SPSI Batam Pecah, Dua Pengurus Berebut Jadi Ketua, SK Dewan Pengupahan pun Digugat

3121
Pesona Indonesia
Syaiful Badri. Foto: suprizal tanjung/batampos
Syaiful Badri. Foto: suprizal tanjung/batampos

batampos.co.id – Kepengurusan internal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Batam mengalami perpecahan.Dua pengurus, Setya Tarigan dan Syaiful Badri saling klaim sebagai ketua.

Perpecahan itu kian mencuat saat SK Walikota Batam tentang Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja yang berhak ikut mewakili pembahasan UMK Batam digugat kubu Setya Tarigan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.

SK tersebut dianggap meragukan tentang penunjukan wakil serikat pekerja dari KSPSI karena ia sebagai ketua tak disertakan mengikuti pembahasan UMK. SK tersebut malah menunjuk dan mengakui Syaiful Badri ketua KSPSI Batam sampai sekarang dan berhak ikut pembahasan UMK Batam.

Tak itu saja. Saling klaim ketua yang sah pun menjadi pemicu retaknya serikat pekerja tersebut. Ketua KSPSI Batam yang lama yakni Syaiful Badri mengatakan, dirinya masih ketua yang sah dan diakui oleh pengurus dan anggota KSPSI Batam dari bawah. Sedangkan ketua karetaker KSPSI Batam, Setya Tarigan, mengklaim dirinyalah sebenarnya ketua KSPSI Kota Batam yang sah saat ini.
Syaiful keberatan SK Walikota tentang Dewan Pengupahan digugat oleh Setya Tarigan yang berdampak pada dirinya. “Kita sebagai pihak yang berkepentingan di sini. Di PTUN Tanjungpinang kami sebagai tergugat intervensi,” ujar Syaiful.
Syaiful mengklaim dirinya mengusulkan tergabung dalam dewan pengupahan karena sesuai undang-undang bahwa di dewan pengupahan berdasarkan keanggotaan. Sedangkan Setya Tarigan yang juga mengklaim sebagai ketua KSPSI Batam yang sah, menurut Syaiful penunjukannya itu berdasarkan SK yang dikeluarkan atau ditunjuk oleh DPD KSPSI Provinsi Kepri.
“Itulah yang janggal. Ketua DPC KSPSI itu dipilih oleh anggota atau dari bawah, bukan main ditunjuk oleh tingkat diatasnya yakni SK DPD yang tanpa dilakukan pemilihan dari  bawah,” terang Syaiful.
Berdasarkan data yang dipegang oleh Syaiful, penunjukkan Setya Tarigan sebagai ketua KSPSI Batam, hanya diakui oleh tiga konfederasi DPC KSPSI saja yakni pariwisata, garmen, dan niaga dari sembilan DPC konfederasi KSPSI yang ada.
“Prosentasenya dari tiga DPC konfederasi KSPSI yang mendukung Setya Tarigan jadi ketua KSPSI Batam hanya 14.6 persen saja,” kata Syaiful.
Setya Tarigan. Foto: facebook
Setya Tarigan. Foto: facebook

Menurut Syaiful yang habis masa jabatan ketua DPC KSPSI Batam sejak 2013 lalu, pembentukan dan pemilihan ketua DPC KSPSI harusnya melalui konfercab yang berdasarkan AD/ART. Sedangkan di Batam sendiri belum pernah dilakukan konfercab.

“Artinya apa? Selagi kepengurusan baru belum terbentuk atau dalam kondisi vakum, pengurus lama lah yang harus bertanggung jawab menghandel urusan serikat di KSPSI. Kenapa saya tak melakukan konfercab? Karena absahnya konfercab itu kalau dihadiri oleh DPD KSPSI Kepri. Sedangkan DPD nya sebelum masa jabatan saya habis, DPD nya sudah habis duluan masanya atau SK nya. Inilah sumber masalahnya,” ujar Syaiful.
Syaiful menyayangkan adanya gugatan yang diajukan Setya Tarigan ke PTUN Tanjungpinang. “Sebenarnya permasalahan tentang siapa yang sah memimpin KSPSI Batam ini adalah permasalahan internal. Harusnya tak perlu sampai dibawa keluar bahkan muncul gugatan ke PTUN,” ujar Syaiful menyayangkan.
Kalau ternyata gugatan Setya Tarigan dikabulkan oleh PTUN, menurut Syaiful, dewan pengupahan yang ada saat ini dan yang lagi membahas mengenai KHL maupun UMK Batam untuk tahun 2016 akan dibatalkan atau dianggap gugur.
“Kalau ternyata gugur semua yang dirugikan adalah pekerja sendiri. Otomatis UMK ditentukan sepihak saja bukan melalui pertimbangan suara dari serikat pekerja. Ini kan dampaknya merugikan pekerja gugatan yang diajukan oleh Setya Terigan. Intinya gugatan itu hanya satu kok, Setya Tarigan ingin jadi ketua DPC KSPSI Batam,” terang Syaiful.
Sementara Setya Tarigan usai menghadiri sidang gugatannya tentang SK Walikota tentang dewan pengupahan justru menuduh Syaiful sebagai ketua tak pernah mengakomodir suara dari pekerja tapi sebaliknya lebih memihak kepentingan pengusaha.
“Tengok sajalah, harusnya dua tahun lalu saat masa jabatannya habis itu harus sudah dilakukan konfercab membentuk kepengurusan baru. Tapi ini sengaja dibiarkan vakum saja. Makanya suara dari anggota pekerja dibawah itu tak mau kepengurusan DCP KSPSI vakum. Akhirnya mereka menunjuk saya untuk menghidupkan kembali kepengurusan DPC KSPSI Batam,” terang Setya Tarigan.
Intinya menurut Setya Tarigan,  SK Walikota tentang dewan pengupahan itu menunjuk Syaiful ikut tergabung di dewan pengupahan dan mengesampingkan dirinya, karena Syaiful lebih condong mengakomodir kepentingan pengusaha dan tidak mengakomodir suara pekerja.
“Itu kenapa kami bertekat menggugat SK Walikota itu? Jadi salah kalau ada yang bilang saya menggugat karena ingin jabatan ketua,” tegas Setya Tarigan. (gas)

Respon Anda?

komentar