KPU Hapus 52.655 Data Pemilih, DPT Batam Jadi 621.397

366
Pesona Indonesia
Ketua KPU Batam, Agus Setiawan. Foto: Johanes Saragih/batampos
Ketua KPU Batam, Agus Setiawan. Foto: Johanes Saragih/batampos

batampos.co.id  -Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam melakukan revisi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilwako dan Pilgub Desember mendatang. Ada 52.655 pemilih yang dihapus karena dinilai ganda dan bermasalah. DPT Batam pun kini tinggal 621.397 orang dan diketok dalam pleno yang berlangsung Senin (12/10) di kantor KPU Batam.

“Kami hanya data ulang, mencermati DPT hingga menghapus pemilih lantaran tidak memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU Batam, Agus Setiawan, Senin (12/10).

Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU Kota Batam, Mangihut Rajagukguk. “KPU hanya mendata ulang,” imbuhnya.

Menurutnya, pengurangan DPT itu karena banyak  pemilih ganda yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga mengacaukan DPT.

“Banyak masyarakat yang pindah ke Batam, namun Nomor Induk Kependudukannya (NIK) E-KTP nya tak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam,” jelasnya.

Hal inilah yang menjadi permasalahan karena warga pendatang baru tidak melapor ke Disdukcapil Kota Batam sehingga banyak data ganda.

“Makanya kita lakukan data ulang sebelum kami serahkan hari ini (13/10) ke KPU Kepri. Semuanya sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015,” tegasnya.

Pengurangan DPT tersebut sempat mendapat protes dari tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 2 (Ria-Sulis).

“KPU melakukan perbaikan tanpa melibatkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan tim penghubung pasangan calon,” ujar Ernawati, timses pasangan Rialis.

Sebelumnya 3 Oktober lalu, KPU kota Batam menggelar pleno DPT dan menetapkan 674.052 pemilih, namun ditolak oleh KPU Kepri dengan alasan banyak data ganda. Kemudian setelah melakukan perbaikan ulang, Senin (12/10), DPT turun menjadi 621.397 pemilih. Berkurang 52.655 pemilih.

“Kami menilai kinerja KPU kota Batam tidak maksimal, karena pleno ini tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada berita acaranya,” jelas Erna.

Seharusnya, KPU melibatkan saksi calon dan Panwaslu dalam setiap kegiatan.”Pleno DPT baik di tingkap PPS, PPK, hingga KPU wajib dihadiri pasangan calon,” jelasnya.

Erna mengatakan sebagain besar daftar pemilih yang dihapus KPU Batam merupakan warga negara Indonesia yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT pemilu legislatif dan pemilu Presiden tahun 2014.

“Artinya telah berdomisili lebih dari 6 bulan sebagai syarat yang diatur dalam peraturan PKPU Nomor 4 tahun 2015,” ungkapnya.

Erna juga menyesalkan mengapa tim sukses tak diundang.”Rapat Pleno ini sangat berbahaya karena akan terjadi gesekan antar masyarakat, yang menjadi pemilih” tegasnya. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar