Menyoal Batam sebagai Kota Layak Anak (KLA)

887
Pesona Indonesia
Nurmadiah
Nurmadiah

batampos.co.id – Kota Batam kembali digemparkan dengan kasus kekerasan anak. Awal pekan lalu, publik terhenyak ketika pelbagai media di Batam memberitakan kasus pembunuhan yang menimpa siswi kelas X SMAN 1 Batam, Dian Milenia Trisna Afiefah (Nia). Tak hanya dibunuh dengan keji, Nia yang jasadnya ditemukan di hutan lindung dekat dam Seiladi itu juga diduga mengalami kekerasan seksual. Kasus lainnya, pembunuhan terhadap wanita muda Anggi, 17, dan Tri Chintya Prasetya, 18, yang terjadi beberapa bulan sebelumnya juga belum terungkap. Pelbagai kasus kekerasan yang menimpa anak-anak tersebut kemudian menggiring stigma publik, Kota Batam belum aman, terutama untuk anak-anak.

Namun, tak banyak yang tahu jika pada 11 Agustus lalu, saat Puncak Perayaan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di Istana Bogor, Kota Batam mendapat anugerah sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama. Batam dinilai mampu memenuhi 16 komponen penilaian untuk mendapatkan anugerah tersebut. Saat itu, setelah melewati beberapa kali penilaian, kota dengan sekitar 1,3 juta penduduk ini meraih skor 600.

Penobatan sebagai KLA Pratama namun di satu sisi masih banyak kasus kekerasan terhadap anak tersebut kemudian memantik reaksi dari banyak pihak. Termasuk, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Kepri.

”Kalau kasus kekerasan anak masih banyak, tentu saja KLA untuk Batam dipertanyakan,” kata Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial.

Meski tak terang-terangan menyebut Batam belum layak menerima penghargaan, namun Erry menilai banyak hal yang membuat Batam masih jauh dari harapan untuk disebut sebagai KLA. Pasalnya, kata dia, infrastruktur serta perlindungan psikologis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak belum dapat dirasakan.

Ia mencontohkan, jumlah area bermain bagi anak yang memadai dan aman sejauh ini masih minim. Begitu juga, jalan raya yang jadi akses anak-anak bepergian baik ke sekolah maupun ke tempat lain, dinilai masih buruk dan lagi-lagi, tidak aman.

”Padahal itu penting, untuk menjamin anak mendapatkan haknya,” kata dia.

Tak hanya itu, Ketua KPPAD juga menyoroti belum sinerginya hubungan antara pemerintah dan instansi terkait dengan swasta, maupun dengan masyarakat secara umum untuk mewujudkan Batam sebagai KLA. Menurut Erry, masing-masing pihak terkesan jalan sendiri-sendiri.

”Misalnya untuk membangun taman bermain, sebenarnya pemerintah bisa menggandeng perusahaan swasta, mereka kan punya dana CSR (corporate social responsibility/kepedulian sosial perusahaan),” paparnya.

Begitu juga dengan peran instansi terkait seperti aparat Kepolisian. Erry menilai masih banyaknya kasus anak yang belum terungkap bisa jadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan pemberian kepastian terhadap keamanan anak-anak.

”Intinya semua pihak harus bersinergi dalam hal ini, agar kasus anak bisa ditekan seminimal mungkin,” kata dia.

Erry juga kembali meminta agar Batam memiliki KPPAD sendiri. Padahal, kata ia, beberapa kabupaten/kota lain di Kepri sudah memiliki KPPAD, namun Batam yang sekitar 30 persen penduduknya anak-anak malah belum memiliki KPPAD sendiri. ”Angka kasus anak di Batam juga yang paling tinggi di Kepri, sudah seharusnya ada KPPAD Batam, makanya kita dorong agar usulan itu masuk Ranperda (rancangan peraturan daerah) Perlindungan Anak Kota Batam, yang saat ini belum dimasukkan,” jelasnya.

Berdasar definisi, Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

KLA diperlukan lantaran anak merupakan amanah Tuhan yang perlu dipertanggung jawabkan secara pribadi dan sosial. Mereka juga akan menjadi embrio penentu masa depan bangsa di masa mendatang. Tak hanya itu, jumlah anak di Indonesia yang mencapai 30-36 persen dari total penduduk, tidak bisa diabaikan mengingat, perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya lokal.

Serta, anak terancam jadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan perlakuan yang salah. Karena itulah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian memberikan penghargaan KLA bagi daerah, sebagai upaya mendorong tanggung jawab Pemda untuk merealisasikan target sebagai kabupaten atau kota yang ramah terhadap anak-anak.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPA-KB), Nurmadiah mengatakan penghargaan KLA Pratama untuk Batam merupakan apresiasi sekaligus memotivasi agar kota ini kian berbenah dalam memperbaiki perlindungan terhadap anak-anak.

”KLA itu seperti komitmen pemerintah secara keseluruhan agar anak mendapatkan haknya,” kata Nurmadiah.

Menurut dia, kemauan dan komitmen pemimpin daerah mendukung program pemerintah pusat dalam hal perlindungan anak juga jadi salah satu poin yang mendorong Batam mendapat penghargaan tersebut. Tak hanya itu, kata Nurmadiah, letak Batam yang merupakan daerah perbatasan dan merupakan wilayah transit sekaligus tujuan bagi tenaga kerja dan migran dinilai rawan, sehingga perlu kesadaran-di antaranya melalui penghargaan KLA-bersama agar lebih peduli sekaligus mawas diri. ”Makanya, semua orang dewasa harus punya prinsip jika anak di Batam itu anak kita bersama, kita yang wajib menjaga,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menyambung, Pemko Batam juga telah merintis pelbagai hal yang dinilai akan mendorong Batam sebagai KLA. Antara lain, pembentukan Gugus Tugas KLA Kota Batam Tahun 2012-2015 berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam Nomor: KPTS.276/HK/VII/2012. Begitu juga, kata Nurmadiah, adanya komitmen pemerintah daerah terhadap KLA yang dinilai selaras dengan visi dan misi kota ini.

”Kita semua yang harus mewujudkan KLA sehingga benar-benar bisa sesuai harapan,” pinta dia.

Disinggung maraknya kasus kekerasan terhadap anak, Nurmadiah tak menampik hal itu memantik keprihatinan bagi pihaknya. Selain juga, mencoreng citra Batam sebagai kota yang digadang dan sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi yaitu KLA Madya, Nindya, Utama dan puncaknya KLA.

“Makanya kita mengutuk keras aksi-aksi semacam itu, kami juga mengimbau orang tua agar lebih waspada dan mengingatkan putra-putrinya,” pungkasnya. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar