Makin Langka, Harga Beras di Batam Makin Tinggi

1064
Pesona Indonesia
Beras makin langka dan mahal di Batam dalam satu pekan terakhir. Foto: Johannes Saragih / batam pos
Beras makin langka dan mahal di Batam dalam satu pekan terakhir. Foto: Johannes Saragih / batam pos

batampos.co.id – Komisi II DPRD Batam mencurigai kelangkaan beras yang terjadi di Batam saat ini karena aksi penimbunan para distributor. Untuk itu, pemerintah diharapkan tegas menindak para distributor nakal itu.

Baca Juga: Beras Langka dan Mahal di Batam, Kadin Tuding Ulah Kartel

Ketua Komisi II DPRD Batam, Yudi Kurnain, mengatakan Pemko Batam harus mengecek langsung gudang-gudang milik distributor beras di Batam. Jika memang ditemukan ada penimbunan, pemeritah harus mendesak mereka untuk segera melepaskan beras ke pasaran.

“Sehingga harga beras bisa normal kembali,” kata Yudi, Rabu (21/10).

Yudi juga menduga, beras yang selama ini beredar di pasaran merupakan beras yang diimpor dari luar negeri. Bukan beras lokal. Namun impor tersebut dianggap ilegal karena saat ini pemerintah tidak memberikan kuota impor untuk komoditas beras.

“Bisa dikatakan itu beras selundupan,” katanya.

Sehingga, lanjut Yudi, para importir ini enggan mendistribusikan beras impor tersebut lantaran pemerintah pusat semakin gencar melarang impor beras. Namun Yudi menyebut peran para importir ini sangat membantu ketahanan pangan di Kepri dan Batam khususnya.

“Kalau tanpa mereka, beras tidak akan tersedia di Batam. Beras kita ini tidak mungkin datang dari Jawa atau Sumatera, biaya angkutnya sangat mahal,” katanya.

Untuk itu, Yudi meminta pemerintah daerah mengambil sikap dengan mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan kuota impor beras untuk Batam. “Makanya ini menjadi tugas pemerintah pusat. Cari solusi untuk mengatasi ini,” katanya.

Menurut Yudi, kenaikan harga beras ini sudah sangat signifikan di pasaran. “Istri saya juga mengeluh kenaikannya sudah sangat tinggi. Sekitar Rp 3.000 per kilogram. Di sini peran pemerintah sangat penting,” katanya.

Anggota DPRD Batam lainnya, Tumbur Sihaloho, juga mendukung upaya dari kejaksaan dan penegak hukum menindak mafia beras ini. Meski memang menurutnya, hal yang paling utama dilakukan adalah peran pemerintah dalam mencari solusinya.

“Solusinya apa? Kuota impor itu yang utama. Kami menyambut baik upaya gubernur untuk mendesak ini ke kementerian,” katanya.

Senada dengan Yudi, Tumbur juga menyebut beras yang dikonsumsi warga Batam selama ini merupakan beras impor. Untuk itu pemerintah harus memberikan jaminan kepada para importir tersebut, dengan mencarikan legalitas impor beras.

“Pemko Batam harus memastikan tidak ada penimbunan. Semua beras harus segera didistribusikan untuk menstabilkan harga,” katanya. (ian/rna)

Respon Anda?

komentar