Kata Kadin Kepri, Tuntutan Upah Buruh di Batam Tak Realistis

1696
Pesona Indonesia
foto: Johannes Saragih / batampos
foto: Johannes Saragih / batampos

batampos.co.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Makruf Maulana menilai tuntutan upah tinggi yang disuarakan kalangan buruh di Batam dinilai tak sesuai dengan kemampuan dan kondisi investasi di Batam yang menurun akhir-akhir ini.

Selain pengusaha tengah menjerit akibat krisis global yang belum lenyap, pelbagai insentif yang dimiliki Batam dinilai tak berfungsi maskimal. Belum lagi, persoalan lain seperti ruwetnya birokrasi dan mahalnya harga listrik industri yang dinilai malah membuat iklim investasi Batam kalah bersaing dengan negara lain di kawasan regional Asean.

“Batam tidak kompetitif dibanding negara lain, apalagi untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN),” kata Makruf, Rabu (21/10).

Menurut ia, iklim investasi di kota berbentuk kalajengking ini sudah tak nyaman. Pelbagai persoalan mulai dari maraknya aksi unjuk rasa, bunga perbankan yang tinggi, harga listrik industri mahal, hingga kualitas serta jam kerja karyawan yang tak maksimal dianggap sebagai biang kerok mundurnya kawasan industri Batam dibanding kawasan industri di negara lain. Belum lagi, persoalan penegakan hukum dan berbelitnya perizinan yang tak rampung diurai hingga kini.

“Saya saja yang pengusaha lokal sudah merasa tak nyaman, apalagi untuk menarik investor asing,” ujar dia.

Makruf kemudian mencontohkan Malaysia, negara tetangga yang kini juga tengah gencar menawarkan beberapa kawasan di negara itu untuk menarik investasi. Ia membandingkan, upah pekerja di negara itu berkisar 900 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2.880.000 (dengan kurs 1 ringgit Malaysia= Rp 3200). Angka itu dinilai tak jauh berbeda dengan Upah Minimum Kota (UMK) di Batam.

“Tapi jam kerja mereka lebih banyak, 48 jam dalam seminggu, kalau kita hanya 40 jam,” katanya.

Lanjut Makruf, di Negeri Jiran itu juga tak pernah terdengar ada demo buruh menuntut kenaikan upah. Sehingga, iklim investasi juga tetap semilir dan investor berbondong-bondong datang.

“Bandingkan dengan Batam, tiap tahun pasti demo buruh untuk menetapkan upah,” kata Makruf.

Karena itu, ia meminta pemerintah agar membuat perubahan mendasar atau revolusi dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Sehingga, para pekerja dan pengusaha memiliki hubungan yang lentur dan dinamis dalam menyikapi pelbagai persoalan ketenakgakerjaan.

“Intinya bagaimana kenyamanan untuk berinvestasi,” ujar dia.

Tak hanya itu, Makruf juga mengkritisi peran Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ). Menurut dia, sejauh ini Batam belum bisa maksimal menerapkan regulasi itu. Mengingat, masih banyak regulasi yang bertabrakan, yang ujungnya malah menghambat kelangsungan investasi. Termasuk, penegakan hukum yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Ini jadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah, karena kalau tidak (ditanggulangi), ini malah momok bagi dunia usaha,” katanya.

Disinggung tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang memastikan upah buruh naik saban tahun dan terukur berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, Makruf mengaku sepakat.

“Soalnya itu terukur, jadi pengusaha bisa menakar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan penghitungan upah minimum yang mengacu pada RPP Pengupahan, dinilai adil bagi kedua pihak, buruh dan pengusaha.

“Toh, di aturan itu upah pasti naik tiap tahun, tapi kenaikannya terukur,” kata Kepala Dinas.

Dengan metode penentuan UMK melalui aturan itu nantinya, maka mekanisme Tripartit atau musyawarah antara pengusaha, buruh dan pemerintah ditiadakan. Penentuan upah, kata ia, akan dilakukan oleh pemerintah mengacu pada data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Sayangnya, Zarefriadi mengaku belum mengetahui teknis acuan yang akan dipakai, misalnya terkait periodesasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Apakah menggunakan data tahun berjalan atau tahun sebelumnya kita belum tahu, karena kan pembahasan upah dilakukan pada triwulan terakhir tahun tersebut,” jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kota Batam, Suprapto menolak sitem pengupahan yang tengah digodok pemerintah tersebut. Pasalnya, ia menilai data inflasi maupun pertumbuhan ekonomi tak bisa jadi acuan utama penghitungan kenaikan upah.

“Pertumbuhan ekonomi kadang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan, karena harga pokok di lapangan mengalami kenaikan,” kata dia.

Sedangkan Pimpinan Cabang Elektrik Elektronik FSPMI Batam, Yoni Mulyono mengatakan buruh tak diuntungkan dengan penghitungan upah dengan formula yang ada di RPP Pengupahan itu. Karena itu, buruh Batam mengancam akan kembali berunjuk rasa jika aspirasi penolakan mereka tak digububris pemerintah.

“Tanggal 28 nanti kami turun lagi, dengan massa yang lebih banyak,” ancam dia. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar