Dongkrak PAD, Ide Usaha Rumah Kos Kena Pajak Muncul Lagi

485
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Sidang paripurna yang diagendakan membahas tiga perubahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) kembali digelar, Senin (5/10) siang. Rapat tersebut, sekaligus memba­has dibentuknya panitia khusus (Pansus) guna me­ngu­rusi satu per satu Ranperda yang dibahas.

Salah satu Ranperda yang sedang dibahas adalah mengenai perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sebelumnya, fraksi Partai Golkar melalui Ruslan M Ali Wasyim menyampaikan mengenai penarikan pajak kos-kosan dan wa­rung internet (Warnet) yang berba­sis game online.

Pihaknya melihat peluang untuk peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) pada sektor tersebut cukup besar. Namun, seiring berjalan beberapa waktu, pemerintah mulai ragu akan penarikan pajak untuk Warnet game online. Seperti disampaikan Wali­kota Batam Ahmad Dahlan, Perda mengenai pajak kos dan game online sebanyak 5 persen, masih dirasa belum efektif.

Meski di tahun sebelumnya pembahasan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Batam sudah dimasukkan pajak kos, akan tetapi tahun ini dan 2016 hal tersebut belum dimasukkan.

“Saya kira 2016 baru efektif. Perhitungannya, 2017 sudah terlaksana,” tutur Dahlan, setelah rapat paripurna.

Sedangkan Hendra Asman, Wakil Ketua Pansus Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, memang Partai Golkar diakuinya sempat melihat besarnya peluang yang dimiliki pemerintah, yakni guna menaikan PAD melalui pajak di Warnet. Asman menjelaskan, Indonesia adalah negara terbesar yang penduduknya mayoritas konsumtif.

“Datangnya pencipta Facebook ke Indonesia dan salaman dengan Pak Jokowi, saya rasa bukan semata-mata kebetulan. Facebook pasti melihat Indonesia memiliki peluang besar, dalam perputaran mata uang. Tapi selama ini, enggak ada pajak masuk dari sana,” jelasnya.

Akan tetapi, kata dia, harus dikaji lebih dalam agar Perda tersebut nantinya tak bersinggungan dengan peraturan lain.

“Itu butuh waktu lama. Kita harus koordinasi dulu dengan pakar, Kominfo, bahkan menteri. Kita tak i­ngin, Perda itu nanti bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi,” paparnya.

Asman menjelaskan, pengusaha Warnet maupun kos, harus bisa bekerjasama.

Pasalnya, dalam hemat dia, Warnet dan kos dirasa sudah masuk kategori Usaha Kecil Menengah (UKM) dan wajib dikenai pajak.

“Tapi, tentunya ada kriteria. Kalau usahanya masih kecil sekali, tentu dibebaskan pajaknya,” ucapnya. (iik/pm/rpg)

Respon Anda?

komentar