Pemko Batam masih Butuh Tenaga Honor

484
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mengajukan pengangkatan seluruh tenaga kontrak dan honor yang berjumlah 4.431 orang ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).  Keberadaan tenaga honor sangat dibutuhkan Pemko Batam yang masih kekurangan pegawai.

Kepala BKD, Sahir, mengatakan pihaknya akan menyaring lagi tenaga kontrak yang ada saat ini.  Masih banyak yang tak sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. ”Tenaga kontrak masih ada yang berijazah SD,  dengan kondisi saat ini, saya kira kurang pas,” ungkapnya.

Sahir mengatakan, tak diajukannya tenaga kontrak, karena keberadaannya melangar ketentuan. Terutama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

”Kalau DPRD menyetujui dan satu pandangan, kita akan ajukan,” ungkap Kepala BKD Kota Batam, Sahir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Batam, Selasa (29/9).

Muhammad Musofa yang memimpin RDP mengaku siap mengawal hingga ke Kementerian bila keberadaan tenaga kontrak yang ada saat ini dibutuhkan pemerintah. ”Kebetulan Menterinya dari Partai saya (Hanura), saya kenal betul dengan beliau (Yudi Chrisnandi),” ungkap Musofa.

Anggota Komisi I lainnya, Lik Khai mempertanyakan jumlah tenaga honorer yang dianggapnya terlalu banyak. ”Betul gak jumlahnya sebanyak itu. Jangan-jangan fiktif,” beber Politisi Nasional Demokrat (NasDem) Kota Batam ini.

Lik Khai juga mempertanyakan peran dan fungsi BKD dan inspektorat, banyak penambahan tenaga kontrak dan honor, namun tak membuat baik pelayanan. ”Seperti di Dinas Kependudukan (Disduk) dan Badan Penanaman Modal (BPM), mengurus KTP saja masih susah, ngurus izin lama,” katanya.

Harmidi Umar Husein menyebutkan, terdapat pengurangan dan penambahan angka SKPD yang cukuf signifikan. ”Terutama di Kecamatan Bengkong,” katanya .

Parahnya, BKD tidak mengetahui penambahan tenaga kontrak di beberapa SKPD serta sumber dana penggajiannya. Bahkan ada beberpa SKPD, tenaga kontraknya langsung ditambah dengan SK Wali Kota.

”Apakah ada permintaan dari SKPD, atau inisiatif Wali Kota, seperti apa sistem pengangkatannya,” timpal Musofa.

Sahir mengakui lemahnya pengawasan yang dilakukan instasnisnya. ”Atas masukan ini, pengawasan akan kita intensifkan,”lanjut Sahir. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar