Ini Jawaban Pemko Batam Soal BPR Plat Merah

365
Pesona Indonesia
Kadis PMP KUKM Kota Batam, Febrialin. Foto: skpd
Kadis PMP KUKM Kota Batam, Febrialin. Foto: skpd

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam membatah kalau mereka tidak serius mewujudkan pembangunan BPR. Menurutnya, rencana tersebut sudah matang namun anggaran.

“Anggaran kita defisit, karenanya pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dipending dulu,” kata Kadis PMP KUKM Kota Batam, Febrialin.

Bila sudah berupa Perda, Dinas PMP KUKM harus menyediakan anggaran atau modal. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setidaknya Pemko harus memiliki modal minimal Rp 8 miliar hingga Rp16 miliar. “Angkanya cukuf signifikan,” beber Febrialin lagi.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian Akademik, Kota Batam memang layak memiliki BPR. Tahun 2015, rencana pembangunan BPR masuk dalam Proglam legislasi Daerah (Prolega), salah satu aturan yang menjadi prioritas.

Dinas PMP KUKM yakin keberadaan BPR bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Batam.

“Kita sudah berkunjung ke Sleman, modal awalnya kecil. Sekarang Asetnya mencapai Rp 90 miliar,” beber Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Batam ini.

Sekretaris BPR, beber Febrialin pernah memberikan keterangan,  96 persen BPR yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) berjalan sukses. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor keuangan selalu menguntungkan. “Semua bank yang dikelola Pemda sukses semua,” kata Febrialin.

Bila hal yang sama diterapkan di Batam. Seluruh stake holder menyetujui keberadaan BPR, Febrialin yakin bisa tumbuh dan berkembang. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar