Wako Usulkan UMK Batam 2016 ke Gubernur Kepri Tetap Rp 2,8 Juta

1989
Pesona Indonesia
Zarefriadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Foto: cecep mulyana/batampos
Zarefriadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Meskipun ada beberapa pengusaha menolak besaran UMK Batam 2016, namun Dewan Pengupahan Kota Batam tetap menyepakati hasil kesepakatan tripartit senilai Rp 2.879.819. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan juga merekomendasikan angka tersebut ke Pejabat Gubernur Kepri Agung Mulyana, untuk disahkan.

Kepastian tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Zarefriadi, kepada ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang menggelar demonstrasi di depan Pemko Batam, Rabu (28/10).

“Kalau masalah ada pihak yang tidak terima, memang tidak ada keputusan yang bisa diterima oleh setiap kalangan. Setiap keputusan ada sudut pandang yang lain-lain, yah kita berharap semua pihak sikapi secara dewasa sesuai mekanisme dan aturan. Rekomendasi ini akan kita sampaikan ke provinsi,” kata Zaref.

Menurut Zaref, adanya PP no 78 taun 2015 tentang Pengupahan tidak akan mengubah sikap Pemko Batam. Meski menurutnya, ada kelompok pengusaha yang tidak setuju dengan rekomendasi UMK Batam dan Upah Kelompok yang disepakati Dewan Pengupahan Kota.

“Untuk UMK ini, kita tidak akan gunakan PP itu. Saat pembahasan, PP itu belum ada. Soal PP itu sudah turun sekarang, nantilah, itu tergantung pembahasan di DPK Provinsi Kepri,” Katanya.

Gintoyono, assisten II ekonomi pembangunan Pemko Batam yang ikut menemui pendemo menegaskan apa yang menjadi rekomendasi kemarin akan disampaikan ke Wali Kota. Selanjutnya akan diteruskan ke gubernur.

“Apa yang menjadi tuntutan teman-teman alangkah baiknya kalau dikawal ke propinsi. Yang jelas rekomendasi itu akan saya sampaikan ke pimpinan saya. Beliau sedang di luar kota sekarang,” katanya.

Wisnu, perwakilan buruh mengatakan keberadaan PP no 78 tahun 2015 ini melemahkan UU ketenagakerjaan. Termasuk adanya degradasi sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan UMK bagi para karyawannya.

“Kalau sanksi pidana ini dihilangkan, kita takut penegakan hukum untuk perusahaan nakal akan semakin lemah. Ketika belum ada PP 78 saja, masih ada pengusaha yang lakukan pelanggaran, padahal sudah ada kepastian hukum berupa sanksi pidana. Apalagi kalau tidak ada,” katanya.

Selain itu, Wisnu juga menuding PP tersebut menghapus fungsi Tripartit dalam membahas nilai UMK. Di mana hampir semua isinya mengerdilkan kewenangan tripartit.

Unjuk rasa kali ini berlangsung damai penjagaan oleh Kepolisian juga tidak terlalu ketat. Kawat berduri yang biasanya dipasang saat unjuk rasa buruh kali ini tidak terlihat. Aksi konvoi dari Tanjunguncang dan Muka Kuning memang tidak mengganggu aktifitas. Hanya sebagian badan jalan yang digunakan pendemo. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar