Pengusaha Batam Tolak Rencana Pemko Batam Naikkan Pajak dan Retribusi Daerah

348
Pesona Indonesia
Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam. Foto. dok Batampos
Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam. Foto. dok Batampos

batampos.co.id – Kondisi dunia usaha dan ekonomi di Kota Batam yang sedang menurun menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam. Apalagi ada rencana Pemko Batam menaikkan pajak dan retribusi daerah yang dipastikan memberatkan dunia usaha.

Menyikapi semua persoalan itu, Kadin Kota Batam sebagai wadah berkumpulnya para pengusaha di Batam merumuskan lima rekomendasi penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Batam.

“Yang pertama segera realisasikan secara konkret pelaksanaan paket kebijakan ekonomi tahap I sampai tahap III,” ujar ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, Selasa (13/10).

Menurut Jadi, paket kebijakan ekonomi pemerintah sangat bagus dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan pemulihan kondisi ekonomi.

Seperti yang diketahui, isi dari paket kebijakan ekonomi sangat mengutamakan efisiensi biaya dan waktu, kepastian hukum, mempermudah perizinan, memangkas sistem birokrasi, dan mempercepat penyerapan anggaran daerah dan pusat.

“Paket kebijakan ini jika dilakukan dengan seksama, dapat mengembalikan kondisi ekonomi Batam,” imbuh Jadi.

Selanjutnya, rekomendasi kedua dari Kadin adalah meminta Pemko Batam tidak menaikkan pajak dan retribusi daerah. Saat ini rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang membahas tentang hal tersebut sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.

“Menaikkan pajak justru memberatkan dunia usaha dan bertolak belakang dengan paket kebijakan ekonomi,” ujarnya.

Kemudian, Kadin Kota Batam juga ingin berkoordinasi dengan Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk bersama-sama membangun dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di Batam.

“Contohnya adalah pembenahan daya listrik, pembangunan jalan raya, pengadaan transportasi umum, dan lainnya,” kata Jadi.

Pemerintah juga harus lebih serius mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, apalagi menjelang penetapan Upah Minimun Kota (UMK) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015.

Dan rekomendasi terakhir adalah pengembangan dan pemberyaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai struktur pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Melalui kemudahan akses pendanaan dan pendampingan, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas teknologi, dan lainnya,” ujarnya.

Sektor UMKM jika dikembangkan akan mampu menyerap tenaga kerja dan sangat penting nanti ketika menghadapi persaingan global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016.”Ketangguhan UMKM sudah terbukti ketika menghadapi krisis ekonomi terdahulu,” kata Jadi lagi.

Lima rekomendasi Kadin Kota Batam ini mendapat dukungan dari para pengusaha Batam. Daniel Wijaya, salah seorang pengusaha Batam yang bergerak di bidang industri percetakan mengatakan paket kebijakan ekonomi pemerintah sebenarnya mampu mengatrol pertumbuhan ekonomi Batam jika dijalankan dengan baik.

“Saya pikir yang perlu diperbaiki adalah bagaimana caranya mempercepat perizinan dan transparansi realisasi penyerapan anggaran,” ujarnya.

Budaya tradisional birokasi yang selama ini menghambat kemajuan investasi juga sepantasnya harus dikikis sampai habis.”Bagaimana kita mau menggenjot pertumbuhan ekonomi, kalau semuanya dipersulit,” ujar Daniel lagi.

Pemerintah juga harus lebih maksimal lagi dalam bekerja, apalagi terkait dengan penyerapan anggaran yang sampai saat ini baru terealisasi sekitar 50 persen.”Sekarang sudah bulan Oktober, namun baru 50 persen anggaran terserap, pemerintah harus berpacu,” jelas Daniel yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Media Kadin Kota Batam.

Selain itu, para pengusaha berharap dalam Pilkada nanti, pemenangnya adalah orang yang peduli dengan dunia usaha.”Secara logika, jika pemimpin peduli maka dunia usaha akan berkembang,” tuturnya.

Dan jika pengusaha berkembang, maka rakyat pun siap berperang menghadapi MEA 2016. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar