Oknum PNS Pemprov Kepri Didakwa Melakukan Perdagangan Manusia

502
Pesona Indonesia
Sidang Oknum PNS Pemprov Kepri. foto:Anggie/batampos
Sidang Oknum PNS Pemprov Kepri. foto:Anggie/batampos

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Batam menghadirkan terdakwa Nelsen Bur alias Bur alias Nelsen yang merupakan PNS yang menjabat sebagai Kabid Pos dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kepri, Senin (26/10) sore.

Kehadiran terdakwa di persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Barnad, terkait dengan kasus yang menjeratnya yakni perdagangan manusia (trafficking).

Dalam dakwaan Penuntut Umum, menyatakan terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 17, Jo pasal 2 ayat (1), Jo pasal 11 UU nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atau kedua pasal 2 ayat (1), Jo pasal 11 UU RI nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, terdakwa juga dijerat pasal 19 UU RI nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI nomor 39 Tahun 2014, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri. Atau dijerat pasal 103 ayat (1) huruf f UU RI nomor 39 Tahun 2014, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Pasal berlapis yang dikenakan terdakwa disesuaikan dengan keterangan yang disampaikan saksi-saksi melalui BAP dari pihak kepolisian,” ujar JPU Barnad usai sidang.

Diketahui dari dakwaan yang dibacakan JPU Barnad, bahwa terdakwa Nelsen bersama rekannya Taufik (DPO) telah melakukan ekspolitasi anak di bawah umur sekitar bulan April 2015. NIW, 16, warga Magelang merupakan seorang korbannya. Sang korban diiming-imingi upah 700 Ringgit sampai 900 Ringgit dengan pekerjaan sebagai baby sitter di Malaysia.

Menjelang diberangkatkan ke Malaysia yang menunggu pengurusan dokumen selesai, korban diminta untuk tinggal bersama terdakwa di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B nomor 01 RT001/RW008, Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batamkota.

Korban yang tidak membawa data aslinya dari kampung, lalu ia diberikan KTP palsu atas nama Mutmainah oleh terdakwa agar bebas dari pemeriksaan di bandara. Setibanya di Batam, korban bertemu dengan Fitriyatun yang juga akan diberangkatkan ke Malaysia.

Kemudian, terdakwa bersama Taufik (DPO) memalsukan identitas korban dari tahun lahirnya sehingga tercantum usia 23 tahun. Setelah dokumen berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran serta Paspor selesai diurus, korban siap diberangkatkan ke Malaysia.

Namun karena tidak mendapatkan informasi yang jelas saat tiba di Malaysia, korban bersama Fitriyatun sempat menolak untuk diberangkatkan. “Terdakwa pun mengancam korban harus membayar Rp 10 juta jika batal berangkat ke Malaysia,” pungkas Barnad. (cr15/bpos)

Respon Anda?

komentar