Buruh Desak PemKo dan BP Batam Bangun Balai Latihan Kerja

732
Pesona Indonesia
Ribuan buruh melakukan aksi demo didepan Pemko Batam yang menolak RPP pengupahan,  Selasa (20/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Ribuan buruh melakukan aksi demo didepan Pemko Batam yang menolak RPP pengupahan, Selasa (20/10). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id –  Serikat-serikat buruh di Batam mendesak dua institusi Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengaktifkan balai latihan kerja (BLK) atau membangun BLK baru.

Alasannya sederhana yakni sebagai wadah pembekalan skill agar siap bertempur menghadapi datangnya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan industri di Batam.

“Pemko dan BP Batam perlu mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih tenaga kerja lokal hadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” ujar Sekretaris Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), Surya Darma Sitompul, Selasa (20/10).

Menurut informasi yang dihimpun oleh Surya, Pemko belum berani menerima penyerahan aset BLK di Batuaji dari yayasan yang mengelolanya. “Karena datanya tidak sesuai dengan data awal,” kata Surya.

Surya berharap Pemko Batam BP Batam mau bekerja sama untuk membangun BLK karena penting untuk kemajuan kota Batam.

Senada dengan Surya, sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal di Batam belum dididik sepenuhnya untuk memahami teknologi industri tingkat tinggi atau Hitech.

“Batam belum sepenuhnya Hitech. Jika bicara mengenai Hitech, masyarakat harus dididik dulu dan itulah gunanya BLK,” ujarnya.

Suprapto menjelaskan keberadaan BLK sangat penting. Tiap tahunnya banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang membutuhkan pembekalan skill dunia industri lebih lanjut untuk meningkatkan daya saingnya.

“Pengangguran di Batam cukup tinggi, karena banyak warga lokal yang tidak terserap,” imbuhnya.

Selain itu, perusahaan-perusahaan industri di Batam lebih percaya untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dari luar pulau Batam sehingga tingkat pengangguran terus meningkat.

Hal senada dikatakan petinggi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam, Setia Tarigan. Ia mengatakan BP Batam tebang pilih dalam memberikan izin pengalokasian lahan (PL).

“Untuk bisnis ruko, gampang PL-nya, namun untuk membuat BLK yang penting untuk mendidik warga lokal kelihatannya sulit,” ungkapnya.

Setia melanjutkan bahwa BLK itu penting. Namun realita yang ada, satu-satunya BLK Batam di Batuaji sama sekali tak berfungsi. “Makanya saya lihat Pemko dan BP Batam tak ada niat bangun Batam sebagai kota industri,” jelasnya.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Riki Indrakari mengatakan persoalan tenaga kerja di Batam lebih kepada permasalahan kompetensi. Balai latihan kerja (BLK) yang ada tidak berjalan sama sekali untuk memberikan pembekalan skill kepada masyarakat.

“BLK itu tanggung jawab pemerintah, namun dengan tidak berfungsinya menjelaskan kelemahan dan ketidakmampuan Pemko memberikan pembekalan skill kepada masyarakat,” jelasnya.

Riki memaparkan kegiatan pembekalan skill sangat penting untuk menjawab kebutuhan dunia industri di Batam yang segera akan menghadapi gelombang era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan segera tiba.

“Kami akan mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pola three in one dalam pembinaan masyarakat,” katanya.

Konsep three in one berkisar pada proses melatih, menguji kompetensi, dan kemudian menempatkan (memberi pekerjaan). Hal tersebut seharusnya merupakan hal populis yang harus diterapkan pemerintah setempat lewat BLK-nya, namun pada kenyataannya di Batam tidak terjadi.

Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi yang rendah seperti di Batam menyebabkan proses penyerapan tenaga kerja lokal berjalan tidak maksimal. Akibatnya, perusahaan industri lokal maupun asing di Batam menjadi ragu dan lebih memilih tenaga kerja asing daripada tenaga kerja lokal sehingga mendorong lompatan kejahatan sosial di tengah masyarakat.

Saat ini, Komisi IV tengah menggagas sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan memberi kesempatan kepada tenaga kerja lokal untuk memperoleh skill dunia industri seperti welding, permesinan, mekatronik, dan lainnya. Selain itu, Ranperda ini akan giat mendorong proses sertifikasi bagi tenaga kerja lokal yang telah memiliki skill agar mereka bisa menempati posisi strategis di perusahaan-perusahaan industri yang ada di Batam.

“Mereka yang bersertifikasi lebih diakui dan dilindungi, sehingga perusahaan tak sembarang memperlakukan mereka,” imbuh Riki.

Setelah mampu diwujudkan, Komisi IV DPRD Batam juga tengah merancang ranperda lainnya mengenai pengawasan investasi dan perlindungan tenaga kerja. Ranperda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal sesuai dengan sertifikasi yang dimilikinya, sehingga permasalahan gaji bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuannya.

Dengan tenaga kerja lokal yang berkompeten dan memiliki sertifikasi, perusahaan-perusahaan di Batam akan memiliki banyak pilihan dan tidak perlu merekrut tenaga kerja asing sehingga hemat biaya.

Tahun ini, Riki mengungkapkan pembekalan skill dunia industri bukanlah prioritas pemerintah setempat.

“Bisa dilihat dari alokasi dananya yang cuma Rp 800 juta, dengan Ranperda baru ini, kemungkinan akan menjadi prioritas mengingat kita tengah berjuang menghadapi datangnya era MEA,” katanya lagi.

Terpisah, pengamat dunia ketenagakerjaan Batam, Kushadi Yahya mengungkapkan pemerintah setempat dalam hal ini melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Batam harus punya program sistematis mengenai sistem ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan baik dengan pembangunan kota Batam.

“Batam sebenarnya mau dijadikan apa, kota industri, pariwisata, atau agraria, tak jelas, selama ini saya tak mengerti dengan pembangunan kota Batam,” kata Yahya yang juga merupakan Direktur Geweld Lintas Antara yang bergerak di bidang lembaga pelatihan kerja swasta di Batam.

Pemerintah lanjutnya harus punya sistem pemetaan kompetensi (Mapping Competencies) dunia industri untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan industri di Batam dan juga kompetensi atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja lokal di Batam.

Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan pembagian lowongan kerja yang tepat sesuai kebutuhan dunia usaha dan juga mampu memberikan pembekalan skill dunia usaha lewat yang tepat lewat BLK-nya atau bekerjasama dengan BLK swasta untuk masyarakat yang belum memilikinya.

“Nanti kalau sudah diketahui, pemerintah bisa menyusun program kerjanya dan program pelatihan berdasarkan data mapping competencies,” ujar Yahya.

Sayangnya, kata Yahya saat ini Disnaker belum menjadi poros yang kuat untuk menjadi tempat masyarakat mengadu.

“Harusnya Disnaer punya wewenang untuk menanyakan ke perusahaan-perusahaan, tenaga kerja dengan skill apa yang dibutuhkan, biar diinformasikan ke masyarakat atau masuk dalam program jangka panjang untuk pembekalan skill,” ujarnya.

Disnaker itu adalah pasar kerja, dan seharusnya mampu berkomunikasi lebih intens lagi dengan dunia perusahaan. Artinya dalam tanda kutip mampu merayu perusahaan-perusahan industri di Batam agar mampu mengeluarkan dana Company Social Responsibility (CSR)-nya untuk pembekalan skill kepada masyarakat lokal Batam.

“Nah, dengan begitu, perusahaan akan untung, karena tak perlu lagi merekrut dari luar. Namun, pemerintah yang harus aktif berkomunikasi, jangan hanya diam saja,” ungkap Yahya.

Yahya mengatakan jumlah pengangguran di Kepri tahun 2015 mencapai 9.05 persen dengan asumsi lebih dari setengahnya ada di Batam dan jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia yang rata-rata cuma 5.81 persen.

“Agak lucu, kota industri banyak investor namun pengangguran tinggi,” katanya lagi.

Kembali lagi kepada permasalahan pembekalan skill dunia usaha, tugas pemerintah sesuai dengan undang-undang adalah mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya. Jadi secara tidak langsung hak untuk cerdas merupakan hak rakyat dan pemerintah mau tidak mau harus mewujudkannya.

“Selama ini terjadi kesenjangan sosial dimana tenaga kerja asing menduduki posisi strategis minimal supervisor dan tenaga kerja lokal dibawahnya. Hal tersebut sangat sensitif sehingga menyebabkan sedikit-sedikit demo,” ujar Yahya.

Tenaga kerja lokal menjadi tidak percaya diri karena kompetensinya tidak ada, sehingga isu-isu sensitif seperti permasalahan UMK menjadi hal yang diributkan.

“Kalau mereka sudah punya kompetensi dan bersertifikasi pastinya gajinya bagus sesuai dengan kemampuannya, UMK tak akan diributkan,” ungkap Yahya.

Selain pembekalan skill dan memaksimalkan peran CSR perusahaan untuk membangun rakyat, pemeirntah juga harus menggalakkan dialog sosial mengenai permasalahan kewajiban dan hak tenaga kerja.

“Masyarakat Indonesia itu cenderung paternalistik, artinya patuh kepada senioritas dan pemimpin yang mengayomi. Tak susah membujuk mereka, namun dalam hal ini pemerintah harus aktif,” katanya.

Perusahaan-perusahaan lokal maupun asing harus digandeng untuk membangun masyarakat bukan hanya melalui program CSR saja, tapi membangun sistem jaringan data yang terintegrasi dengan baik agar semuanya berjalan dengan lancar.

“Mereka pasti mau, apalagi kalau ada benefit bagi mereka,” ujar Yahya.

Dengan begitu, permasalahan klasik Batam dimana punya SDM berlebih tapi kompetensi tak ada perlahan-lahan pasti bisa diatasi asal pemerintah dan stakeholder lainnya mampu bekerjasama. (leo/bpos)

Respon Anda?

komentar