DK-BP Batam Diminta Berani Buka Kran Impor Beras

1135
Pesona Indonesia
Amouan Situmeang. Foto: dok Batampos
Amouan Situmeang. Foto: dok Batampos

batampos.co.id – Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/ FTZ), Batam dinilai tak selayaknya krisis beras. Sebab, Batam memiliki Badan Pengusahaan (BP) yang bisa mengeluarkan izin impor beras.

“Inilah  yang menjadi dilema dalam penerapan barang konsumsi di kawasan FTZ. Untuk memasukkan barang konsumsi, Dewan Kawasan (DK) sebagai pengawas dan BP sebagai operator bisa mengeluarkan izinnya, jadi tak perlu lagi dioper ke pusat,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Mediasi Kadin Kepri, Ampuan Situmeang, Sabtu (23/10).

Baca Juga:
> Stok Beras di Batam Menipis, Tenang! Ada Beras Premium Bulog
> Hemat Makan! Cadangan Beras Tinggal Tiga Hari

Jika untuk memenuhi barang konsumsi seperti beras, DK dan BP harus meminta persetujuan pusat, Ampuan menilai tidak ada gunanyaFTZ Batam dibentuk.

Padahal, berdasarkan  Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang FTZ Batam yang menjadi cantolan PP Nomor 46 Tahun 2007 merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi UU.

Kepri umumnya dan Batam khususnya, ulas Ampuan, bukan merupakan daerah pertanian. Sehingga, kebutuhan beras dipenuhi dari beras naional dan beras impor. “Beras nasional jelas tak efisien dan efektif bagi Batam, karena jalur distribusinya panjang serta biaya kirimnya mahal,” terangnya.

Jika beras impor salah satu solusi kebutuhan beras Batam, urai Ampuan, itu karena harganya murah dan distribusinya lancar atau dekat melalui Singapura.

Persoalannya, kata pengacara kondang Batam ini, ada juga beras ilegal yang masuk serta ada juga yang merembes ke luar adalah dua hal yang berbeda dengan kebutuhan impor beras resmi.

“Kalau ada beras legal yang masuk ke kawasan FTZ Batam merembes ke luar, itu tugas Bea Cukai mengawasinya. Jangan gara-gara ada beras impor yang merembes ke luar, lalu tak dikeluarkan izin beras impor legal,” urainya.

Sebenarnya, kata Ampuan, barang yang masuk ke FTZ Batam apakah itu barang konsumsi seperti beras atau bukan barang konsumsi, belum dikatakan sebagai impor. Ini kata Ampuan, mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Itulah sebabnya, Ampuan berharap ketegasan DK dan BP Batam berani membuka kran impor beras jika terjadi gejolak harga atau kelangkaan. Sebab, pasal 8 UU Nomor 36 tahun 2000 menyebutkan Presiden menetapkan DK di daerah FTZ, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan BP.

Sementara BP sendiri dalam pasal 10, mempunyai tugas memperlancar kegiatan di kawasan FTZ diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di  kawasan FTZ melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait usulan Ampuan ini, Humas dan Publikasi BP Batam Purnomo Andiantono, soal pembukaan kran impor beras ke Batam diatur oleh DK bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).

“Usulan impor beras dan mekanismenya ke DK. Selanjutnya, DK berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya. (ash)

Respon Anda?

komentar