Pemerintah Pusat Siapkan Dana Besar untuk Kepri, Syaratnya Harus Ajukan Proposal

555
Pesona Indonesia
Sejumlah pekerja sedang melakukan pengecoran proyek pembuartan drainaes di depan Perumahan Cendana, Rabu (21/10). Masih banyak titik banjir di Batam yang perlu pembenahan sistem drainasenya namun terbatas anggaran. Pemko Batam bisa mengajukan ke pusat menggunakan anggaran DAU atau DAK. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Sejumlah pekerja sedang melakukan pengecoran proyek pembuartan drainaes di depan Perumahan Cendana, Rabu (21/10). Masih banyak titik banjir di Batam yang perlu pembenahan sistem drainasenya namun terbatas anggaran. Pemko Batam bisa mengajukan ke pusat menggunakan anggaran DAU atau DAK. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah pusat, menyiapkan anggaran  triliun untuk tujuh provinsi kepulauan di Indonesia, termaksud Provinsi Kepri. Anggaran terbesar dari dana alokasi khusus. Namun, syaratnya pemerintah Kepri harus mengajukan proposal program atau proyek.

“Kami sudah bicara dengan pemerintah pusat dan mereka setuju. Kalau tidak salah Kepri ini mendapat anggaran terbesar pertama atau kedua. Tetapi harus ada proposal mengenai proyek. Kalau tidak ada maka tidak akan bisa,” kata Haripinto, anggota Komite IV DPD RI, Rabu (21/10).

Menurut Haripinto, proposal pembangunan proyek ini penting. Di mana tahun-tahun sebelumnya ada daerah yang meminta dana besar hingga puluhan miliar. Tetapi akhirnya dikembalikan lagi ke pusat.

“Kalau tidak salah, Anambas atau Natuna tidak memanfaatkan, karena takut KPK, tidak ada yang mau mengerjakan,” bebernya.

Karena itu, Haripinto menghimbau agar Pemprov Kepri bersama kabupaten/kota berkoordinasi.

“Itu dananya melonjak signifikan. Harus dimanfaatkan. Itu dana dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK),” sambungnya.

Kata Haripinto, dana itu masuk dalam pos anggaran kementerian-kementerian. Baik kementerian PU, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kelautan dan lainnya.  Di mana proposal dari daerah dikirim langsung ke kementerian terkait.

“Misalnya pengadaan kapal antar pulau maka akan diajukan ke kementerian perhubungan. Kalau pengerjaan waduk bisa ke kementerian PU dan perumahan rakyat. Dan proyek lainnya,” katanya.

Haripinto juga menyarankan agar pemerintah daerah memperhatikan pembangunan yang mendesak rehabilitasi pasar, balai latihan kerja dan lainnya. “Tapi, pemerintah harus mempersiapkan juga soal lahan. Jangan program dibuat, tapi lahan tidak siap, dananya bisa mengendap lagi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad, mengadakan Executive Brief mengenai dana/anggaran provinsi bercirikan kepulauan di Jakarta. Hadir  saat itu Haripinto bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar