Pelajar TK, SD, SMP, SMA Sederajat di Batam Tak Boleh Bawa Kendaraan ke Sekolah

1146
Pesona Indonesia
Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Kota batam. Foto: johanes/batampos
Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Kota batam. Foto: johanes/batampos

batampos.co.id -Rapat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dengan seluruh kepala sekolah di Batam dari semua jenjang pendidikan memutuskan setuju dengan kebijakan larangan bagi siswa membawa kendaraan ke sekolah.

“Aturan ini berlaku untuk pelajar di semua jenjang pendidikan dan efektif mulai hari ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin usai rapat, Selasa (6/10).

Ada tiga rekomendasi yabg dikeluarkan Disdik dalam rapat tersebut. Pertama, pelajar dilarang membawa kendaraan sendiri ke sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Kedua, pihak sekolah juga diminta untuk tidak menyiapkan lahan parkir bagi kendaraan siswa di sekolah. Aturan itu, kata Muslim, bisa dimasukkan dalam tata tertib sekolah.

“Jadi pelajar yang melanggar bisa diberi sanksi, misalnya diskors atau sanksi yang mendidik lainnya,” kata Muslim.

Disdik mewakili Pemerintah Kota (Pemko) Batam mencoba mencari solusi untuk meminimalkan pelbagai kasus yang menimpa pelajar di Kota Batam. Muslim mengatakan, aturan ini dibuat demi memberikan keamanan dan keselamatan bagi pelajar.

“Juga harus diingat, ini bukan masalah punya SIM (surat izin mengemudi) atau tidak, karena meskipun punya SIM kan tidak ada jaminan tidak akan dicegat di tengah jalan,” paparnya.

Sebagai solusi, Muslim menyarankan orangtua murid untuk mengantar jemput anaknya pergi dan pulang sekolah. Jika tidak bisa, sebaiknya anak diberangkatkan ke sekolah menggunakan kendaraan umum dengan sistem carteran satuan kelompok siswa.

Ia mengaku tak bisa mengadakan fasilitas bus sekolah karena ada beberapa sekolah yang jalan aksesnya tak bisa dilalui kendaraan besar. Sehingga akan lebih tepat bila menggunakan kendaraan yang berukuran lebih kecil

“Bisa carter mobil Carry, misalnya di satu perumahan ada beberapa anak yang sekolahnya sama, jadi kan berangkatnya bisa bersamaan,” kata Muslim.

Keputusan ketiga, khusus untuk tingkat taman kanak-kanak (TK), Dinas Pendidikan minta agar sekolah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap orang yang mengantar atau menjemput para murid. Tujuannya, agar pihak sekolah mengetahui identitas orang yang mengabtar/jemput tersebut.

“Anak (murid) dilarang pulang tanpa tahu siapa yang menjemput, dan tugas gurulah mengantar sampai ke gerbang, memastikan siapa yang menjemput,” ujarnya. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar