Batam Butuh Pelabuhan Peti Kemas Modern

757
Pesona Indonesia
Pelabuhan Batuampar yang masih menggunakan peralatan biasa Foto: istimewa
Pelabuhan Batuampar yang masih menggunakan peralatan biasa Foto: istimewa

batampos.co.id – Pengusaha di Batam berharap Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam bisa membangun pelabuhan peti kemas yang modern. Pelabuhan peti kemas yang ada saat ini dinilai tertinggal jauh dari pelabuhan peti kemas negara tetangga maupun wilayah lainnya di Indonesia. Padahal, Batam bisa mengambil peran seperti pelabuhan di Singapura.

“Selama ini permasalahan terlihat karena ada hambatan pada transportasi dan sarana infrastruktur bidang kelautan, belum terbuka secara luas,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam, James Maryanus Simare-Mare, Kamis (8/10) pada acara Rapat Pimpinan  (Rapim) Kadin Kota Batam di Bank Indonesia (BI) kantor Batam.

James mengambil contoh saat ini, Batam hanya memiliki pelabuhan Batuampar dengan terminal peti kemas yang hanya mampu menampung 400 ribu Twenty Foot Equivalent Unit (TEU/ukuran peti kemas) pertahun. Sangat kontras bila dibandingkan dengan pelabuhan Tanjung Priok yang mampu menampung 6 juta TEU, apalagi jika dibandingkan dengan pelabuhan di Singapura yang mampu menampung sampai 32 juta TEU.

Karena keterbatasan kuota petikemas di pelabuhan Batuampar, banyak pengusaha terutama pengusaha sembako yang menitipkan kargonya ke kapal penumpang komersil milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang berlayar dari Belawan menuju Batam dan sebaliknya.

“Kuota untuk di kapal Pelni sendiri pasti dibatasi, dan pelayarannya sendiri biasanya sekali seminggu. Sehingga terkadang suplai kebutuhan pokok ke Batam yang bukan produsen sering telat, inflasi pun tinggi karenanya,” ucap James.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kepri, Haripinto Tanuwidjaja mengatakan selain kuota petikemas yang irit, waktu tunggu kapal untuk bersandar di pelabuhan yang ada di Kepri juga sangat lama karena banyak yang antri.

“Waktu tunggu kapal untuk bersandar bisa berminggu-minggu, contohnya di Natuna bisa sampai satu minggu, sedangkan di Tanjungpinang bisa sampai tiga minggu,” ungkapnya.

Haripinto menjelaskan permasalahan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang belum memadai menghambat pengembangan ekonomi berbasis sektor maritim.

“Contohnya di Anambas, ikannya banyak, namun kapal pengangkut ikannya kurang. Jadi banyak dicuri negara lain,” katanya.

Haripinto meminta komitmen pemerintah untuk sama-sama memperbaiki  karena di Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan, poros maritim merupakan kunci kedaulatan yang sah.

Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putera mengatakan Kepri sangat kental dengan lautan. “Jika didorong, bisa sumbang produk domestik bruto yang bagus,” ucapnya.

Gusti menjelaskan peluang pemerintah Jokowi sangat besar dalam memajukan sektor maritim dan perekonomian dalam negeri yang mengutamakan produk dalam negeri.

Namun, dengan syarat sentralisasi distribusi produk impor dibagikan secara merata. “Selama ini produk impor murah harganya karena ke Jakarta gampang masuknya,” jelasnya.

Gusti menyebut, jika barang impor ditaruh di daerah pinggir negara seperti Batam seperti di kebanyakan negara maju, maka akan berbeda ceritanya. “Maka harganya akan mahal, karena akan ada biaya ekstra,” katanya.

Kesimpulannya produk dalam negeri akan punya kesempatan untuk unjuk gigi dengan pesat dan munculnya wiraswasta baru yang membuka usaha distribusi barang impor ke daerah secara merata.

Gusti juga menyoroti potensi perikanan di Kepri. Potensinya sebenarnya sangat luar biasa, namun sayang tidak ada tempat pelelangan ikan (TPI). Akibatnya, proses transaksinya hanya sebatas jual beli antara nelayan dan pengepul lokal yang kemudian mendistribusikannya ke daeah lain.

Nelayan lokal pun tidak bisa mendapat keuntungan lebih besar karena tidak bisa melelang ikan tangkapannya sendiri.”Selain itu perlu didorong pengembangan pariwisata bahari dan pembenahan transportasi laut,” ucapnya.

Sementara perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staff ahli, Saut P Hutagalung mengatakan perlambatan kemajuan sektor maritim di Indonesia karena kinerja logistik yang kurang baik.

“Indonesia berdasarkan rangking dari Logistics Performance Index (LPI) berada pada peringkat 53, jauh dibawah Malaysia yang berada di peringkat 25,” ujarnya.

Biaya logistik di Indonesia dibebankan sebanyak 25 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), dimana negara maju hanya 7 persen dari PDB-nya.

Menurut Saut, alasannya sangat sederhana. Kurangnya sarana infrastruktur bidang kelautan menghambat pengelolaan sektor maritim  secara optimal, khususnya penangkapan ikan dan distribusi yang lama.

“Hampir 85 persen dari kapal yang beredar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah kapal asing. Karena kurangnya kapal penangkap ikan dan lemahnya pengawasan, negara lain siap mengeksploitasi,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah berupaya bangun sekitar 4000 kapal untuk mengakomodir pengelolaan sektor maritim secara optimal dan juga tengah berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur memadai.

Saut memperinci gambarannya lebih lanjut dalam program strategis menuju perikanan berkelanjutan.

Salah satunya adalah penguatan armada penangkapan ikan.”Kami berencana menciptakan 3547 unit kapal penangkap ikan dan 16.675 unit alat penangkapan ikan,” ucapnya.

Selain itu, program berikutnya adalah penguatan kapal pengangkut ikan, dimana akan ada penambahan kapal angkut ikan dengan bobot 200 Gross Tonase (GT) sebanyak dua unit dan kapal procesing  dengan bobot 1000 GT sebanyak satu unit.

Penguatan logistik ikan juga menjadi ancang-ancang kementerian. Yakni dengan penambahan Integrated Cold Storage sebanyak 20 unit, kemudian Single Cold Storage sebanyak 40 unit dan Ice Flake Machiine yang mampu menampung 1.5 ton ikan perhari sebanyak 500 unit.

Saut juga menjelaskan tidak lengkap penguatan infrastruktur jika tidak dibarengi dengan peningkatan nilai tambah.

Maka kementerian terkait akan membangun Integrated Fish Market sebanyak 4 unit, sarana usaha garam di 44 kabupaten, pabrik rumput laut sebanyak 10 unit bersama gudangnya sebanyak 8 unit dan pabrik tepung ikan sebanyak 30 unit.

“Dan langkah terakhir adalah mengembangkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya,” katanya.

Namun langkah berani ini harus didukung oleh pemerintah dengan memberantas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi.

“Dan tentu saja, mengembangkan SDM yang kompeten dengan pengetahuan iptek yang inovatif,” pungkasnya. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar