52.655 Pemilih Batam Dicoret dari Daftar Pemilih

248
Pesona Indonesia
Anggota KPU Kepri melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hotel Bintan Plaza Tanjungpinang, Rabu (13/10). F.Yusnadi/Batam Pos
Anggota KPU Kepri melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hotel Bintan Plaza Tanjungpinang, Rabu (13/10). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Penetapan DPT Kepri sebelumnya tertunda lantaran adanya silang pendapat pada jumlah DPT yang dipaparkan KPU Batam pada Minggu (4/10) lalu turut menjadi persoalan kembali pada pleno kemarin.

Hal ini dikarenakan pihak tim hukum pasangan calon menilai, dikeluarkannya 52.655 pemilih dari daftar DPT Batam, telah menyalahi aturan sekaligus menghilangkan hak suara warga Batam.

“Secara hukum, menghapus 52 ribu pemilih itu tidak sah. Apalagi penghapusan sepihak oleh KPU Batam saja,” ujar tim hukum pasangan calon gubernur nomor urut dua, Ngalima pada forum pleno kemarin.

Menurut Ngalima, penjaringan kembali yang dilalukan oleh KPU Batam sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kepri dan instruksi KPU Kepri telah menyalahi aturan. Dikarenakan tidak dilibatkannya tim paslon. Namun hal tersebut langsung ditangkis oleh pihak KPU Kepri yang menjamin proses penyaringan yang melalui sistem data pemilih (sidalih) telah sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

Adanya silang pendapat yang kembali terjadi, membuat Bawaslu Kepri memberikan saran kepada KPU Kepri, untuk menetapkan DPT Kepri dengan catatan. Yakni KPU Batam diminta untuk melakukan verifikasi faktual pada 52.655 pemilih yang dicoret dari DPT Batam. Ini agar bisa bisa diketahui adakah di antaranya sebagai pemilih ganda dan pemilih yang bukan merupakan warga yang melangsungkan pemilihan kepala daerah, yang mana diketahui dari nomor induk KTP-nya dan Nomor Kartu Keluarga-nya.

“Ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap 52.655 pemilih Batam, yang berdasarkan sidalih tidak memenuhi persyaratan sebagai DPT di Kepri,” terang komisioner Bawaslu Kepri, Indrawan. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar