Mantap…, Pejabat Gubernur Kepri Tolak Kenaikan Tunjangan Rumah Anggota DPRD Batam

952
Pesona Indonesia
contoh rumah mewah.
contoh rumah mewah.

batampos.co.id – Keinginan anggota DPRD Batam untuk menikmati tunjangan yang melimpah tinggal angan. Sebab, Penjabat (Pj) Gubernur Kepri, Agung Mulyana, resmi menolak kenaikan yang diajukan beberapa waktu lalu.

Agung menilai, kenaikan tunjangan untuk perumahan yang diusulkan dalam APBD Perubahan Batam 2015 itu melanggar ketentuan. Sebab nilainya lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Kepri.

“Tunjangan anggota DPRD kabupaten/kota tak boleh melebihi DPRD Provinsi, ini yang menjadi catatan gubernur,” kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Rabu (28/10).

Nuryanto menjelaskan, usulan kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Batam tahun ini memang lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan anggota DPRD Kepri. Namun ini dikarenakan DPRD Kepri tak mengajukan kenaikan tunjangan menyusul defisit pada APBD Kepri 2015.

“Tunjangan DPRD provinsi tetap, tak mengalami perubahan,” ungkap Nuryanto.

Dia menyebutkan, saat ini tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Kepri Rp 15 Juta per bulan. Sementara untuk ketua dan wakil ketua DPRD Kepri masing-masing Rp 17 juta dan Rp 16 juta per bulan.

Sementara DPRD Batam mengusulkan kenaikan tunjangan dari Rp 11 juta menjadi RP 19 juta untuk anggota dan Rp 21 juta per bulan untuk wakil ketua dewan. Sementara untuk ketua DPRD Batam diusulkan naik dari Rp 15 juta menjadi Rp 23 juta per bulan.

Selain tunjangan perumahan, bazar sembako Bagian Ekonomi Sekretariat DPRD Kota Batam juga menjadi catatan gubernur. “Serta beberapa program lainnya,” tutur Nuryanto.

Catatan hasil evaluasi gubernur terkait APBD-P Kota Batam itu diterima Ketua DPRD Kota Batam, Selasa (27/10) lalu. Nuryanto mengaku sudah memberikan disposisi kepada Tim Anggaran untuk membahasnya. “Seluruh catatan gubernur itu akan diperbaiki, dievaluasi, dan dirasionalisasi,” katanya lagi.

Dalam waktu tiga hingga empat hari, pembahasan dengan tim anggaran Pemko Batam maupun DPRD dipastikan rampung. “Takkan lama,” ucap Nuryanto.

Nuryanto berdalih, dirinya tak mengikuti seluruh pembahasan APBD-P Kota Batam karena saat itu dirinya sakit. Sehingga dia mengaku tak mengetahui poin-poin anggaran yang disahkan.

Meski jelas ditolak Pj Gubernur Kepri, DPRD Batam sepertinya tak menyerah begitu saja. Sekretaris DPRD Kota Batam, Marzuki, mengatakan pihaknya masih akan menunggu penyesuaian tunjangan DPRD Provinsi Kepri. Bila pada APBD 2016 ini mereka mengusulkan kenaikan tunjangan, DPRD Batam juga akan kembali mengajukan kenaikan pada APBD murni Kota Batam tahun 2016.

“Intinya sudah ada gambaran,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Batam, Yudi Kurnain, mengklaim usulan kenaikan tunjangan perumahan itu sudah melalui kajian dari kantor jasa penilai publik (KJPP) Sarwono, Indrastuti, dan rekan.

Berdasarkan hasil kajian ini, rumah tinggal untuk ketua DPRD idealnya memiliki ukuran tanah seluas 750 meter persegi, bangunan seluas 300 meter persegi beserta perabot dan kelengkapannya. Jika menyewa rumah dengan kriteria ini, maka harganya Rp 23 juta per bulan.

Sementara rumah tinggal untuk wakil ketua DPRD idealnya memiliki tanah seluas 500 meter persegi, bangunan seluas 250 meter persegi beserta perabot dan kelengkapannya. Nilai sewa per bulannya Rp 21 juta.

Sedangkan sewa bangunan atau rumah tingal pejabat eselon II maupun anggota DPRD Kota Batam dengan ukuran tanah 350 meter persegi, luas bangunan 150 meter persegi beserta furniture dan kelengkapannya Rp 19 juta per bulan.

Perhitungan inilah yang kemudian dijadikan acuan anggota DPRD Batam untuk mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan. Angka ini berdasarkan analisis sewa di perumahan mewah, seperti Villa Panbil, Southlink, Sukajadi, Beverly Park, serta Bukit Indah Sukajadi.

Jika disetujui, tunjangan perumahan ini akan diberikan dalam bentuk tunai karena saat ini DPRD Batam belum memiliki perumahan dinas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan angota daerah.

Namun usulan ini banyak menuai kritik. Selain dinilai terlalu tinggi, anggota DPRD Batam juga tak perlu menyewa rumah lagi. Karena semua anggota dewan itu sudah memiliki rumah pribadi. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar