AJI Batam Tolak Kriminalisasi Dua Jurnalis Inggris

463
Pesona Indonesia
Dua jurnalis Inggris, Niel Richard George Bonner (Kiri) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kanan) saat menjalani persidangan dengan agenda keterangan saksi dalam kasus pembuatan film dokumenter bertema perompakan di Pengadilan Negeri Batam, Senin (5/10). Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos.
Dua jurnalis Inggris, Niel Richard George Bonner (Kiri) dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser (Kanan) saat menjalani persidangan dengan agenda keterangan saksi dalam kasus pembuatan film dokumenter bertema perompakan di Pengadilan Negeri Batam, Senin (5/10). Foto: Fitri Hardiyanti untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam menolak kriminalisasi terhadap dua jurnalis asal Inggris yang kini tengah menjalani rangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Kriminalisasi itu tak lain adalah upaya pengekangan terhadap kebebasan pers di tanah air.

 

“Upaya penegak hukum mempidanakan keduanya sangat bertentangan dengan semangat kebebesan pers dan UU Pers No 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Muhammad Zuhri, Ketua AJI Batam, Selasa (6/10).

Kedua jurnalis itu adalah Niel Richard Goerge Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser. Mereka ditangkap ketika melakukan proses pengambilan gambar untuk film dokumenter bertema perompakan di Selat Malaka yang rencananya akan ditayangkan oleh media televisi National Geographic. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa mereka melanggar Undang-Undang Keimigrasian RI soal izin tinggal dan visa. Keduanya tidak memiliki izin untuk melakukan pembuatan film dokumenter tersebut.

Lebih lanjut, JPU juga tidak mengakui keduanya sebagai jurnalis. Padahal, keduanya terdaftar sebagai anggota International Federation Journalist (IFJ). Jaksa mengatakan, Niel Bonner berperan sebagai juru kamera sekaligus produser. Sementara Rebecca Prosser berperan sebagai asisten produser.

“Seharusnya, penegak hukum di Batam, tidak perlu sampai mempidanakan atau mengkriminalisasi kedua jurnalis asing tersebut saat melakukan aktivitas jurnalistik,” kata Zuhri.

Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono menambahkan, pengadilan terhadap dua jurnalis ini adalah puncak dari tindakan berlebihan Pemerintah Indonesia. Apalagi, sebelum pengadilan itu digelar, keduanya telah menjalani penahanan pihak imigrasi selama empat bulan. Menurutnya, pemerintah bisa segera mendeportasi Neil dan Rebecca, bila keduanya dinilai bersalah.

“Mengapa Neil dan Rebecca barus menunggu empat bulan lamanya dalam tahanan imigrasi, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengadilan. Itu puncak dari tindakan berlebihan Pemerintah RI,” kata pria yang akrab disapa Jono itu.

Lebih jauh Jono mengingatkan, pemerintah seharusnya cukup memberikan sanksi administratif yang ditetapkan pejabat Imigrasi terhadap orang asing, sesuai UU Keimigrasian. Bukan proses pidana seperti yang saat ini dijalani.
Sesuai UU nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelanggaran Pasal 75 dan Pasal 122 , yakni penyalahgunaan ijin masuk ke Indonesia untuk melakukan kegiatan jurnalistik di daerah Selat Malaka adalah pelanggaran administratif.

“Karena itulah, AJI Indonesia, tambah Jono menuntut pengadilan segera memutus bebas kedua jurnalis,” tegasnya.

Langkah imigrasi memproses hukum kedua jurnalis, hanya menambah kesan buruk Indonesia sebagai negara yang membatasi kerja jurnalis dan menciderai kebebasan pers di Indonesia. Padahal, kata Jono, Presiden Joko Widodo telah bertekad membuka akses jurnalis asing di seluruh Indonesia. Baik di wilayah konflik maupun wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

“Mana komitmen Presiden yang berjanji akan membuka akses jurnalis asing?” tanya Jono.

Menurutnya, langkah pihak Imigrasi bertentangan dengan pernyataan Presiden, apabila masih menahan jurnalis asing karena kesalahan administrasi. “Informasi yang kami peroleh, kedua jurnalis sudah mengajukan visa ke kedutaan Indonesia di Inggris, namun tidak ada jawaban,” katanya. (ceu/bpos)

Respon Anda?

komentar