Hanya 300 Rumah Tidak Layak Huni di Batam yang Direhab 2016

230
Pesona Indonesia
Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Pemko Batam Raja Kamarulzaman memberikan penjelasan saat rapat dengan pendapat dengan komisi IV DPRD Batam pembahasan APBD 2016, Selasa (7/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Pemko Batam Raja Kamarulzaman memberikan penjelasan saat rapat dengan pendapat dengan komisi IV DPRD Batam pembahasan APBD 2016, Selasa (7/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Sosial dan Pemakaman Pemko Batam hanya akan memperbaiki 300 rumah milik warga dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Anggarannya mencapai Rp 9,1 miliar, atau sekitar Rp 30 juta setiap rumah.

“Kita sudah menghitung, bahwa kita hanya mampu membangun sekitar 300 unit. Ini memang sesuai dengan renstra (rencana strategis, red) yang ada di kita,” kata Kadis Sosial dan Pemakaman Pemko Batam Raja Kamarulzaman, saat RDP bersama Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (7/10).

Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan RTLH yang dibangun tahun 2015 ini yakni sebanyak 474 unit. Dan menurutnya, masih sangat banyak rumah yang memang masih butuh perhatian dari pemerintah Kota Batam.

“Tetapi mau bagaimana lagi, di Renstra tahun 2009 kita merencanakan RTLH sebanyak 3000 unit, dan di tahun ini sudah hampir penuh kuota itu, makanya tahun depan dibatasi,” katanya.

Untuk pengadaan bahan-bahan untuk RTLH ini akan dilelang. Ini berbeda dengan pola pembangunan RTLH tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini dan tahun sebelumnya kan swakelola. Tahun ini akan dilelang. Dan diharapkan akan lebih baik dari tahun lalu. Dimana konsultan juga ada. DED (Detail Engineering Design)-nya juga sudah disiapkan,” katanya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho berharap agar Dinas Sosial bisa melakukan pembangunan ini lebih baik. Bahkan diharapkan, agar melibatkan masyarakat langsung.

“Jujur saja, pasti lebih baik RTLH yang dibangun rakyat daripada yang dibangun langsung oleh dinas sosial,” kata Udin.

Udin juga meminta agar dinas sosial dan pemakaman memiliki data akurat mengenai warga yang berhak untuk mendapatkan program tersebut. Data-data tersebut sudah ada di masing-masing kelurahan. Dan diharapkan dalam pembangunan jangan ada keterlambatan.

“Harusnya kan sudah ada data-data sejak awal siapa penerimanya. Di kelurahankan ada,” katanya.

Safari Ramadhan, bahkan mempertanyakan adanya permainan dari oknum tertentu dalam program RTLH ini. Misalnya dalam pembelian dan seringnya dugaan mark up anggaran.

“Misalnya harus membeli pasir atau bahan harus dari orang tertentu. Atau mengganti spesifikasi semen. Saya tidak tahu apakah ini ada instruksi langsung dari dinas atau tidak. Tapi saya tahu ada oknum lurah yang bermain. Harapannya, jangan ada lagi seperti ini,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar