Alhamdulillah…, Buruh di Batam Sepakat Tidak Demo Saat Bahas UMK

1020
Pesona Indonesia
Aksi buruh Batam menuntut perbaikan upah beberapa waktu lalu. Foto: cecep mulyana/batampos
Aksi buruh Batam menuntut perbaikan upah beberapa waktu lalu. Pada pembahasan UMK 2016 diharapan tidak ada lagi aksi demo. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Kalangan buruh di Batam membuka peluang untuk tidak turun ke jalan saat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2016 yang akan dimulai pada pekan depan.

Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto menyatakan pihaknya sepakat untuk menjaga agar iklim industri di Batam tetap kondusif dan semua proses tetap berjalan lancar. Termasuk meminimalkan aksi demonstrasi dan pengerahan massa.

“Kami sebenarnya tidak menginginkan turun ke jalan, karena itu bukan tujuan,” kata Suprapto kepada, Jumat (9/10).

Menurut Suprapto, aksi demontrasi hanya bagian dari upaya agar pendapat kaum buruh juga diakomodir. Terutama, ketika menyangkut besaran UMK yang dinilai punya imbas signifikan terhadap kesejahteraan kaum pekerja.

“Demo itu hanya perjuangan untuk mendapatkan hak, bukan untuk membuat iklim investasi menjadi tak kondusif,” kata dia.

Terkait keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang berisi wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja serta digadang-gadang bakal jadi jembatan komunikasi yang lebih baik antara ketiga pihak, Suprapto menyambut optimis. Ia berharap, LKS Tripartit dapat mengakomodir usulan maupun masukan yang disampaikan kalangan buruh lewat lembaga yang diketuai Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, selaku wakil pemerintah tersebut.

“Karena selama ini kalau komunikasi (langsung) dengan pengusaha, kita selalu buntu,” ungkap Panglima Garda Metal itu.

Suprapto juga berharap agar pembahasan UMK Batam 2016 nanti tidak berujung buntu (deadlock) seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun, ia tak menampik beberapa kalangan diprediksi tetap akan ngotot dengan pendiriannya masing-masing.

“Kalaupun deadlock di Dewan Pengupahan, kami harap wali kota bijak (menentukan usulan besaran UMK ke Gubernur, red),” pintanya.

Potensi deadlock, kata Suprapto tetap terbuka mengingat kalangan buruh berpendapat terjadi penurunan daya beli masyarakat selama tiga bulan terakhir akibat lonjakan harga dan ketidakmampuan pemerintah mengendalikannya.

“Tahun lalu kita ingat, KHL hanya sekitar Rp 2,1 juta, tapi dengan UMK yang Rp 2,6 juta saat ini, daya beli masyarakat saja masih rendah,” ujar dia.

Maka itu, kalangan buruh memproyeksikan kebutuhan hidup di tahun mendatang juga harus dihitung. Tak ayal, angka UMK yang mereka ajukan melampaui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Batam bulan September 2015 kemarin yang ditetapkan Rp 2.843.308.

“Jadi UMK harus disesuaikan, antara Rp 3,4 juta hingga Rp 3,5 juta,” sebut Suprapto.

Namun, hal itu jauh berbeda dengan hitung-hitungan kalangan pengusaha. Ketua Apindo Kepri, Cahya kepada Batam Pos beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya tak menghendaki kenaikan UMK Batam 2016. Alasannya, kalangan pengusaha tengah terhimpit kesulitan finansial akibat kondisi ekonomi nasional dan global yang masih lesu.

“Kondisi luar biasa susah, maka Apindo berharap tak ada kenaikan UMK tahun ini,” kata Cahya.

Dengan harapan UMK tak naik, Apindo bahkan menghendaki UMK di bawah hasil final KHL bulan September lalu. Maka itu, potensi deadlock menganga saat pembahasan UMK nanti.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan telah mengomunikasikan secara intens pendapat pelbagai kalangan dalam LKS Tripartit, termasuk usulan buruh dan pengusaha.

Secara umum, kata dia, masing-masing pihak menginginkan agar bisa sejahtera menyangkut keputusan yang akan diambil dalam penentuan UMK Batam 2016 nanti.

“Intinya kita ingin menyamakan persepsi, simboisis mutualisme (hubungan yang saling menguntungkan,red),” kata Jadi.

Karena itu, ia melanjutkan, Kadin juga akan membuat langkah terobosan agar pembahasan UMK tak berujung deadlock. Salah satunya, mengundang pihak-pihak yang dinilai independen seperti Bank Indonesia (BI) Kepri dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam untuk menyampaikan kondisi perekonomian terkini, sebagai landasan masing-masing pihak mengajukan argumennya.

“Jadi nanti kalau hanya satu pihak yang ngomong, misalnya pengusaha, kan buruh tak percaya, begitu juga sebaliknya,” terangnya.

Tak hanya itu, Jadi juga mengaku pihaknya telah menyampaikan rekomendasi pada Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menyikapi perkembangan ekonomi dunia yang berdampak terhadap kondisi dunia usaha dan ekonomi di Batam.

Beberapa poin utamanya, kata dia, antara lain meminta Pemko Batam agar lebih serius dan fokus untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Pemko juga harus menjaga agar iklim investasi, ekonomi dan politik yang kondusif, khususnya menjelang penetapan UMK dan pemilihan kepala daerah pada desember 2015,” kata dia.

Kadin Kota Batam, sambung Jadi, juga meminta Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk bersama-sama membangun dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur seperti kemampuan dan daya listrik di Batam, sistem pengelolaan ketersedian air bersih layak minum, pembangunan rua jalan raya, pengadaan transportasi umum yang layak, pembangunan rumah murah/rumah susun untuk pekerja yang berdekatan dengan kawasan industri dan pembangunan ruang hijau tengah kota.

“Total ada lima rekomendasi, yang kita harapkan jika dilakukan akan berdampak baik bagi ekonomi Batam,” pungkasnya. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar