Pengunjuk Rasa Tetap Bertahan di KPU Batam

316
Pesona Indonesia
Petugas kepolisan dorong-dorongan dekan pendukung SAH yang memaksa masuk ke dalam kantor KPU Sekupang, Kamis (15/10). F. Johannes Saragih/Batam Pos
Petugas kepolisan dorong-dorongan dekan pendukung SAH yang memaksa masuk ke dalam kantor KPU Sekupang, Kamis (15/10). F. Johannes Saragih/Batam Pos

batampos.co.id – Ratusan massa yang memprotes pengurangan 52.655 pemilih di Batam untuk Pilwako dan Pilgub serentak Desember 2015 mendatang, tetap bertahan di halaman kantor KPU Batam. Mereka meminta komisoner KPU Batam menunjukkan bukti-bukti kalau pemilih yang dihapus itu ganda.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan apapun. Komisoner KPU Batam tetap bertahan dengan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Batam sebanyak 621.397 pemilih, sesuai yang telah diplenokan KPU Batam Senin (11/10) lalu dan diplenokan di KPU Provinsi pada Selasa (13/10) lalu.

Bagi KPU, DPT tersebut sudah final dan tak bisa diotak-atik lagi karena sudah diputuskan di rapat pelno.

Selain pengunjuk rasa, Cagub Kepri Soerya Respationo dan Ketua DPRD Batam Nuriyanto juga tampak bertahan di KPU Batam. Pantauan Batam Pos, ia sempat dua kali masuk ke dalam gedung KPU Batam. Namun ia belum memberikan pernyataan apapun.

Sebelumnya, tepatnya pada saat rapat pleno Senin lalu di KPU Batam, tim sukses pasangan calon (paslon) nomor urut 2 (Ria-Sulis) sudah menyampaikan protes, namun hanya dicatat oleh KPU Batam. Hasil pleno hari itu tetap dibawa KPU Batam ke KPU Provinsi Kepri yang diplenokan pada Selasa (13/10) lalu.

“KPU melakukan perbaikan tanpa melibatkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan tim penghubung pasangan calon,” ujar Ernawati, timses pasangan Rialis.

Sebelumnya 3 Oktober lalu, KPU kota Batam menggelar pleno DPT dan menetapkan 674.052 pemilih, namun ditolak oleh KPU Kepri dengan alasan banyak data ganda. Kemudian setelah melakukan perbaikan ulang, Senin (12/10), DPT turun menjadi 621.397 pemilih. Berkurang 52.655 pemilih.

“Kami menilai kinerja KPU kota Batam tidak maksimal, karena pleno ini tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada berita acaranya,” jelas Erna.

Seharusnya, KPU melibatkan saksi calon dan Panwaslu dalam setiap kegiatan.”Pleno DPT baik di tingkap PPS, PPK, hingga KPU wajib dihadiri pasangan calon,” jelasnya.

Erna mengatakan sebagain besar daftar pemilih yang dihapus KPU Batam merupakan warga negara Indonesia yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT pemilu legislatif dan pemilu Presiden tahun 2014.

“Artinya telah berdomisili lebih dari 6 bulan sebagai syarat yang diatur dalam peraturan PKPU Nomor 4 tahun 2015,” ungkapnya.

Erna juga menyesalkan mengapa tim sukses tak diundang.”Rapat Pleno ini sangat berbahaya karena akan terjadi gesekan antar masyarakat, yang menjadi pemilih” tegasnya. (rng/leo)

Respon Anda?

komentar