12 Perda Batam Mandul

872
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Belakangan ini, publik dan polisi ramai-ramai menyoroti minimnya kamera CCTv di jalan dan tempat umum di Batam. Ini lantaran banyaknya kasus kriminal yang terjadi di kota ini dalam beberapa bulan terakhir yang tak terungkap. Mereka baru sadar, bahwa keberadaan CCTv akan sangat membantu proses pengungkapan kasus kriminal di jalanan, setidaknya meminimalisir potensi kejahatan.

Padahal, sebenarnya pemasangan kamera pengintai di tempat umum itu sudah diamanahkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Batam.

Sayangnya, perda ini tak dijalankan secara optimal. Bahkan banyak CCTv yang terpasang statusnya tidak aktif. Hanya pajangan saja.

”Kita harus akui perda ini tidak jalan. Banyak CCTV yang seharusnya dipasang malah tidak ada. Padahal ini sangat penting untuk mengungkap kejahatan,” kata Riki Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Marzuki, mengatakan sejak 2006 lalu sudah ada 91 perda yang disahkan DPRD Batam. Biaya yang dihabiskan sekitar Rp 27, 3 miliar. Dengan asumsi setiap perda membutuhkan anggaran sebesar Rp 300 juta.

“Itu sudah termasuk biaya perjalanan Pansus. Sekarang ini sudah ada sekitar 91 Pansus,” kata Marzuki.

Tahun 2006, ada sembilan perda yang dilahirkan DPRD Batam. Namun tak banyak perda yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat luas. Perda yang disahkan lebih banyak untuk internal pemerintahan, seperti Perda APBD, Susunan Oganisasi dan Tata Kerja (SOTK), RPJMD, dan sebagainya.

Tahun 2007 merupakan tahun paling produktif dalam sejarah DPRD Kota Batam. Di mana pada tahun itu DPRD mengesahkan 17 perda. Namun dua di antaranya mandul.

Selain Perda Nomor 2 Tahun 2007, Perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum juga dinilai tidak jalan. Perda ini bahkan tidak jelas arahnya seperti apa.

Sementara di tahun 2008, DPRD Kota Batam hanya bisa menghasilkan empat perda. Tidak ada satu perda pun yang menyentuh ke masyarakat. Hanya perda APBD dan APBD P dan perubahan perda lainnya.

Tahun 2009, DPRD Kota Batam menghasilkan 14 Perda, ada beberapa di antaranya yang tidak berjalan sampai sekarang. Misalnya Perda nomor 7 tahun 2009 tentang pengelolaan terumbu karang Kota Batam,  Perda nomor 10 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pasar di Kota Batam.

“Untuk pasar ini, apa yang sudah ditata dan apa yang sudah dibina. Banyak kios liar di mana-mana. Ini sama sekali tidak jalan,” kata Tumbur Sihaloho, anggota Komisi I DPRD Kota Batam.

Terkait Perda Terumbu Karang, Tumbur mengaku malah tidak tahu. Menurut dia, selama ini tidak ada sosialisasi dari Pemko Batam. “Tidak pernah lagi dibicarakan oleh Pemko Batam,” katanya.

Tahun berikutnya, ada delapan perda yang dihasilkan DPRD Batam. Ada beberapa perda yang tak efektif. Antara lain Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kota Batam. Perda ini secara spesifik mengatur jam malam pelajar. Namun kenyatannya, sampai saat ini masih kerap dijumpai pelajar yang keluyuran di luar rumah pada malam hari.

Selain itu Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penanggulangan NAPZA tidak berhasil.

“Lihat saja, ada tidak penindakan untuk narkoba ini. Ini tidak jalan sama sekali. Batam ini tetap saja daurat narkoba,” kata Tumbur.

Tahun 2011, ada 13 perda yang disahk DPRD Kota Batam. Beberapa perda yang tidak berjalan maksimal antara lain Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Batam. Di mana saat ini masih sangat banyak tower ilegal berdiri di Kota Batam.

“Memang masih ada puluhan tower yang tidak berizin, kami ini terus melakukan pendataan dan akan kamitertibkan,” kata Salim, Kepala Badan Kominfo Kota Batam, beberapa waktu lalu.

