Ini Pandangan Aliansi Jurnalis Independen Soal Dua Jurnalis Inggris yang Disidang di PN Batam

469
Pesona Indonesia
Dua jurnalis Inggris, Niel Richard George Bonner (Kiri) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kanan) saat mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi dalam kasus pembuatan film dokumenter tanpa izin yang bertemakan tentang perompakan di daerah Belakang Padang, Batam. Persidangan digelar pada Kamis (1/10) di Pengadilan Negeri Batam, Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos.
Dua jurnalis Inggris, Niel Richard George Bonner (Kiri) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kanan) saat mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi dalam kasus pembuatan film dokumenter tanpa izin yang bertemakan tentang perompakan di daerah Belakang Padang, Batam. Persidangan digelar pada Kamis (1/10) di Pengadilan Negeri Batam, Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Batam mulai menyidangkan dua jurnalis Inggris, Neil Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser. Kedua jurnalis berkewarganegaraan Inggris itu dinilai menyalahgunakan izin masuk dengan melakukan aktivitas pembuatan film dokumenter tentang perompakan di Batam.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berpendapat, pengadilan terhadap dua jurnalis ini adalah puncak dari tindakan berlebihan Pemerintah Indonesia, pada kasus ditangkapnya dua jurnalis itu ketika sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Apalagi, sebelum pengadilan itu digelar, keduanya telah menjalani penahanan pihak imigrasi selama empat bulan.

Hal itu dikatakan Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono dalam siaran persnya, Kamis (1/10/2015). Menurut Jono, sapaan akrab Suwarjono, pemerintah harusnya bisa segera mendeportasi Neil dan Rebecca, bila keduanya dinilai bersalah.

“Mengapa Neil dan Rebecca barus menunggu empat bulan lamanya dalam tahanan imigrasi, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengadilan. Itu puncak dari tindakan berlebihan Pemerintah RI,” kata Jono.

Lebih jauh Jono mengingatkan, pemerintah seharusnya cukup memberikan sanksi administratif yang ditetapkan pejabat Imigrasi terhadap orang asing, sesuai UU Keimigrasian, bukan proses pidana seperti yang saat ini dijalani.

Sesuai UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelanggaran Pasal 75 dan Pasal 122 , yakni penyalahgunaan izin masuk ke  Indonesia untuk melakukan kegiatan jurnalistik di daerah Selat Malaka adalah pelanggaran administratif.

“Sama sekali tidak ada alasan untuk melakukan penahanan yang begitu lama, apalagi memberikan sanksi pidana,” tegasnya. Karena itulah, AJI Indonesia, tambah Jono menuntut pengadilan segera memutus bebas kedua jurnalis.

Jono menambahkan, langkah imigrasi memproses hukum kedua jurnalis, hanya menambah kesan buruk Indonesia sebagai negara yang membatasi kerja jurnalis dan menciderai kebebasan pers di Indonesia. Padahal  Presiden Joko Widodo telah bertekad membuka akses jurnalis asing di seluruh Indonesia. Baik di wilayah konflik maupun wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

“Mana komitmen Presiden yang berjanji akan membuka akses jurnalis asing. Langkah pihak Imigrasi bertentangan dengan pernyataan Presiden, apabila masih menahan jurnalis asing karena kesalahan administrasi. Informasi yang kami peroleh, kedua jurnalis  sudah mengajukan visa ke kedutaan Indonesia di Inggris, namun tidak ada jawaban”, kata Jono.

Neil Richard George Bonner (31) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (30) ditangkap Jumat (29/5/2015) lalu bersama 11 orang lain oleh tim Reaksi Cepat TNI Angkatan Laut Batam yang terdiri dari pasukan Lantamal IV Tanjungpinang, Lanal Batam, dan Batalyon Marinir 10 SBY.

Saat itu, Neil dan Rebecca sedang melakukan aktivitas pembuatan film dokumenter bertema perompokan di Selat Malaka,  yang rencananya akan ditayangkan di sebuah stasiun televisi internasional National Geographic (NG). Keduanya diduga menyalahgunakan izin, dan melakukan aktivitas pembuatan film dokumenter. (nur)

Respon Anda?

komentar