Daftar Pemilih Tetap Batam Bermasalah

473
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri menunda pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Kota Batam. Penyebabnya DPT Kota Batam dianggap bermasalah karena terdapat selisih yang mencapai 52.655 pemilih.

Dalam rapat pleno penetapan DPT di KPU Kepri, Minggu (4/10) tadi malam terungkap, pada pleno tingkat KPU Batam disebutkan DPT Kota Batam 2015 sebanyak 674.052. Angka tersebut diperoleh tanpa penyisiran melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). KPU Batam beralasan adanya gangguan jaringan pada proses penyisiran Sidalih di tingkat kecamatan di Batam.

Namun usai didata kembali dengan menggunakan Sidalih, angka tersebut menyusut menjadi 621.397 pemilih. Sehingga terdapat selisih sebesar 52.655 pemilih, yang diyakini merupakan angka pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Penyusutan angka ini lantas menuai kritikan dari masing-masing saksi partai politik (Parpol). Mereka meminta KPU Batam kembali melakukan perbaikan DPT.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri juga memberikan rekomendasi yang sama. Bawaslu meminta KPU Batam melakukan penyisiran kembali dan melakukan pleno di tingkat KPU Batams selambat-lambatnya pada 12 Oktober mendatang. Sehingga pleno di tingkat KPU Provinsi Kepri bisa dilakukan paling lambat pada 14 Oktober nanti.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Batam, Agus Setiawan, mengaku siap menyelesaikan penyisiran ulang dan pleno DPT sesuai waktu yang ditentukan. Sebab menurut dia, angka tersebut sudah valid.

“Sebanyak 52.655 pemilih yang dicoret ini bisa kami pertanggungjawabkan,” kata Agus usai pleno yang berlangsung di Hotel Bintan Plaza, Tanjungpinang, tadi malam.

Agus menjelaskan, 52.655 pemilih yang dicoret dari DPT Kota Batam ini sebagian besar merupakan daftar pemilih ganda. Selain itu terdapat nama-nama yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Dan nama-nama tersebut, saat ini ada pada penyimpanan Sidalih dan dapat dimunculkan kapan pun.

“Tapi sesuai permintaan Bawaslu Kepri, data ini harus teridentifikasi dengan jelas nama dan alamatnya. Dan hal ini yang memerlukan waktu,” ujar Agus. (faradilah/bpos)

Respon Anda?

komentar