Pengusaha Desak Impor Beras ke Kawasan FTZ BBK Tak Dibatasi

337
Pesona Indonesia
Mengingat stok beras di Kepri sudah menipis. Pengusaha di Batam meminta agar kran impor beras segera dibuka sebab diperkirakan dalam waktu satu bulan mendatang, stok beras akan segera habis. Tampak karyawan toko Sembako di Pasar Sei Harapan sedang menimbang beras.  Foto:  Johannes/ Batam Pos
Mengingat stok beras di Kepri sudah menipis. Pengusaha di Batam meminta agar kran impor beras segera dibuka sebab diperkirakan dalam waktu satu bulan mendatang, stok beras akan segera habis. Tampak karyawan toko Sembako di Pasar Sei Harapan sedang menimbang beras. Foto: Johannes/ Batam Pos

batampos.co.id – Pengusaha di Batam meminta kran impor beras dibuka mengingat stok beras di Kepri sudah menipis. Diperkirakan dalam waktu satu bulan mendatang, stok akan habis.

“Sudah gaji naik, beras naik karena stok menipis, apalagi pemerintah tak bisa kontrol harga pasar. Nantinya nasi Padang naik jadi Rp 20 ribu, buruh banyak yang mengamuk, kita yang repot,” terang pengusaha pemilik jaringan gerai Apotik Kimia Farma, Syarifuddin Andi Bola yang juga ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Batam, Kamis (15/10).

Menurut Andi, mekanisme pasar di Batam tak ada yang mengatur, pedagang sesuka hatinya menaikkan  harga karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Apalagi ketika stok beras sudah menipis, maka harga semakin menjadi-jadi, sehingga lebih baik kran impor beras dibuka.

Sedangkan Humas dari PT Sat Nusapersada Tbk, Tjandra Purnama mengatakan status Free Trade Zone (FTZ) yang dimiliki Batam memiliki banyak arti, termasuk bebas mengimpor beras dari luar.

“Batam itu FTZ, artinya diluar dari daerah kepabeanan Indonesia sehingga boleh impor beras. Dan sekarang kok malah dibatasi, apa artinya FTZ kalau seperti itu,” terangnya.

Pernyataan pengusaha didukung oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kepri, Haripinto Tanuwidjaja. Menurutnya, Batam bukanlah kawasan produsen bahan pokok seperti beras, jadi sangat perlu mengambil stok beras dari luar.

Jika mengambil beras dari Jawa atau Sumatera, biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan mengambil beras impor yang lebih cepat distribusinya, dengan harga lebih murah dan berkualitas baik.

“Konsumsi Batam itu kecil, sehingga tidak mungkin mengganggu ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Status Batam sebagai kawasan perdagangan khusus yang dilindungi undang-undang perdagangan bebas juga harus dipertimbangkan.

“Jika keluar dari kawasan FTZ Batam menuju kawasan kepabeanan Indonesia baru dibatasi dan diperiksa, namun ke Batam jangan dibatasi,” ungkapnya. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar