Desi Ratnasari dkk Kunjungi Anak Penghuni Lapas Baloi

641
Pesona Indonesia
Desi Ratnasari (tengah) salah satu anggota DPR R.I komisi VIII sedang bersosialisasi dengan Ammam (kiri) kepala Rutan Baloi, Jumat (2/10). F. Johannes Saragih/Batam Pos
Desi Ratnasari (tengah) salah satu anggota DPR R.I dari Komisi VIII sedang berbincang dengan Ammam (kiri) Kepala Rutan Baloi, Jumat (2/10). F. Johannes Saragih/Batam Pos

batampos.co.id – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lapas Anak di Baloi, Batam (Jumat, 2/10). Mereka meminta Kemenkumham Kepri untuk tetap mengharuskan narapidana anak melanjutkan pendidikan. Jaminan kesehatan juga harus didapatkan anak selama menjalani masa tahanan.

“Jangan sampai anak tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Meski mereka sedang dalam masa tahanan, tetap harus diberikan pendidikan,” kata Abdul Fikri Fakih, aggota komisi VIII DPR RI.

Fikri mengatakan anak bermasalah hukum harus tetap disejahterakan. Koordinasi antar kementerian dibutuhkan mulai dari kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, kementerian kesehatan, kementerian sosial dan kementerian pendidikan.

“Jadi semua harus selaras. Kita berharap anak-anak tetap harus dimanusiakan,” katanya.

Renovasi gedung atau ruangan lapas anak yang sedang berlangsung saat ini menurut Fikri tidak akan memadai. Di mana dengan gedung seluas 8000 meter, maka anggaran Rp 1,8 miliar sangat memadai.

“Apalagi gedung sekolah akan dibangun di sini. Kita berharap pelayanan anak akan dilakukan sebaik mungkin. Bukan hanya napi anak, semua anak juga harus dimanusiakan. Dokter juga harus disiapkan untuk kesehatan para napi,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan komisi VIII menyempatkan diri untuk melihat blok anak yang kini dalam perbaikan. “Intinya anak itu jangan sampai tidak memiliki masa depan meski sedang ditahan,” kata Desi Ratnasari, anggota komisi VIII lainnya.

Dwi Swastono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Kepri mengatakan saat ini ada sekitar 49 anak yang yang menjadi narapidana. Sejumlah 22 anak di antaranya berada di lapas anak Baloi. Sebagian besar kasus pencurian dan asusila.

“Untuk anak-anak ini kita akan jamin pendidikannya. Kita akan bangun sekolah. Kita juga tidak ingin mereka berhenti sekolah. Paling tidak bisa mengikuti pendidikan paket A,B dan paket C,” katanya.

“Kita juga ada mendatangkan dokter keluarga untuk merawat mereka. Intinya kita tetap berupaya agar mereka bisa tetap memiliki masa depan ketika keluar dari penjara,” lanjutnya.

Saat ini, SDM di lapas anak juga sangat terbatas. Di mana hanya ada sekitar 8 petugas. Selain itu fasilita pendukung juga di lapas anak sangat terbatas. Termasuk pengadaan perpustakaan untuk anak.

“Tahun lalu saja anggaran untuk perpustakaan kita hanya lima juta rupiah. Makanya harus kita jalin kerjasama dengan pemerintah daerah,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar