Pertama di Kepri, Kuliah S1, Tapi Ijazah D3, Loh Kok Bisa..??? (1)

2068
Pesona Indonesia
Mahasiswa STIE GICI saat berdiskusi dengan kuasa hukum mereka, Ampuan Situmeang (pegang mic) belum lama ini. Foto:Angggie/batampos
Mahasiswa STIE GICI saat berdiskusi dengan kuasa hukum mereka, Ampuan Situmeang (pegang mic) belum lama ini. Foto:Angggie/batampos

batampos.co.id – Sejumlah mahasiswa GICI Business School Batam mendatangi kantor pengacara kondang di Batam, Ampuan Situmeang, beberapa waktu lalu. Selanjutnya mereka menunjuk Ampuan sebagai kuasa hukum.

Langkah ini diambil menyusul keputusan Kemenristek Dikti yang menonaktifkan kampus tersebut, belum lama ini. Mereka khawatir kuliahnya selama ini menjadi sia-sia lantaran kampus dibekukan, meski sifatnya sementara.

Persoalan di kampus ini sebenarnya sudah tericum sejak awal. Dimana banyak alumni yang mengaku mendapatkan ijazah tidak sesuai jurusan dan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Ini terungkap pada Senin, 18 Mei lalu. Sebanyak 54 alumni strata 1 (S1) GICI Business School Batam mengadu ke Komisi IV DPRD Batam. Mereka mengeluhkan kebijakan kampus tersebut yang tak kunjung mengeluarkan ijazah S1 mereka.

Mereka mengaku dari awal mendaftar untuk program S1 di jurusan Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Komputer. Mereka juga sudah menempuh kuliah sebanyak 146 SKS layaknya mahasiswa S1 pada umumnya. Namun setelah diwisuda, mereka hanya mendapatkan ijazah D3.

Bukan hanya tak sesuai dengan jenjang pendidikan, ijazah yang mereka terima juga tak sesuai jurusan, yakni Akuntansi, Manajemen, dan Ilmi Komputer. Mereka malah mengantongi ijazah D3 Akademi Akuntansi dan D3 AMIK GICI.

“Padahal, kami tidak pernah mendaftar di kedua jurusan tersebut,” keluh salah satu alumni.

Sikap yang berbeda ditunjukkan Sena, yang juga alumni GICI Business School Batam. Meski kecewa karena dia kuliah jenjang S1 tetapi mendapat ijazah D3, Sena mengaku tak mau lagi ambil pusing.

“Teman-teman saya juga masih ada yang berjuang untuk menuntut GICI, namun saya sudah malas,” katanya, Minggu (25/10).

Daripada mengurusi hal yang belum pasti, dirinya memilih untuk fokus mencari kerja. Selain tidak membuang waktu, langkah ini dinilai lebih penting.

“Alhamdulillah, sekarang saya sudah bekerja. Jadi bisa bantu orangtua,” katanya.

Alumni GICI jurusan Bisnis Manajemen mengaku sudah menemukan kejanggalan sejak 2008 lalu. Di mana para lulusan GICI Batam mengadakan upacara wisuda di Jakarta.

“Aneh gitu, masa kuliah di Batam tapi wisuda di Jakarta,” jelas Sena.

Menurut Sena, Semenjak Bob Sadino meninggal pada Januari yang lalu, GICI di Jakarta tidak mau lagi menampung upacara wisuda para mahasiswa dari Batam.

“Saya juga kurang tahu mengapa demikian, tapi Bob Sadino termasuk pembina GICI di Jakarta,” ujarnya.

Seperti diketahuim Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) menonaktifkan enam PTS di Kepri, salah satunya GICI Batam.

Selain GICI, juga ada Sekolah Tinggi Teknik Bentara Persada yang berlokasi di dalam kompleks wilayah Sekolah Yos Sudarso. Pemilik kampus ini, Laurensius, mengatakan kampus tersebut memang berada di bawah naungan yayasan yang sama dengan Sekolah Yos Sudarso. Namun, karena memiliki izin yang berbeda, mereka harus menggunakan nama sendiri.

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjukkan, STT Bentara Persada berdiri pada 19 September 1999. Namun, baru mengantongi Surat Keputusan (SK) pendirian Perguruan Tinggi pada 21 Juni 2006.

Kampus tersebut memiliki dua program studi (prodi). Yakni, Teknik Industri dan Teknik Elektronika. Masing-masing memiliki lima dosen dan tujuh mahasiswa. Sehingga totalnya, kampus teknik tersebut memiliki sepuluh dosen dan empat belas mahasiswa.

Namun, pada kenyataannya, kampus tersebut sudah lama tutup. Laurensius mengatakan, kampus itu memang sudah non-aktif sejak tahun 2011.

Pihak manajemen berinisiatif untuk mengajukan penutupan. Sebab, jumlah mahasiswa tak mencapai kuota yang diharapkan. Begitu juga dengan kondisi fasilitas yang tidak lengkap.

“Kami tahu dirilah. Kami mengajukan untuk menutup kampus saja,” kata Laurensius.

Terhitung sejak tahun 2012, STT Bentara Persada tidak lagi menerima mahasiswa. Namun, status penon-aktifan tersebut baru mengudara pada tahun 2015 ini. Manajemen kampus justru mempertanyakan, mengapa status kampus mereka masih non-aktif?

“Mungkin ini karena izin kami itu sampai 2015. Jadi sampai waktu itu, kampus itu belum ditutup dan statusnya hanya non-aktif,” tuturnya.

Lain halnya dengan tiga kampus lain yang juga mendapat status non-aktif dari Kemenristek-Dikti. Ketiga kampus tersebut, Akademi Akuntansi Permata Harapan, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) GICI, serta Akademi Bahasa Asing Permata Harapan masih memiliki mahasiswa ketika Kemenristek-Dikti menetapkan status ketiganya non-aktif. Ini yang membuat mahasiswa bergejolak.

Ketiga perguruan tinggi tersebut berada di bawah naungan satu yayasan. Yakni, Yayasan GICI Business School (GBS). Surat Keputusan Perguruan Tinggi ketiganya sama-sama bertanggal 30 April 2001. Namun, tanggal berdiri kampus tersebut baru satu tahun berikutnya. Yakni, pada tanggal 12 Desember 2002. Ketiganya juga berada dalam jenjang D3.

Setiap Perguruan Tinggi tersebut hanya memiliki satu program studi. Untuk AMIK GICI, misalnya, hanya terdiri dari prodi Manajemen Informatika. Jumlah dosennya tiga orang. Sementara mahasiswanya berjumlah 369 orang.

Di Akademi Akuntansi Permata Harapan, program studi yang ada hanya Akuntansi. Jumlah mahasiswa banyak, mencapai 1.541 orang. Jumlah dosen yang menangani mereka berjumlah empat belas orang.

Dan di Akademi Bahasa Asing Permata Harapan, jumlah mahasiswanya hanya tujuh orang. Namun, jumlah dosennya hampir menyamai jumlah mahasiswanya. Yakni, enam orang. Satu program studi yang ada di sana hanya Bahasa Inggris.

Pembina Yayasan GBS Kiatwansyah enggan berkomentar terkait status non-aktif yang diberikan sekaligus kepada ketiga kampus di bawah yayasan tersebut. Ia hanya memastikan, pihaknya tengah berusaha mengembalikan status ketiga kampus tersebut menjadi ‘aktif’.

Terakhir, pekan lalu, peneliti dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) datang ke kampus GBS. Mereka menilai seluk beluk perkuliahan di ketiga perguruan tinggi tersebut. Hasilnya, belum ada hingga berita ini diturunka.

Profesor Genefri, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta untuk Wilayah X, yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau menyatakan, status ketiga PTS milik GBS tersebut akan kembali aktif. Tepatnya, setelah hasil penilaian dari peneliti BAN-PT tersebut keluar.

“Sebab, Kopertis pun sudah melayangkan surat rekomendasi kepada Kemenristek-Dikti soal kampus GICI tersebut. Ini tinggal penilaian dari BAN-PT,” ujarnya.

GBS, katanya, merupakan yayasan yang paling getol mengusahakan pengaktifan kembali status ketiga kampusnya. Namun, proses pengaktifannya ternyata lama. Dinon-aktifkan sejak Maret lalu, status ketiga kampus tersebut belum ‘aktif’ hingga sekarang.

Lama waktu pengaktifan status itu, kata Genefri, tidak bisa dipastikan. Ini bergantung pada keaktifan kampus tersebut mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Kemenristek-Dikti. Petunjuk pengaktifan kembali dapat diunduh melalui laman Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

“Kalau kampus mau memenuhi syarat-syaratnya, pasti akan aktif kembali,” katanya.

Genefri mengatakan, masalah yang dihadapi PTS di Kepulauan Riau adalah pada ketentuan rasio dosen dan mahasiswa. Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 234/U/2000 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 108/DIKTI/Kep/2001, jumlah dosen tetap untuk semua jenis prodi adalah enam orang.

Rasio dosen dan mahasiswa untuk mata kuliah bidang IPA senilai 1:20. Sementara untuk bidang IPS senilai 1:30. Namun, oleh Dirjen Dikti, aturan tersebut berubah dengan keluarnya surat edaran nomor 2920/DT/2007. Surat itu menetapkan standar rasio dosen tetap dan mahasiswa senilai 1:25. Rasio tersebut berlaku untuk semua jenis mata kuliah.

Peraturan tersebut juga telah diubah kembali seiring dengan munculnya Surat Edaran Dikti nomor 1229/E2.3/T2015. SE bertanggal 10 Februari 2015 itu menetapkan, setiap prodi harus memenuhi rasio dosen – mahasiswa 1:30 untuk jurusan IPA dan 1:45 untuk jurusan IPS.

Pemenuhan rasio tersebut mulai diberlakukan secara penuh pada Januari 2016. Bila tidak, Kemenristek-Dikti akan menghadiahi PTS tersebut dengan status non-aktif.

