Sidang Perdana Niel Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret

424
Pesona Indonesia
Dua Warga Negara (WN) Inggris, Niel Richard Goerge Bonner (Kanan) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kiri) melakukan persidangan mengenai  pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Batam. Dua WN Inggris ini melakukan pembuatan film dokumenter di Batam tidak mengantongi izin resmi sehingga melanggar UU RI tentang Keimigrasian, Senin (28/9),  Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos
Dua Warga Negara (WN) Inggris, Niel Richard Goerge Bonner (Kanan) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kiri) melakukan persidangan mengenai pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Batam. Dua WN Inggris ini melakukan pembuatan film dokumenter di Batam tidak mengantongi izin resmi, Senin (28/9),
Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos

batampos.co.id – Dua terdakwa asal Inggris, Niel Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser digelar pada Senin (28/9) siang di Pengadilan Negeri Batam.

Kedua terdakwa didampingi satu orang penerjemah bahasa dan empat orang Penasehat Hukum (PH) saat menghadap persidangan dengan Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo didampingi Hakim Anggota Budiman dan Juli Handayani, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bani I Ginting.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, bahwa kedua terdakwa yang berniat melakukan pembuatan film dokumenter itu, tidak memiliki izin.

“Sesuai hal itu, terdakwa dinyatakan melanggar UU Keimigrasian RI,” ucap Bani.

Diketahui, Niel George Bonner berperan sebagai juru kamera dan produser, sedangkan Rebecca sebagai asisten produser dalam pembuatan film dokumenter yang bertemakan tentang perompakan di daerah Belakang Padang, Batam.

“Keduanya disebut sebagai karyawan lepas atau freelance di Wall to Wall Company,” lanjut Bani.

Usai pembacaan dakwaan, Hakim Ketua Wahyu menanyakan kepada terdakwa juga PH-nya apakah ingin mengajukan eksepsi, namun sesuai kesepakatan kedua terdakwa dengan PH menyatakan untuk tidak mengajukan eksepsi dan lanjut ke sidang pembuktian saja.

“Kami tidak megajukan eksepsi Yang Mulia, segera dilanjutkan untuk sidang pembuktian berhubung kedua terdakwa ditahan sudah terbilang cukup lama dari bulan Mei lalu,” ujar PH terdakwa, Aristo MA Pangaribuan.

Atas permohonan itu, Majelis Hakim sepakat untuk melanjutkan sidang berikutnya pada Kamis (1/10) pagi.

“Diharapkan pukul 10.00 WIB persidangan berikutnya sudah bisa kita mulai dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari JPU,” tegas Hakim Ketua Wahyu menutup sidang.

Saat dikonfirmasi JPU Bani usai sidang, ia mengatakan untuk sidang di hari Kamis itu akan menghadirkan tiga orang saksi. “Kita ada enam orang saksi, tapi kamis ini kita hadirkan tiga saksi dulu,” sebutnya.

Selain itu, kepada PH terdakwa Aristo yang ditemui Batam Pos atas penolakan eksepsi itu, ia menyampaikan bahwa eksepsi tidak perlu lagi dilakukan lantaran kedua kliennya hanya melanggar UU Keimigrasian, bukan perbuatan pidana berat.

“Ini kan masalahnya tentang etika pers, di dalam dakwaan juga tidak begitu jelas pemaparannya. Dewan pers yang sangat dibutuhkan untuk hadir di persidangan ini. Jadi eksepsi tidak perlu lagi karena hanya memperlambat proses persidangan, bagus langsung ke sidang pembuktian saja. Kita ingin kasus ini segera selesai,” ungkap Aristo yang juga didampingi tiga PH lainnya yakni Indra, Ando dan Fiona. (cr15/bpos)

Respon Anda?

komentar