Pemko Batam Tak Serius Dirikan Membuat BPR Plat Merah

374
Pesona Indonesia
dr. Idawati Nursanti, Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam. Foto: faceboook dr Idawati
dr. Idawati Nursanti, Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam. Foto: faceboook dr Idawati

batampos.co.id – DPRD Kota Batam mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Batam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hingga triwulan ke- IV belum ada kejelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PMP-KUKM) Kota Batam.

“Kalau seperti ini, kapan kita (DPRD) mau bahas. semangatnya hanya di awal saja,” ungkap Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam, Idawati Nursanti.

Idawati mengatakan, dari awal PMP-KUKM getol mengajukan payung hukum pendirian BPR ke DPRD Kota Batam. Bersemangat membangun BPR, dengan harapan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Saking semangatnya, lanjut Ida, Kadis PMP-KUKM Febrialin bersedia merampungkan draft rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) di triwulan II tahun 2015. Namun setelah anggaran tersedia dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2015, janji tersebut tak pernah terwujud.

“Padahal sudah kita (DPRD) anggarkan di APBD Murni 2015,” kata wanita berkerudung ini.

DPRD lanjut Idawati terus mendesak dan mempertanyakan perkembangan ke Dinas PMP-KUKM. “Alasan mereka (PMP-KUKM) drafnya selalu belum rampung,” kata Idawati.  Hal tersebut, lanjut Ida menandakan pemerintah tak serius, tak memiliki perencanaan membuat Perda.

“Ada yang tak jalan seperti pendirian BPR, banyak juga yang tak sesuai dengan aturan diatasnya seperti Ranperda SOTK,” ungkapnya..

Hal tersebut jelas menghamburkan APBD Kota Batam, karena setiap Perda dianggarkan minimal Rp 300 juta. “Sudah keluar angaran, dibahas pansus, saat pengesahan ditarik lagi,” beber Idawati.

Idawati menyebutkan, Prolegda tentang pendirian BPR bukan satu-satunya aturan yang terancam gagal. Izin Usaha jasa kontruksi, serta penyertaan modala pemerintah daerah kepada perusahaan daerah juga belum diketahui nasibnya.

Dari 19 Prolegda tahun 2015, hanya sebelas yang sudah di proses, empat diantaranya disahkan menjadi Perda,  tiga dikembalikan ke Pemko Batam, satu diperpanjang, tiga dalam proses. “Sisanya belum ada kejelasan,” ungkap Ida lagi.

Selain permasalahan di proses, banyak juga Perda yang mandul. “Saya persisnya tak tau, tapi jumlahnya sangat banyak,” katanya lagi. Baperda berdasarkan keluhan dari Komisi sudah menyurati SKPD terkait. “Dua kali kita surati, tak pernah ada tanggapan,” tutupnya. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar