruang geraknya. Trauma sosial, katanya, pasti akan terjadi.

“Saya yang punya anak cewek tiga pun merasa nggak aman saat mereka beraktivitas di luar rumah,” tuturnya.

Inilah pentingnya ada Peraturan Daerah tentang perlindungan anak. Perda itu kini tengah digesa BPPA-KB. Targetnya, tahun ini, Perda itu akan disahkan DPRD Batam.

Namun demikian, menurut Koestrini, tidak adanya Perda bukan lantas membuat para pelaku itu bebas melakukan aksinya. Sebab, Perda hanya mengatur hal-hal teknis tentang perlindungan anak. Secara garis besar, masalah perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Sanksi dan hukuman, bagi mereka yang tidak memenuhi hak anak, tertera dengan jelas di sana.

“Harusnya masyarakat sudah semakin pintar dan cerdas dan berpikir dua kali untuk melakukan hal itu,” ujar wanita yang biasa disapa Rini itu.

Rini mengaku, sarana perlindungan anak yang pemerintah sediakan masih terbatas. Namun, kewajiban melindungi anak-anak itu bukan milik pemerintah saja. Seluruh elemen masyarakat juga wajib bahu-membahu mewujudkan hal itu.

Ia menilai, perlu adanya sebuah forum yang mempertemukan para pemangku-jabatan. Forum itu untuk membahas langkah-langkah antisipasi munculnya kasus-kasus baru. Ia menilai, forum itu harus digelar secepatnya. Ia akan membicarakannya dengan Ketua BPPA-KB terkait hal tersebut.

“Jangan setelah terbakar, kita baru sibuk memadamkan api,” ujarnya.

Rini juga meminta aparat kepolisian untuk segera menuntaskan pengusutan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, menyosialisasikan hukum-hukum atas tindak kekerasan itu ke masyarakat. Supaya ada efek jera bagi para pelaku.

“Kalau masyarakat tidak tahu hukuman dan sanksinya, para pelaku itu bisa saja terus melakukan kejahatan,” ujarnya.

Ia juga menghimbau para orang tua untuk lebih hati-hati. Para orang tua harus mengetahui jadwal kegiatan anak. Terutama jam pulang sekolah. Ketika kemudian mereka lambat pulang, para orang tua harus curiga.

Simpan nomor telepon teman dekat atau sahabat anak. Jadi, ketika ponsel anak tak bisa dihubungi, para orang tua tahu siapa yang harus dihubungi. Jika teman terdekat itu tidak tahu, para orang tua harus mencari tahu orang-orang yang terlihat terakhir kali bersama anak mereka.

“Tanpa kejadian ini pun, orang tua harusnya melakukan itu. Kalau terlambat, harus langsung pantau!” katanya. (she/rng/ska/cr13/ceu)

Respon Anda?

komentar