Jalan Berliku Asuransi PNS Batam

1338
Pesona Indonesia

Niat Pemko Batam meningkatkan kesejahteraan 6.000 lebih pegawainya tak berjalan sesuai rencana. Sekitar Rp 115 miliar uang pegawai yang disetor ke perusahaan asuransi, PT Bumi Asih Jaya (BAJ), kini tak jelas rimbanya.

Kabar tak sedap itu berhembus pada pertengahan 2011 lalu. PT Bumi Asih Jaya (BAJ) yang merupakan mitra Pemko Batam dalam mengelola dana asuransi pegawainya, dikabarkan mulai tidak sehat. Keuangan perusahaan asuransi yang berdiri sejak 1967 itu mulai goyah. Bank Indonesia (BI) yang mencium potensi kebangkrutan PT BAJ juga mulai melakukan pengawasan.

Awal 2012, Pemko Batam mulai ancang-ancang untuk mengakhiri kerjasama dengan BAJ. “Pada bulan Mei 2012 Pemko Batam menyampaikan surat penghentian kerjasama ini, dan mendapat persetujuan dari BAJ,” ungkap Sekda Kota Batam, Agussahiman, saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.

Kemudian, para pihak tersebut membentuk tim dan melakukan pembahasan penyelesaian kerjasama. Termasuk, meminta BAJ agar menepati kewajibannya membayar polis. Agussahiman mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal agar premi asuransi tersebut segera dapat dicairkan. Tak hanya antara dua pihak, Pemko Batam juga meminta bantuan dan beberapa kali menyurati lembaga yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan perkara tersebut, seperti Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Otororitas Jasa Keuangan (OJK).

“Harapan kami, lewat negosiasi itu BAJ membayar tunjangan (premi asuransi) ke kami,” kata Agussahiman.

Namun, harapan tak sesuai kenyataan. Tak ada hasil yang dicapai. Setelah itu, Pemko Batam melayangkan somasi pertama sekaligus terakhir pada BAJ tertanggal 28 Mei 2013. Namun, lagi-lagi BAJ bergeming.

Tak berselang lama setelah itu, OJK mencabut izin usaha PT BAJ pada 18 Oktober 2013, terkait utang Rp 85,6 miliar kepada 10 ribuan pemegang polis. OJK mengajukan gugatan pailit ke BAJ ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang meminta agar aset perusahaan asuransi yang cukup tua di Indonesia itu bisa disita. Dari sinilah, nasib uang premi pegawai Pemko Batam di BAJ makin tidak jelas.

Akhirnya, Agussahiman menyambung, Pemko Batam memutuskan membawa perkara itu ke ranah hukum. Dimulai dari gugatan perdata di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Batam. Saat itu, Pemko Batam menggugat BAJ sebesar Rp 115 miliar.

“Itu sudah sesuai hitungan kami,” kata dia.

ilustrasi
ilustrasi

Namun saat itu, PN Batam mengabulkan gugatan Pemko Batam sebesar Rp 80 miliar. Kemudian, Pemko Batam membawa perkara perdata itu naik banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Namun, saat itu PT Pekanbaru memutus lebih rendah, BAJ hanya harus membayar Rp 70 miliar. Tak terima, Pemko Batam lagi-lagi membawa perkara itu naik kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun permohonan itu ditolak oleh MA.

“Saya juga sudah konsultasi dengan ahli hukum, kalau kasasi ditolak, berarti pakai yang keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebesar Rp 70 miliar,” jelas Agussahiman.

Lebih lanjut, Sekda juga menampik tudingan yang menyebutkan pihaknya berlama-lama mencairkan premi asuransi tersebut. Ia katakan, pencairan hanya tinggal menunggu salinan putusan Mahkamah Agung (MA) sampai ke Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dari nilai Rp 70 miliar itu, kata dia, akan didistribusikan ke masing-masing pegawai yang dhitung oleh aktuaris BAJ yang berkompeten. Nantinya uang tersebut akan langsung ditransfer ke rekening setiap pegawai.

“Tapi, sampai saat ini salinan putusan itu belum sampai ke PN, kan secara aturan putusan dari MA itu disampaikan ke PN, lalu dari PN disampaikan ke kami (untuk syarat pencairan),” ujar Agussahiman.

Menurut dia, tak ada alasan pihaknya menunda pencairan premi asuransi tersebut jika persyaratan administratif yang mesti dipenuhi telah komplit.

“Jadi bukan kami tidak mau bayar, kami cepat-cepat kalau perlu hari ini, kemarin atau bulan lalu, kalau salinannya sudah sampai, kami akan minta pihak BAJ segera selesaikan ini,” terangnya.

