Perda Ketertiban Umum Tidak Jalan, Pengemis semakin Bebas

1357
Pesona Indonesia
Simpang Jam Batam. Foto: www.batamexpat.com
Simpang Jam Batam. Foto: www.batamexpat.com

batampos.co.id – Perempatan jalan yang ada traffic light atau lampu lalu lintas dipenuhi pengamen dan pengemis. Namun mereka hampir tidak tersentuh. Mereka bebas meminta-minta uang dari pengguna jalan yang melintas. Padahal sudah jelas di Peraturan Daerah tercantum ada larangan mengemis di perempatan atau lampu merah.

Saat ini ada beberapa titik yang banyak pengemisnya, seperti di Simpangkabil, Simpangjam, Simpang Rosedale, Simpangkara, Base Camp Batuaji, Simpangtobing Batuaji, Simpang Barelang Tembesi, Simpang RSUD Embung Fatimah, Putri Hijau, dan hampir semua persimpangan di daerah Jodoh Nagoya. Padahal ini jelas melanggar Perda nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Ironisnya, di sejumlah titik tersebut sudah ada yang dipasangi papan pengumuman berisi larangan mengemis dan mengamen. Tetapi penindakan dan penertiban dari pihak terkait, seperti Satpol PP dan SKPD sangat minim.

“Kalau masalah pengamen dan pengemis ini masuk dalam Perda Ketertiban Umum. Jujur saja kita bilang, ini tidak jalan. Satpol PP tidak pernah kita lihat ada penindakan,” kata sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.

Udin mengatakan Perda ketertiban umum bahkan seakan terlupakan pernah disahkan oleh DPRD Kota Batam. Menurutnya, saat ini jumlah pengemis dan anak jalanan semakin banyak di Batam. Padahal mengemis ini merupakan hal yang tidak mendidik.

“Tiap persimpangan pasti ada pengemis. Ini tidak baik. Pemko harus memberikan perhatian serius,” katanya.

Perda ini berhubungan dengan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kota Batam. Penegakan perda ini sempat dijalankan beberapa waktu lalu. Tetapi kemudian melempem dan tidak jalan.

“Lihat sekarang banyak anak sekolah yang keluyuran di tengah malam. Sudah tidak pernah kita lihat ada razia tengah malam,” katanya.

Menurut Udin, hampri semua perda yang sudah disahkan tidak maksimal. Termasuk perda pengelolaan sampah yang katanya masih tahap sosialisasi.

“Sosialisasi kemana, dan sudah tahun waktu sosialisasi, tetapi pasti masih banyak yang belum tahu masalah itu,” katanya.

Kasatpol PP Hendri mengatakan pihaknya terus jalan untuk melakukan penertiban pengemis dan anak jalanan. Dia mengaku sudah melakukan beberapa kali penindakan. Tetapi memang menurutnya, sanksi yang kurang tegas membuat pengemis dan anak jalanan itu tetap kembali ke jalanan.

“Kalau kami tertibkan, kemudian ke Dinas Sosial. Banyak juga setelah itu yang kembali lagi ke jalan,” katanya.

Sementara terkait Perda nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kota Batam, Satpol PP masih terus melakukan razia dan patroli. Tetapi untuk melakukan razia pihaknya harus melakukan koordinasi dan menunggu perintah dari dinas terkait.

“Kalau kita diperintahkan untuk maju, ayo kita pasti jalan. Dan untuk patroli, kita terus melakukan patroli,” katanya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar