Industri Kesulitan Bayar Listrik, Boleh Dicicil, Tapi PLN Batam Menolak

580
Pesona Indonesia
Foto: http://www.saibumi.com
Foto: http://www.saibumi.com

batampos.co.id – PT Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Batam memastikan tidak akan melayani sistem cicilan pembayaran tagihan bagi pelanggan industri yang tengah mengalami masalah keuangan. Meskipun ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid III.

Corporate Secretary bright PLN Batam, Agus Subekti, mengatakan PLN Batam yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) ini biaya operasionalnya bergantung pada pembayaran tunai dari para pelanggan listriknya. Sehingga kebijakan pembayaran tagihan dengan sistem cicil ini akan mempengaruhi cash-flow perusahaan.

“Listrik di Batam itu kan mandiri tanpa subsidi, berbeda degan PLN Persero yang mendapat subsidi dari pemerintah,” kata Agus, Selasa (13/10).

Menurut Agus, bright PLN Batam harus mengelola sendiri sistem keuangan perusahaan. Tak hanya itu, risiko bisnis dari sistem jual-beli tenaga listrik juga murni jadi tanggung jawab perusahaan, tanpa ada anggaran penopang dari pemerintah laiknya PLN Persero.

“Kita juga harus membayar biaya rutin (fixed cost) dengan pihak lain, misalnya penyedia energi primer seperti gas, dan rata-rata mereka tidak mau diutangi (dibayar dengan cicilan, red),” ungkap Agus.

Sampai saat ini, sambung Agus, bright PLN Batam total memiliki sekitar 278 ribu pelanggan. Jumlah itu terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis. Namun, dari jumlah itu, pelanggan bisnis tak begitu banyak.

“Sekitar 10 ribu pelanggan, yang merupakan bisnis kecil hingga besar,” bebernya.

Sayang, Agus mengaku tak hapal berapa besaran transaksi yang dibayarkan pelanggan industri saban bulannya ke bright PLN Batam. Meskipun, ia tak menampik angka dari sektor pelanggan bisnis nilainya cukup besar.

“Meski jumlahnya sedikit, tapi nilai transaksinya besar,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah pusat menyiapkan berbagai kemudahan agar industri-industri yang menyerap banyak tenaga kerja namun mengalami masalah keuangan itu agar tetap bisa bertahan. Salah satunya, memberi keringanan pembayaran cicilan biaya tagihan listrik.

Sesuai ketentuan, industri padat karya itu boleh membayar hanya 60 persen dari tagihan listriknya, sementara 40 persen sisanya bisa dicicil sampai 10 bulan. Kemudahan ini diberikan agar perusahaan yang kurang sehat bisa tetap bertahan dan bisa menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Divisi Niaga PT PLN Benny Marbun, menjelaskan industri-industri padat karya yang ingin mendapatkan keringanan ini terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi usaha industri yang bersangkutan. Ia mencontohkan, industri tekstil, harus mendapat rekomendasi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Rekomendasi dari asosiasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah perusahaan yang bersangkutan masih cukup sehat meski cash flow-nya terganggu. Selain itu, mempertimbangkan aspek kemampuan membayar cicilan. (rna/jpgrup)

Respon Anda?

komentar