Bahkan pihaknya berencana datang ke Jakarta untuk mempertanyakan salinan putusan tersebut. Pasalnya putusan itu telah keluar sekitar 2,5 bulan lalu namun tak kunjung sampai ke Batam.

“Bukan pemerintah ini tidak berupaya, tapi kan tidak perlu diumumkan, misalnya karena upaya damai gak ada makanya dibawa ke pengadilan, banding pengadilan tinggi hingga ke tingkat kasasi,” beber dia.

Agussahiman menyebut, sejauh ini pihaknya telah menahan sebagian dana yakni sebesar Rp 55 miliar. Sedangkan sisanya sekitar Rp 15 miliar, yang menjadi kewajiban BAJ untuk segera melunasinya.

“Kalau nanti dilaksanakan Rp 70 miliar, jadi mereka (BAJ) harus nombok (kekurangannya), kalau yang disimpan ini nanti bersama-sama Bumi Asih saat mencairkannya,” jelas dia.

Sekda juga menampik tuduhan yang menyebut ada fee atau imbalan khusus bagi beberapa oknum dari pihak pemerintah yang menentukan BAJ sebagai mitra asuransi yang ditunjuk. Ia katakan, program asuransi tersebut sejak awal bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan PNS di masa mendatang dan telah melalui prosedur lelang sebagaimana mestinya.

“Kami kan lelang totalitas, kan ada 10 perusahaan, kami mencari pemenang yang menguntungkan peserta, jadi itu lelang fight (adu keunggulan) totalitas,” katanya.

Agussahiman mejelaskan, kerjasama dengan PT BAJ ini berjalan per 1 Agustus 2007. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan kontrak tentang Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Bagi PNS dan THD Kota Batam dengan nomor polis 02070197/ATMP/01/2007.

Melalui kerjasama ini, Pemko Batam memasukkan para pegawai negeri sipil (PNS) dan Tenaga Hanorer Daerah (THD) maupun Tenaga Honorer Lepas (THL) ke asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua (THT). Dalam perjanjiannya, perusahaan asuransi ini menawaran proteksi asuransi menggiurkan.

Agussahiman mengatakan, pemberian bantuan iuran asuransi kesehatan dan THT bagi PNS dan THL Kota Batam merupakan pemberian tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Terlebih, saat kerjasama tersebut masih berlangsung.

“Silakan ditanya pada pegawai yang sudah menggunakannya, karena mereka yang merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pasalnya, kata dia, sebelum diikutkan asuransi, jaminan kesehatan maupun JHT yang diterima para pegawai dinilai belum memadai. Misalnya, terkait layanan kartu berobat dari Asuransi Kesehatan (Askes), dimana para pegawai merasa kurang mendapatkan pelayanan yang baik jika menggunakan kartu Askes untuk berobat. Begitu juga JHT, ia mencontohkan bagi PNS Golongan IV yang telah bekerja selama 30 tahun pada saat pensiun hanya menerima sekitar Rp 20 juta. Sedangkan jaminan perlindungan bagi yang meninggal akibat sakit atau kecelakaan, tak ada sama sekali.

Sekda menjelaskan, ketika Pemko Batam memutuskan untuk mengikutkan pegawainya ke lembaga penyelenggara asuransi, beberapa hal telah jadi pertimbangan. Di antaranya, kata ia, mengacu pada kemampuan keuangan daerah. Saat itu, kata Sekda, pihaknya memutuskan mengikutkan pegawai ke asuransi karena berasumsi pertumbuhan ekonomi bagus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam diperkirakan bakal terus berkembang pesat.

“Dasar hukumnya ada, dan saat itu juga memperoleh persetujuan DPRD Kota Batam,” ujar Agussahiman.

Dasar hukum yang dimaksud yakni Pasal 32 UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan UU No 43 Tahun 1999 yang antara lain menyebutkan pada ayat (1), untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS. Poin berikutnya, Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri PNS.

Selain itu, masih ada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam No 9 Tahun 2006 tentang APBD Kota Batam Tahun 2007 yang menetapkan alokasi dana untuk iuran Askes dan THT tersebut sebesar Rp 31.125.000.000. Itu juga dilengkapi dengan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Iuran PNS dan THD dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua yang jadi rujukan penetapan besaran iuaran asuransi pegawai untuk Golongan IV sebesar Rp 1 juta per bulan, Golongan III Rp 750 per bulan, Golongan II Rp 500 ribu per bulan, dan Golongan I/THL sebesar Rp 250 ribu per bulan. Total, ada 5934 PNS dan THD maupun THL Pemko Batam yang ikut dalam asuransi tersebut.

“Iuran itu diperoleh dari tambahan penghasilan pegawai yang diberikan sesuai ketentuan dalam bentuk pembayarn premi asuransi secara kolektif atas nama Pemko Batam kepada BAJ,” terang Sekda.

Ia juga jelaskan, alasan Pemko Batam kemudian menggandeng BAJ selaku pihak yang dipercaya memberikan layanan asuransi kesehatan dan JHT bagi para pegawai. Sekda menerangkan, pihaknya telah menggelar prosedur penentuan pihak yang akan jadi relasi kerjasama tersebut dengan sistem lelang terbuka. Saat itu, kata ia, ada 10 perusahaan asuransi baik yang berskala nasional, milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN), dan bahkan berskala internasional ikut dalam lelang tersebut.

Sebut saja, PT Asuransi Jiwa Askrida, PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa  Adisarana Wanaartha, PT Asuransi Jiwa Central Asia, PT AIG Life, PT Asuransi Allianz life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

“Kenapa BAJ yang menang? Karena saat itu proteksi yang ditawarkan dinilai lebih bagus dan menguntungkan bagi peserta,” beber Agussahiman.

Berdasar evaluasi teknis simulasi penilaian antara satu perusahaan asuransi dengan yang lain, cover yang diberikan BAJ dinilai lebih baik. Misalnya, ia mencontohkan antara BAJ dengan tawaran dari perusahaan Jiwasraya. Untuk tunjangan kesehatan, dalam hal ini rawat inap dan biaya operasi, BAJ menawarkan cover asuransi untuk biaya kamar dan makan selama perawatan di sumah sakit sebesar Rp 500 ribu, Jiwasraya juga menawarkan besaran serupa. Namun, untuk biaya bedah komplek, BAJ menawarkan biaya Rp 45 juta, sedangkan Jiwasraya hanya Rp 42,5 juta. Sementara untuk rawat jalan, BAJ menawarkan maksimum pergantian per tahun sebesar Rp 7 juta, sedangkan Jiwasraya Rp 6 juta. Tak berhenti di situ, untuk tunjangan kematian BAJ menawarkan Rp 74 juta.

Sementara untuk THT, dengan simulasi usia peserta saat penandatangannan kerjasama pada usia 40 tahun, akan mendapat THT sebesar Rp 258.885.600, sedangkan Jiwasraya saat itu menawarkan THT sebesar Rp 258.675.952, sedangkan bagi yang berusia 50 tahun, BAJ menawarkan THT sebesar Rp 67.190.460 sedangkan Jiwasraya Rp 67.083.548.

Sementara Kepala Bagian Keungan Pemko Batam, Abdul Malik, mengaku sudah menghitung secara detail. Total premi yang bayar PT BAJ sebesar Rp 115 miliar. Namun tetap saja BAJ hanya mau membayar Rp 65 miliar saja.

“Bayangkan selisihnya mencapai Rp 50 miliar,” katanya.

Kepala Seksi Perdata dan Tatausaha Negara (Kasidatun) Kejari Batam sekaligus jaksa pengacara negara, Syafei, saat itu mengatakan kasus ini didaftarkan ke pengadilan karena tidak ada titik temu antara Pemko Batam dengan pihak BAJ terkait jumlah pembayaran premi JHT atau dana pensiun pegawai PNS Pemko.

“Sebenarnya kedua belah pihak sudah sepakat bahwa memang preminya berjumlah Rp 115 Miliar, tetapi BAJ hanya sanggup membayar Rp 65 miliar. Ini yang sudah kita anggap melanggar hukum,” katanya.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov, mengatakan kerjasama Pemko Batam dengan PT BAJ atas inisiatif Pemko Batam.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan Komisi I mengagendakan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Inspektorat, serta pegawai yang ikut dalam program BAJ, Kamis (1/10). Namun tidak satupun pimpinan SKPD yang hadir dalam acara tersebut. “Akhirnya kami batalkan, dan diagendakan ulang minggu mendatang,” ungkap Nyanyang.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Iman Sutiawan, meminta Pemko Batam segera mencairkan dana asuransi pegawai. Menurut dia, setelah putusan MA, tak ada lagi alasan Pemko untuk menunda-nunda, serta mengumbar janji kepada pegawai.

“Jangan lagi alasan ini dan itu,” kata Iman. (rna/ian/hgt)

Respon Anda?

komentar