Begini Kelakukan Pegawai Pemko Batam: Cari Bekingan Agar Tidak Ditugaskan di Pulau

371
Pesona Indonesia
PNS Pemko Batam usai upacara di Dataran Engku Putri beberapa waktu lalu. Foto: dok. Batam Pos
PNS Pemko Batam usai upacara di Dataran Engku Putri beberapa waktu lalu. Foto: dok. Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam tak bisa mengendalikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perintah untuk bekerja di Hinterland banyak ditolak. Akibatnya pegawai kesehatan, kelurahan, hingga guru menumpuk di Kota Batam.

“Hinterland Minim pegawai, salah satu sekolah bahkan hanya tiga orang. Kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah. Kadang penjaga mengajar juga,” ungkap Kepala BKD, M Sahir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Batam belum lama ini.

Sahir menyebutkan, sebelum menjadi pegawai mereka menyatakan kesediannya untuk ditugaskan di mana saja, hingga ujung Indonesia. “Harusnya mau ketika ditutugaskan. Batam kan kecil saja, paling tugasnya di Hinterland,” katanya.

Ketika pegawai diperintahkan untuk dinas di Hinterland, dengan segala cara melakukan penolakan. “Termasuk mencari bekingan,” katanya.

Sebagai Kepala BKD pun, Sahir tak bisa berbuat banyak. Kantor pemerintahan, sekolahan, hingga fasilitas kesehatan di Hinterland minim pegawai.

“Karenanya 12 orang lulusan STPDN kita tempatkan di Hinterland. Belakang Padang, Bulang, dan Galang,” ungkapnya.

Ketika nantinya memimpin SKPD, pegawai pilihan ini mengetahui persis wilayah Kota Batam serta keadaan masyarakatnya. “Itu yang kami harapkan,” tutup Sahir.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein menganggap hal tersebut bukti ketidakmampuan BKD. BKD lanjutnya, bukan hanya tak bisa mengendalikan dan mengawasi, namun tak mengetahui jumlah pegawai terutama kontrak yang sampai saat ini mencapai lebih dari lima ribuan pegwai.

Sedangkan data yang dimiliki BKD hanya 4.431, sebagian besar SK pimpinan SKPD, disusul SK Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Parahnya lagi, BKD tak mengetahui persis darimana anggaran penggajiannya.

“Bahkan jumlah honorer di SKPD ada yang bertambah serta berkurang jumlahnya,” tutur Politisi Gerindra ini.

Anggota Komisi I lainnya, Lik khai menyangsikan jumlah data yang dipegang oleh BKD.”Benar tak jumlahnya, jangan-jangan fiktif, yang mati masih juga dicatat,” beber Lik Khai.

Hal tersebut karena BKD jarang mengawasi dan mengontrol pegawainya.”Hari kejepit banyak yang Absen saja tak disidak, justeru menunggu laporan pimpinan SKPD,” ungkapnya.(hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar