Ingat! Dilarang Pasang Papan Iklan di Persimpangan Jalan

947
Pesona Indonesia
Rudi menginspeksi papan iklan yang tak dibolehkan di Nagoya. foto:ist
Rudi menginspeksi papan iklan yang tak dibolehkan di Nagoya. foto:ist

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam bersepakat melarang pemasangan papan iklan reklame di setiap persimpangan jalan di kawasan Nagoya dan Jodoh. Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari ketentuan.

Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bahkan menemukan sendiri tiang pancang untuk pembangunan ulang reklame di Simpang Lippo, Nagoya. Padahal, sebelumnya reklame itu telah dirobohkan ketika jalan yang menghubungkan ke Simpang Buah di Kawasan Bumi Indah Nagoya itu dilebarkan.

“Ini menyalahi aturan, tak boleh ,” tegas Wakil Wali Kota.

Pembuatan ulang tiang pancang untuk mendirikan reklame itu membuat Rudi geram. Pasalnya, lokasi itu baru saja ditertibkan lantaran jalan itu jadi dua arah. Namun, saat proyek pegerjaan jalan itu belum rampung, tak dinyana ada yang kembali akan mendirikan tiang untuk reklame. Saat itu, Rudi menjumpai cor semen yang berbentuk petak tertanam di tanah dilengkapi baut pengikat tiang pancang. Petak berukuran 1×1 meter itu terlihat belum lama dipasang.

“Ini kita bongkar, kita sudah ada kesepakatan dengan BP tidak akan ada baliho di persimpangan,” kata Rudi.

Memastikan itu, Rudi langsung memanggil Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Batam Jefridin, untuk mengklarifikasi keberadaan papan yang akan dijadikan media promosi tersebut.

“Kita cari tahu siapa pemberi izin, larangan ini disetujui pak Dahlan (Walikota Batam) dan pak Mustofa (Kepala BP batam),” kata Rudi.

Larangan itu dibuat bukan tanpa alasan, dengan tanpa reklame di kawasan itu maka pandangan pengguna jalan tidak akan terganggu selain itu juga akan membuat kawasan itu terlihat kumuh meskipun menghasilkan pendapatan bagi Pemko.

“Semua lokasi yang dibolehkan sudah ada, semua yang berkepentingan harus patuhi itu,” kata Rudi.

Sementara Kepala Dispenda Batam, Jefridin, menjelaskan lokasi tersebut memang tidak dibenarkan adanya tiang baliho, namun secara institusi, wewenang pemberi izin yakni BP Batam sementara izin mendirikan bangunan (IMB) ada di Badan Penanaman Modal (BPM).

“Tugas kami (Dispenda) mendata, menertibkan dan menarik retribusi saat baliho sudah terpasang,” kata dia.

Jefridin mengakui, larangan membangun reklame di kawasan bisnis utama di Batam itu akan berdampak pada pendapatan daerah. Namun, kata ia, potensi hilang itu bisa ditutup dengan pendapatan dari sektor lain.

“Karena ini aturan, kita ikut,” katanya.

Sebagai penggantinya, Pemko Batam juga tengah merancang untuk memperbanyak videotron atau media promosi digital. Selain tidak membutuhkan biaya, videotron juga dinilai lebih estetik.

“Modern, sekaligus di sana bisa pasang berbagai iklan secara begantian,” kata dia. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar