Saksi Ahli Dewan Pers: Dua Jurnalis Inggris Tak Lakukan Hal Berbahaya, Harusnya Dideportasi, Bukan Dipidanakan

397
Pesona Indonesia
Josep Adi Prasetyo selaku Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Indonesia, menjelaskan kerja pers saat menjadi saksi ahli kasus dua jurnalis Inggris yang disidang di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (8/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Josep Adi Prasetyo, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Indonesia, menjelaskan kerja pers saat menjadi saksi ahli kasus dua jurnalis Inggris yang disidang di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (8/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli sekaligus pemeriksaan terdakwa terhadap kedua Warga Negara Inggris, Niel Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser, kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (8/10).

Penasehat Hukum terdakwa, Aristo MA Pangaribuan bersama ketiga rekannya menghadirkan seorang saksi ahli dari Dewan Pers Indonesia, Josep Adi Prasetyo selaku Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Indonesia.

Dalam kesaksiannya, Josep mengatakan Pers ataupun kegiatan jurnalistik tidak memiliki batasan ruang dalam penerapannya. Akan tetapi, dalam memasuki atau keluar dari suatu Negara dalam rangka kegiatan jurnalistik, haruslah mempunyai izin yang jelas dari Negara asal maupun Negara yang didatangi.

“Kegiatan jurnalis sendiri tidak terbatas ruang, ataupun waktu. Didasar lautpun bisa, tapi izinnya juga harus ada kejelasannya. Tanpa izin, secara tidak langsung hal itu menjadi ilegal,” terangnya.

Ia melanjutkan, bahwa kegiatan jurnalistik merupakan rangkaian proses dalam membuat atau mendapatkan sebuah karya jurnalis, seperti perencanaan, proses pengambilan data atau shooting, dan pengolahan yang sampai akhirnya diproduksi menjadi sebuah karya, film maupun tulisan.

“Jurnalistik merupakan rangkaian dari awal perencanaan hingga produksi. Yang diproduksi ini bisa film, bisa tulisan? Melihat kegiatan yang dilakukan seorang jurnalis, apalagi yang dilakukan kedua terdakwa saat ini, tidak termasuk berbahaya, hanya saja sistem administrasi dan keamanannya yang perlu ditingkatkan,” paparnya.

Menurut pengalamannya, ketika saat terjadi pelanggaran jurnalistik oleh WNA seperti kasus sekarang ini, maka WNA tersebut cukup di deportasi. Namun baru kali inilah yang dibawa hingga ke persidangan.

“Biasanya kalau ada kesalahan, paling di deportasi langsung. Jika ada rekaman atau yang lainnya itu, bisa disita demi kepentingan hukum dan keamanan,” sebutnya.

Josep juga menegaskan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) bahwa kegiatan jurnalistik ataupun pers itu tidak bisa dihalang-halangi selama memiliki perizinan yang sah dari suatu Negara.

Usai mendengar kesaksian saksi ahli dari Dewan Pers Indonesia, Majelis Hakim dipimpin Wahyu Wibowo Prasetyo, didampingi Hakim Anggota Budiman Sitorus dan Juli Handayani, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Kedua terdakwa yang merupakan jurnalis freelance ini mengaku mendapat proyek dari Wall to Wall Company untuk membuat film dokumenter tentang kisah perompakan yang pernah terjadi di Selat Malaka. Tujuannya untuk mengetahui dampak yang terjadi atas maraknya bajak laut di kawasan tersebut serta kiat-kiat apa yang sudah dilakukan pemerintah dari negara terkait yakni Malaysia, Indonesia, dan Singapura untuk mengatasi masalah itu.

Mereka juga tidak mengetahui asal dan alamat para aktor yang hendak memerankan aksi perompak dalam film dokumenternya. Terdakwa baru bertemu dengan para aktor yang direkrut oleh Zamira Lubis yaitu saat dipelabuhan Domestik Sekupang, Batam.

Setelah itu, mereka berlayar dengan menggunakan dua unit boat menuju ketengah laut, sekitar 5 menit dari dermaga guna mencari sudut pandang lokasi yang mendukung untuk dijadikan latar film dokumenter Bajak Lautnya.

“Mereka tidak tahu para aktor yang direkrut Zamira itu siapa dan dimana alamatnya, mereka hanya bertemu di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam, dan pergi ketengah laut dengan dua boat. Tujuannya hanya untuk mencari pemandangan yang bagus saja,” jelas penerjemah terdakwa.

Kedua terdakwa mengaku, perlengkapan yang mereka bawa hanyalah peralatan pembuatan film saja seperti kamera, kaset film. Selain perlengkapan itu, mereka tidak tahu sama sekali siapa pemiliknya, seperti golok, tali, sebo dan beberapa perlengkapan lainnya yang disita dan dihadirkan dalam persidangan. Para terdakwa juga mengatakan tidak memberikan arahan sama sekali terhadap para aktor dalam percobaan pembuatan film dokumenter tersebut.

Persidangan sempat di skorsing Majelis Hakim selama 1 jam melihat waktu persidangan yang sudah lewat dari pukul 13.00 WIB. Setelah melewati waktu skorsing, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pofrizal dan Bani I Ginting membuka pertanyaan mengenai peran dari keberadaan Zamira Lubis.

Melalui penerjemah terdakwa menyampaikan, Zamira sengaja diundang datang ke Batam oleh kedua terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan menerjemahkan bahasa dan mengkondisikan lokasi serta para aktor untuk memerankan aksi dalam film dokumenternya.

Saat dipertanyakan mengenai perizinan dalam pembuatan film dokumenter, terdakwa kembali mengatakan permohonan maafnya atas ketidaktahuan mereka mengenai peraturan hukum di Indonesia. Karena sebelum melakukan reka adegan di Indonesia, kedua terdakwa sempat survei dan meeting dengan pihak maritim di Malaysia selama 11 hari dan hanya cukup menunjukkan pasport serta visa yang mereka bawa.

Kedua terdakwa mengungkapkan rasa penyesalannya atas kesalahan dan kekacauan yang tejadi. Masing-masing terdakwa memohon maaf dalam persidangan itu, dan sangat menghormati hukum di Indonesia.

“Rebecca dan Niel mengaku menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan hingga membuat negeri ini mengalami permasalahan, begitu juga yang telah menimbulkan kekhawatiran keluarga. Kedepannya mereka akan lebih menghargai setiap peraturan yang berlaku di suatu negara,” ujar penerjemah terdakwa saat mengartikan kata Rebecca.

Neil menambahkan bahwa mereka siap dengan segala keputusan yang dimusyawarahkan Majelis Hakim, karena menghormati dan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dari keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa itu, maka Majelis Hakim meminta kepada JPU untuk membuatkan tuntutan. Sidang selanjutnya untuk kedua terdakwa akan dilanjutkan Majelis Hakim, Senin (19/10) dengan agenda tuntutan.

Dua jurnalis tersebut terdaftar di International Federation Journalist (IFJ). (cr15/bpos)

Respon Anda?

komentar