Dua WN Inggris Pembuat Film Dokumenter Tak Pantas Dipidanakan

360
Pesona Indonesia
Dua WN Inggris, Niel Richard George Bonner (Kiri) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kanan) saat mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi dalam kasus pembuatan film dokumenter tanpa izin yang bertemakan tentang perompakan di daerah Belakang Padang, Batam. Persidangan digelar pada Kamis (1/10) di Pengadilan Negeri Batam, Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos.
Dua WN Inggris, Niel Richard George Bonner (Kiri) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kanan) saat mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi dalam kasus pembuatan film dokumenter tanpa izin yang bertemakan tentang perompakan di daerah Belakang Padang, Batam. Persidangan digelar pada Kamis (1/10) di Pengadilan Negeri Batam, Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Batam mulai menyidangkan dua Warga Negara Inggris, Niel Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser, atas kasus pembuatan film dokumenter tentang perompakan tanpa izin, Kamis (1/10) siang di Pengadilan Negeri Batam.

JPU yang bertugas, Pofrizal dan Bani I Ginting membawa dua saksi fakta yakni Rudi Amirudin dan Apson Kakahue kehadapan Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Prasetyo Wibowo didampingi Hakim Anggota Budiman Sitorus dan Juli Handayani. Sementara, kedua terdakwa didampingi satu penerjemah dan empat Penasehat Hukum (PH) yaitu Aristo MA Panggaribuan, Indra, Arsa, dan Ivan.

Di awal persidangan, pengacara terdakwa langsung mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim. Menurut pengacara, terdakwa masih dalam mendengarkan fakta-fakta persidangan dan belum divonis, maka sesuai prinsip hukumnya kedua terdakwa tidak harus mengenakan pakaian tahanan, di borgol serta digabung dengan para tahanan lainnya.

Namun majelis hakim menilai pakaian dan borgol merupakan atribut atau asesoris untuk tahanan. “Intinya masih terbilang sopan, jadi untuk pakaian kedua terdakwa tidak perlu diganti. Untuk keberatan para PH itu tetap dicatat panitera,” kata Wahyu.

Sebelum dan sesudah persidangan, Aristo juga menegaskan kasus tidak pantas dipidanakan dan dianggap terlalu berlebihan.

“Persidangan terhadap klien kami terlalu berlebihan, karena ini perkara jurnalistik yang izinnya belum keluar, bukan tanpa izin. Surat izin juga dikeluarkan tentunya harus melalui beberapa proses, tidak bisa langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara didakwaan tidak diperjelas mengenai itu,” tegasnya.

Neil dan Rebecca terdaftar di International Federation Journalists (IFJ) Asia Pasific yang sedang bekerja di Indonesia.  Keduanya juga anggota National Union of Journalist, Inggris.

Seharusnya, lanjut Aristo, jika permasalahan tidak memiliki izin, maka kliennya cukup di deportasi oleh pihak keimigrasian dan tidak perlu dijerat kasus hukum, apalagi  disamakan layaknya para terpidana lainnya.

“Prinsip hukum yang sebenarnya, selagi belum divonis tidak harus mengenakan seragam tahanan, diborgol-borgol dan di penjarakan bersamaan dengan para tahanan. Makanya kami akan terus melakukan pembelaan yang terbaik agar kedua terdakwa segera bisa kembali ke negara asal mereka,” ujar Ariesto.

Sementara itu, keterangan saksi pertama, Rudi Amirudin selaku anggota TNI AL dari Lantamal 4 Tanjungpinang yang tergabung dalam Dantim Mobile Satgas Gabungan Quick Respon Batam (DMSG QRB). Sebagai salah satu dari 8 orang tim penangkap, saksi Rudi menjabarkan dari awal pantauan hingga penangkapan terhadap terdakwa.

Dalam keterangannya, berawal dari informasi yang diberikan oleh salah satu warga yang kabarnya diajak untuk ikut berperan dalam perfilman dokumenter yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal (24/5) lalu bahwa akan ada pembuatan film dokumenter di perairan Batam.

“Jaringan agent kami ini (DMSG QRB) bertugas mengumpulkan data dan melakukan pengejaran kejahatan yang terjadi di laut. Karena mendapat laporan tersebut, kami pun melakukan pantauan,” ujarnya.

Selama pantauan, lanjutnya, aktivitas belum terlihat dari (24/5) hingga (27/5). “Di tanggal (28/5) barulah terlihat kedua terdakwa bersama 9 orang WNI di pelabuhan Sekupang yang hendak menuju kepulauan Serapat Belakang Padang pukul 17.00 WIB menggunakan 2 perahu,” papar Rudi sesuai laporan dari salah satu timnya.

Ia menambahkan, setelah tim berkumpul menggunakan 1 kapal patroli, kami menuju lokasi tersebut. “Saat kami tiba pukul 19.00 WIB, sudah tidak ada adegan shooting melainkan sedang dalam proses wawancara,” sebutnya.

Rudi yang saat itu langsung menanyakan data dan tujuan kepada 11 orang yang ada dilokasi, ditanggapi oleh Zamira Lubis yang sebagai pixer untuk jurnalis asing yang datang ke Indonesia.

“Zamira yang menjelaskan kepada kami bahwa mereka sedang melakukan pembuatan film dokumenter tentang perompakan yang dilakukan bajak laut, penyelenggaranya adalah kedua terdakwa. Tapi saat diminta surat izin, ia mengakui bahwa kedua terdakwa belum ada izin pembuatan film dan hanya menunjukkan pasport serta visa pariwisata saja. Makanya kami menggiring ke-11 orang itu ke Lanal Batam dan kemudian diinterogasi oleh pihak imigrasi,” terang Rudi.

Saksi juga mengakui bahwa ia tidak tahu betul bagaimana hukum perfilman di Indonesia. “Yang jelas saat saya minta surat izin, mereka tidak bisa menunjukkannya, makanya kita bawa ke proses hukum lebih lanjut,” katanya.

Keterangan saksi kedua adalah Apson Kakahue yang berperan sebagai bajak laut dalam film dokumenter tersebut.

“Saya ditawarkan Zamira Lubis untuk main film dokumenter tentang perompakan, dengan upah Rp 3 juta permasing-masingnya. Karena saya nganggur ya saya terima tawaran itu. Sebagai pemeran dibutuhkan 4 orang yang saya ambil dari teman-teman dekat saya,” ujar Apson.

Kami berempat, sambungnya, melakukan adegan dengan 3 kali shooting tanpa ada skenario. “Naskahnya tidak ada, jadi improfisasi dari kami berempat saja untuk melakukan aksi, semua adegan didiskusikan lewat Zamira kepada Rebecca, sedangkan Niel sebagai kameramen,” jelasnya.

Setelah shooting selesai, disitulah para tim penangkap datang, dan kami semua digiring ke lanal untuk di interogasi. “Tapi karena permasalahannya tentang keimigrasian, maka kami bebas dan seminggu kemudian upah kami dibayarkan oleh Zamira Lubis,” ucapnya.

Atas keterangan kedua saksi, Majelis Hakim kembali akan menggelar persidangan Senin (5/10) dengan agenda mendengarkan satu saksi fakta dan satu saksi ahli yang dihadirkan JPU.  (cr15/bpos)

Respon Anda?

komentar