Namun demikian, ada kejanggalan dalam data yang dimiliki Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti). Sejumlah universitas yang tidak memiliki dosen, namun memiliki mahasiswa, masih tetap berstatus aktif. Sementara universitas yang memiliki rasio dosen dan mahasiswa yang sesuai standar justru ditetapkan non-aktif.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) telah menelaah data PD Dikti per 25 Agustus 2015. Hasilnya, dari 24 PT terakreditasi A, terdapat sebelas PT – termasuk PTN ternama, yang tidak memenuhi rasio dosen dan mahasiswa.

Dari PT tersebut terdapat 49 prodi yang memiliki rasio di atas 1:100 dan delapan prodi yang memiliki rasio di atas 1:300.

“Oleh karena itu, APTISI mendesak Kemenristek-Dikti menunda pemberlakuan SE nomor 1229/E2.3/T2015 tentang nisbah dosen-mahasiswa dan SE nomor 4798/E.E/KL/2015 tentang Keharusan Jumlah Dosen Tetap Setiap Prodi,” kata Mecca Rahmady, Sekretaris APTISI Kepulauan Riau Wilayah X-D.

Mecca mengatakan, dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat (RPPP) ke-8 APTISI yang digelar di Jakarta, Kamis (15/10) lalu, menghasilkan tujuh poin pernyataan sikap APTISI. Poin pertama adalah tentang penon-aktifan sejumlah kampus swasta.

Disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut, penon-aktifan yang Kemenristek-Dikti lakukan telah menimbulkan konsekuensi yang amat berat bagi PTS tersebut.

Tidak hanya dengan dihentikannya berbagai layanan dari Kemenristek-Dikti, PTS itu juga mendapat stigma yang buruk dari masyarakat. PTS lain pun ikut mendapat imbasnya.

Selain menon-aktifkan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) juga menon-aktifkan sejumlah program studi (prodi).

Di Batam, ada enam prodi dari empat PTS yang dinon-aktifkan. Keenam prodi tersebut adalah prodi profesi dokter dan teknik elektronika (jenjang D3) dari Universitas Batam (Uniba), prodi ekonomi pembangunan (jenjang S1) dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika), prodi teknik industri (jenjang S1) dan teknik elektronika (jenjang D3) dari Sekolah Tinggi Teknik Bentara Persada, dan prodi sistem informasi (jenjang S2) dari Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer (STMIK) Putera Batam.

Dari empat PTS tersebut, hanya satu yang juga memiliki status non-aktifkan. Tiga lainnya masih aktif.

Uniba, misalnya. Hingga kini, status kampus yang berlokasi di Jalan Abulyatama itu masih aktif. Hanya dua prodi itu saja yang ditetapkan ‘tidak aktif’.

Dan pada kenyataannya, status non-aktif itu hanya berlaku pada prodi profesi dokter. Karena prodi teknik elektronika jenjang D3 sudah tidak menerima mahasiswa lagi sejak tahun 2010.

Yayasan Griya Husada, yayasan yang menaungi Universitas Batam, telah melayangkan surat kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Riset dan Dikti yang memuat informasi tersebut. Surat bertanggal 2 Oktober 2015 itu juga mengusulkan Kemenristek-Dikti untuk segera menutup program D3 Teknik Elektronika tersebut.

Sementara Akademi Bahasa Asing (ABA) Tanjungpinang yang juga dinonaktifkan, sudah dua tahun belakangan ini tak aktif. “Sejak dua tahun terakhir juga sudah tak terima siswa baru lagi. Semua mahasiswanya juga sudah diwisudakan,” kata seorang pegawai Sekolah Pelita Nusantara, ditemui di kompleks kerjanya, Jumat (23/10) lalu.

Ampuan Situmeang, kuasa hukum mahasiswa GICI Batammengamcam akan menggugat Dirjen Dikti ke PTUN. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemberitahuan resmi dari Dirjen Dikti atau Kemenristek Dikti terkait penutupan kampus tersebut.

“Tidak ada pemberitahuan secara tertulis mengenai penutupan kampus. Ini tidak benar,” kata Ampuan.

Sampai sekarang, Ampuan juga mengaku bingung alasan penonaktifan kampus GICI Batam. “Dan GICI pun tidak mengetahui kenapa seperti ini,” katanya.

Menurut Ampuan, ada dua kategori mahasiswa yang menjadi korban akibat penonaktifan GICI. Yakni mahasiswa yang sedang kuliah dan mahasiswa yang sudah selesai kulliah tetapi tak bisa mendapatkan ijazah. Di mana ada kebijakan dari GICI yang akan mentransfer mahasiswa untuk kuliah di universitas Nagoya.

Selain itu, Ampuan juga mempertanyakan nasib mahasiswa yang sudah selesai kuliah tetapi tidak mendapatkan ijazah. “Apa mungkin mereka akan kuliah lagi di universitas yang berbeda. Ini sangat memprihatinkan,” cetusnya.

Menurutnya, Dirjen Dikti bersama pemerintah dan GICI harus mencarikan solusi terkait masalah ini. Diharapkan mahasiswa diberikan kemudahan dan bisa mendapatkan haknya. (ceu/aya/ian/enl/cr16/bpos)

Respon Anda?

komentar