Sementara tahun 2012 lalu, ada delapan perda yang dihasilkan DPRD Kota Batam. Namun Perda nomor 2 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dianggap tidak jalan. Marlon Brando S, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam mengatakan, dalam perda ini diatur mengenai kontribusi perusahaan kepada masyarakat Kota Batam.

“Hanya beberapa perusahaan saja yang melakukan ini. Dan bagaimana peran Pemko dalam hal ini saya kurang tahu,” kata Marlon.

Tahun 2013 DPRD mengesahkan 12 perda. Namun tiga diantaranya dinilai tak berjalan optimal. Yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan badan usaha pelabuhan. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, dan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

“Untuk sampah ini memang kami akui belum jalan. Padahal kalau ini diefektifkan, Batam ini akan bersih,” kata Ricky Indrakari, selaku Ketua Pansus Perda Sampah.

Menurut Ricky, Perda Sampah ini mengatur sanksi kepada warga atau instansi yang membuang sampah sembarangan. Tetapi penindakannya sama sekali belum ada dari pihak Pemko Batam.

“Jangankan penindakan, masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai ini. Sosialisasi sangat minim. Perda Pelabuhan dan Perda Trafficking itu pun menurut saya tidak jalan,” katanya.

Sementara di tahun 2014 lalu hanya ada tujuh Perda yang dihasilkan, sudah termasuk Perda APBD. Namun Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik dinilai masih belum dijalankan.

Sementara sepanjang tahun 2015 ini  baru ada satu perda yang dihasilkan. Dua lainnya masih dalam proses untuk diundangkan.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, membantah ada perda yang tak dijalankan Pemko Batam. Menurut dia, mayoritas perda di Batam berlaku dan terlaksana. Meski begitu, Wali Kota tak menampik ada beberapa perda yang belum diaplikasikan secara sempurna hingga muncul kesan perda tersebut tak efektif.

Dia menyebut Perda No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang tak berjalan, lantaran masih banyak warga yang membuang sampah di sembarang tempat di pelosok kota ini.

“Pada dasarnya berlaku, ya mungkin hanya sedikit sekali yang belum diaplikasikan, bukan tak efektif,” sanggah Dahlan.

Wali Kota berdalih, pihaknya rutin mengevaluasi penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk ketertiban di wilayah Batam tersebut. Salah satunya, lewat forum yang dihadiri wakil seluruh elemen masyarakat.

“Setiap tahun saat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) juga kita evaluasi kok,” ujarnya.

Meski, Wali Kota tak menampik ada kendala dalam penerapannya di lapangan. Antara lain, minimnya jumlah tenaga aparat penegak Perda, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Sebenarnya kita gak bisa mengandalkan harus dilakukan Satpol-PP semua, karena aktivitas mereka juga tinggi,” kata Wali Kota.

Ia umpamakan, saat siang hari Satpol-PP dikerahkan untuk menertibkan kios atau gerobak liar. Jika kemudian dikerahkan lagi untuk mengawasi penerapan Perda lain, misalnya tentang Jam Malam bagi Pelajar yang diatur dalam Perda No 4 Tahun 2010, Wali Kota katakan hal itu cukup memberatkan. “Jujur saja, aparat penegak hukum kita kurang,” kata Dahlan.

Hal itu, sambung Wali Kota, juga masih terkendala komunikasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penegakan aturan berdasar ruang lingkup wilayah kerja.

Hal itu dibenarkan Kepala Satpol PP Batam, Hendri. Menurut dia, perlu upaya bersama untuk menegakkan Perda agar berjalan sesuai regulasi yang telah dibuat. Antara lain, dengan dukungan SKPD melalui pembentukan Tim Penertiban Bersama.

“Jadi bukan hanya tim Satpol PP yang bergerak, tapi juga dengan SKPD terkait, misalnya razia pelajar, itu domain Dinas Pendidikan, kita bergerak bersama,” kata Hendri.

Masing-masing SKPD, sambung Hendri, mengirimkan petugas termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tim tersebut. Dengan begitu, tim itu bisa langsung mulai bekerja dan dinilai bakal lebih efektif, ketimbang hanya mengandalkan Satpol PP saja yang turun menggelar razia. (tim/bpos)

Respon Anda?

komentar