Catat…! Dinas Kebersihan Batam Janji 2016 Batam Bebas Sampah

471
Pesona Indonesia
Tumpukan sampah yang belum terangkut menumpuk ditepi jalan Laksaman Binatan Sei Panas, Rabu (14/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Tumpukan sampah yang belum terangkut menumpuk ditepi jalan Laksaman Binatan Sei Panas, Rabu (14/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, Suleman Nababan mengatakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah akan ditegakkan 2016 mendatang. Dengan diterapkannya Perda itu, Suleman berjanji 2016 mendatang Batam akan bersih dan terbebas dari sampah, khususnya sampah yang ada di pinggir jalan atau di tempat umum.

”Dua tahun ini kan sosialisasinya. Jadi memang belum jalan sampai sekarang. Tetapi 2016 kita akan jalan dan menegakkan Perda itu,” katanya.

Menurut Suleman dalam Perda tersebut jelas diatur mengenai sanksi tegas kepada orang atau lembaga yang membuang sampah dengan sembarangan. Di mana untuk penegakan Perda ini akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait.

”Di dalam Perda itu, semuanya sudah diatur. Intinya kalau buang sampah di tempat umum atau sembarangan akan didenda. Jadi tidak bisa main-main lagi. Dan perda ini memang dibuat untuk menciptakan Batam yang bersih dan asri,” katanya.

Suleman mengaku bahwa Perwako untuk Perda ini sudah terbit. Jadi tidak ada halangan sama sekali untuk penegakannya.

Ketua Pansus Perda Pengelolaan Sampah, Riky Indrakari, mengatakan per 1 Januari 2016 Perda tersebut sudah mulai jalan dan ditegakkan. Di sini harus dilakukan penegakan dengan serius. Ini juga untuk menciptakan Batam yang bersih dan sehat.

”Jadi sejak terbit, bukan tidak efektif tapi sosialisasiii. di tahun mendatang, tidak ada alasan lagi. Bagi yang melanggar Perda harus diberi sanksi. Termasuk kepada pengelola sampah harus mengelola sampah sebaik mungkin,” katanya.

Menurut Riky, ketika Perda itu ditegakkan, maka Batam akan bebas sampah di 2016 mendatang. Ia berharap segera dibentuknya tim yustisi atau penegakan Perda yang terdiri dari beberapa instansi penegak hukum.

Dalam perda tersebut jelas diatur sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan akan didenda Rp 2,5 juta. Larangan pembuangan sampah sembarangan dalam Perda tersebut dituangkan dalam BAB V, pasal 64,65 dan 66. Dan sanksinya dijelaskan dalam pasal 69 dan pasal 70.

Dalam pasal 64 ayat satu disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman dan tempat umum. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, dan pantai. Dan di ayat ketiga larangan membuang sampah ke laut.

Selain itu, dilarang juga membuang, menumpuk,menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya. ”Jadi jelas sanksinya adalah bayar Rp 2,5 juta. Itu sudah diatur,” kata Riki.

Dalam perda tersebut juga jelas melarang manusia atau orang yang berada di atas kapal membuang sampah ke laut. Dendanya sampai Rp 10 juta.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batam, Hendri, menegaskan pihaknya terus melakukan penertiban dan penegakan Perda. Khusus untuk Perda nomor 4 tahun 2010 tentang pendidikan, pihaknya sampai sekarang masih terus jalan.

”Kita masih terus melakukan patroli. Kita sudah beberapa kali melakukan razia,” katanya.

Tetapi untuk Perda lainnya seperti Perda pengelolaan sampah, maka leading sektornya adalah SKPD masing-masing. Di mana Satpol sifanya hanya mengikuti arahan dari SKPD yang membidangi.

”Kalau kita ikut saja. Kalau katanya kita jalan, maka kita akan jalan,” katanya. (ian)

Respon Anda?

komentar