Didemo, Wali Kota Batam Bilang UMK Batam Tetap Ikuti Aturan Pemerintah

704
Pesona Indonesia
Wali Kota Batam menemui buruh yang demo ditemani Nur Syafriadi, Deputi IV bidang Pengusahaan Saran lainnya BP Batam. Foto: iman wachyudi/batampos.co.id
Wali Kota Batam menemui buruh yang demo ditemani Nur Syafriadi, Deputi IV bidang Pengusahaan Saran lainnya BP Batam. Foto: iman wachyudi/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait formula dan rumusan yang akan dipakai dalam penetapan upah minimum di Kota Batam. Termasuk, jika pemerintah pusat mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

“Kalau aturan turun, kami harus melaksanakan kebijakan itu,” kata Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (20/10).

Menurut Wali Kota, pihaknya masih menunggu instruksi pusat terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam. Mengingat, saat ini RPP Pengupahan itu masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan menunggu pengesahan oleh Presiden.

“Meskipun, ada aspirasi dari buruh yang menolak RPP itu, tapi sambil menampung aspirasi kita tunggu aturan yang akan turun,” ujar Dahlan usai menerima perwakilan pengunjuk rasa dari pelbagai federasi serikat pekerja di Batam yang menggelar demo di depan Kantor Wali Kota Batam di Batamcenter, Selasa (20/10) pagi hingga siang.

Sejauh ini, kata Dahlan, pihaknya tak pernah berniat menolak RPP Pengupahan yang tengah digodok oleh pemerintah pusat. Pasalnya, Pemko Batam juga merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang mesti menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

“Saya selaku aparat pemerintah daerah, akan menjalankan aturan itu,” tegas Wali Kota dua periode itu.

Dahlan mengatakan, bulan Oktober ini jadi batas akhir penetapan UMK Batam untuk 2016 mendatang. Pasalnya, pada bulan November dan Desember jadi waktu untuk para pengusaha menyiapkan administrasi untuk menyesuaikan dengan upah yang telah ditetapkan.

“Di Batam, yang kita lakukan (penetapan upah) tak pernah lewat Oktober,” kata dia.

Namun, kata Wali Kota, bertepatan dengan momen pembahasan upah itu pula, pemerintah pusat mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-IV untuk mengendalikan perekonomian di Tanah Air. Salah satunya, mengatur tentang formulasi pengupahan agar tak lagi menimbulkan keributan seperti demo buruh yang berulang saban tahun tiap kali membahas upah minimum.

“Makanya, di bulan Oktober ini meski waktunya mepet, kita upayakan (bahas upah),” ujar Dahlan.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Pengusahaan dan Sarana Lainnya  BP Batam, Nur Syafriadi yang ikut dalam pertemuan dengan para pengunjukrasa tersebut mengatakan pihaknya berkepentingan untuk menjaga agar Batam tetap kopndusif.

“Kami perlu suasana Batam yang tenang, karena ketika demo akan mengganggu investasi,” kata Nur Syafriadi.

Ia katakan, pihaknya sepakat untuk mendorong agar semua pihak bisa menjaga kenyamanan investasi di Batam. Mengingat, Batam jadi lahan investasi potensial bagi kalangan asing.

“Sampai saat ini belum ada yang bertanya soal demo-demo itu, tapi kalau terus-terusan ya bisa saja (investor bertanya),” kata dia.

Sedangkan mewakili aspirasi kalangan buruh, Pimpinan Cabang Elektrik Elektronik Kota Batam, Yoni Mulyo Widodo mengatakan kalangan buruh menolak formula penghitungan upah minimum yang digodok pemerintah pusat. Alasannya, aturan itu dinilai tidak menguntungkan kalangan pekerja, sebaliknya malah hanya akan memanjakan kalangan pengusaha.

“Keberpihakan pemerintah pada pengusaha itu terlalu jelas, maka kami tolak RPP Pengupahan tersebut,” kata dia.

Menurut dia, aturan yang ada dalam RPP Pengupahan, yang di antaranya mengatur pembahasan formula penghitungan upah minimum tahun berikutnya, yang berpedoman pada acuan yang berbunyi, upah tahun berjalan ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikalikan dengan hasil penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rumusnya sebagai berikut, {UMn = UMt + {UMt x (% Inflasi + % ? PDBt)} dinilai tak tepat. Penghitungan itu tak akan membantu kalangan buruh meraih kesejahteraan, lantaran kenaikan upah diprediksi hanya akan berada di kisaran 10-15 persen saban tahun.

“Kalau pakai RPP itu, kesejahteraan buruh diikat,” ujarnya.

Sementara kalangan pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan RPP Pengupahan sudah sesuai dengan kemauan pengusaha. Pasalnya, aturan itu dinilai tak memberatkan kalangan pengusaha, sekaligus tetap mengakomodir keinginan pekerja yang ingin naik upah.

“Ini solusi yang sama-sama menguntungkan, jadi ke depan tak perlu lagi ada demo,” kata dia. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar