Buang Sampah Sembarangan Denda Rp 2,5 Juta hanya Pepesan Kosong

871
Pesona Indonesia
Ilustrasi buang sampah sembarangan.
Ilustrasi buang sampah sembarangan.

batampos.co.id -Sejumlah peraturan daerah (perda) yang disusun menggunakan uang rakyat oleh DPRD Batam hanya jadi tumpukan di lemari buku dewan dan Pemko Batam. Buktinya, banyak perda yang mandul.

Perda No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah salah satu yang mandul. Terutama pasal yang menyebutkan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan akan didenda Rp 2,5 juta. Tapi pasal itu hanya pepesan kosong karena tak pernah diterapkan.

“Iya, sudah berapa tahun tetapi tidak kunjung efektif,” kata Riki Indrakari, ketua komisi IV DPRD Kota Batam, yang juga ketua Pansus Ranperda Pengelolaan sampah di tahun 2013 lalu.

Larangan pembuangan sampah sembarangan dalam Perda tersebut dituangkan dalam BAB V, pasal 64,65 dan 66. Dan sanksinya dijelaskan dalam pasal 69 dan pasal 70.

Dalam pasal 64 ayat satu disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman dan tempat umum. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai, kolam, drainase,dan pantai. Dan diayat ketiga larangan membuang sampah ke laut.

Selain itu dilarang juga membuang, menumpuk,menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya. “Jadi jelas sanksinya adalah bayar Rp 2,5 juta. Itu sudah diatur,” kata Riki.

Dalam perda tersebut juga jelas melarang manusia atau orang yang berada di atas kapal membuang sampah ke laut. Dendanya sampai Rp 10 juta.

Selama ini kata Riki, belum ada satu pun warga yang melanggar atau yang buang sampah sembarangan yang diproses hukum. Ini juga tidak lepas dari belum terbentuknya tim yustisi Pemko Batam.

“Tim ini selain Satpol PP juga ada dari penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan,” katanya.

Selain itu, dalam bab III Perda tersebut juga diatur mengenai  pembentukan bank sampah. Di mana bank sampah ini akan dikelola oleh koperasi atau yayasan.

“Ini sudah ada berjalan, tetapi tidak maksimal. Di Batam Center juga belum ada,” katanya.

Selain Perda pengelolaan sampah, perda lain yang dianggap mendesak dan tak jalan adalah Perda No 4 tahun 2010 tentang Pendidikan. Di perda itu diatur jam malam pelajar.

“Masih banyak pelajar berkeliaran tengah malam. Tidak ada kita lihat Satpol PP yang razia,” kata Marlon Brando, anggota komisi IV DPRD Batam.

Menurut Marlon Pemko melalui Satpol PP harus bisa meneggakkan perda tersebut. Sehingga Perda yang sudah dihasilkan oleh DPRD bersama Pemko Batam tidak terkesan sia-sia.

“Perda itu harus ditertibkan. Banyak perda seperti CCTV, perda ketertiban umum yang tidak jalan. Lihat saja pengemis ada dikawasan-kawasan yang dilarang, mana penertibannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batam menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban dan penegakan perda. Khusus untuk Perda No 4 tahun 2010 tentang Pendidikan, pihaknya sampai sekarang masih terus jalan.

“Kita masih terus melakukan patroli. Kita sudah beberapa kali melakukan razia,” katanya.

Tetapi untuk perda lainnya seperti Perda pengelolaan sampah, maka leading sektornya adalah SKPD masing-masing. Di mana Satpol sifanya hanya mengikuti arahan dari SKPD yang membidangi.

“Kalau kita ikut saja. Kalau katanya kita jalan, maka kita akan jalan,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemko Batam mengatakan bahwa penegakan perda ini akan dimulai 2016 mendatang. Di mana dua tahun ini sejak diundangkan, adalah proses sosialisasi.

“Perwakonya sudah keluar dan 2016 akan kita tegakkan perdanya. Kita akan serius terhadap masalah ini,” katanya. (ian/bpos)¬†¬†

Respon Anda?

komentar