PP No 78 Tahun 2015 Disahkan, Ini Reaksi Buruh di Batam

5634
Pesona Indonesia
Ratusan buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) kembali unjuk rasa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tetang pengupahan. Foto: cecep mulyana/batampos
Ratusan buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) kembali unjuk rasa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tetang pengupahan. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Forum Federasi KSBSI Batam berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/10). Mereka menolak Peraturan PPemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Kami menolak PP Pengupahan karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Koordinator Aksi, Ali Amran.

Menurutnya dengan disahkannya RPP menjadi PP Pengupahan telah menghapus fungsi dan peran Dewan Pengupahan untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum berdasarkan KHL.

“Untuk menggiring hasil kesepakatan DPK Batam yang telah disepakati, maka setidaknya Pemerintah mengeluarkan SK seperti apa yang telah direkomendasikan,” ujarnya.

Ali mengaku kalangan buruh tidak menolak hasil UMK yang telah diusulkan DPK Batam. “Kalau UMK kita tidak menolak ini kan sudah direkomendasikan DPK yang melibatkan semua unsur serikat buruh, pemerintah, pengusaha, dan Kadin, “Tambahnya.

Pemerintah, kata dia, harus mengontrol harga sembako. Jika tidak dikontrol, berapapun kenaikan UMK tiap tahun hanya penyesuaian saja,” katanya.

Demonstrasi yang dijaga jajaran Polresta Barelang ini berlangsung damai tanpa ada kawat berduri.

“Kami apresiasi luar biasa, karena kami disambut dengan lebih manusiawi,” kata Orator yang berdiri diatas mobil.

Setelah satu jam berorasi, Kelima perwakilan dari federasi KSBSI yaitu F.LOMENIK SBSI, FSB KAMIPARHO, NIKEUBA, GARTEKS dan FKUI SBSI diizinkan memasuki kantor Walikota Batam dan bertemu dengan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Gintoyono Batong dan Kadis Tenaga Kerja Zarefriadi.

Gintoyono mengaku baru mengetahui RPP yang telah disahkan menjadi PP Nomor 7 Tahun 2015 mengaku baru mengetahui dan belum membaca PP tersebut.

“Saya belum tahu, belum baca PP tersebut, baru semalam dikasihtahu PP tersebut sudah ditanda tangani,” ucapnya.

Sementara mengenai harga sembako terutama beras, dia mengatakan Batam terkendala transportasi yang mahal dan kebijakan dari pusat dalam rangka mensejahterakan petani di Indonesia maka ditutup keran impor.

“Memang pasti ada imbas, imbasnya di Batam jauh- jauh barang dari Sumatera dan Jawa terbebani oleh transportasi yang mahal,” ucapnya.

Dia mengatakan, bukan berarti stok (beras) tidak ada tapi daya beli masyarakat yang dipertanyakan. “Mampu engga, untuk itu kita kaji kembali nanti mengenai subsidi, bukan memberikan kepada Pengusaha tapi kepada transportasi,” ujar Gintoyono.

Setelah keluar dari kantor Wali Kota Batam pukul 12.15 WIB, Kordinator Aksi Ali mengaku lega karena Pemerintah Batam memberi dukungan atas penolakan terhadap PP No 78 tahun 2015. (cr18)

Respon Anda?

komentar