UMK Batam 2016 Berubah Jadi Rp Rp 2.994.112, Tinggal Disahkan Gubernur

12647
Pesona Indonesia
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Foto: Johanes/batampos
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Foto: Johanes/batampos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, menegaskan pihaknya akan menggunakan formulasi penghitungan upah minimum kota (UMK) Batam 2016 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Pernyataan ini sekaligus meralat sikap Pemko Batam yang sebelumnya akan tetap mengusulkan UMK sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam.

Dahlan mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 itu sudah diteken Presiden Jokowi pada 23 Oktober lalu. PP ini juga sudah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 237, sebagai acuan penghitungan UMK 2016, termasuk UMK Batam yang akan diusulkan ke Gubernur Kepri.

“Kalau sudah diteken (Presiden), kita ikuti aturan pusat,” tegas Dahlan saat dijumpai di Pekanbaru, Rabu (28/10) malam.

Dengan demikian, UMK Batam yang akan diusulkan wali kota ke gubernur Kepri sebesar Rp 2.994.112. Angka itu mengacu pada formula penghitungan dalam PP 78/2015, pasal 44 ayat 2, yang menghitung UMK tahun 2016 dengan rumus UMK 2015 ditambah hasil kali UMK 2015 x inflasi + persentase pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Rumusnya, UMn = UMt + {UMT x (inflasi + % PDB).

Berdasarkan angka inflasi Kepri bulan September 2014 ke September 2015 (yoy) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepri sebesar 6,83 persen, dan pertumbuhan ekonomi 4,67 persen, maka UMK Batam dihitung, Rp 2.685.302 ditambah (Rp 2.685.302 x 6,83 persen + 4,67 persen). Sehingga, hasil yang didapat sebesar Rp 2.994.112. Dahlan akan menyampaikan usulan UMK ini ke Gubernur Kepri dalam satu atau dua hari ke depan.

Menurut Wali Kota, keputusan untuk mengusulkan besaran UMK 2016 dengan mengikuti PP 78/2015 tentang Pengupahan tak bisa dielakkan. Pasalnya, kata dia, pemerintah daerah sudah semestinya mengikuti keputusan pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah ini kan kepanjangan tangan pemerintah pusat,” terang Dahlan.

Disinggung adanya Surat Edaran dari Menteri Tenaga Kerja dan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan untuk para gubernur se-Indonesia untuk disebarkan ke wali kota dan bupati di masing-masing wilayahnya yang meminta para kepala daerah menentukan usulan UMK berdasarkan PP tersebut, Dahlan mengaku belum tahu.

“Saya belum terima,” kata Wali Kota dua periode itu.

Meski demikian, ketika ditanya apakah Dahlan akan mengajukan usulan UMK Batam 2016 berlatar belakang politis, ia menampik. Pasalnya, selama ini beberapa kalangan menuding keputusan UMK tak jarang didasari pertimbangan politis, untuk mendongkrak suara pemilih saat kepala daerah tersebut akan mencalonkan diri pada Pilkada pada beberapa waktu berikutnya.

“Ah, gak ada itu,” tepis Wali Kota yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Maret 2016 itu.

Sikap Pemko Batam yang mengusulkan UMK Batam 2016 berdasarkan PP tentang Pengupahan ini sejalan dengan keinginan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri.

Sebelumnya, Ketua Apindo Kepri, Cahya menyatakan pihaknya menolak hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam yang menetapkan usulan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2016 sebesar Rp 2.879.819, yang hitungannya mengacu pada angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut dia, kesepakatan ini tidak bisa dijalankan karena tidak sesuai aturan dalam PP Nomor 78/2015.

“Meskipun angka Rp 2.994.112 itu lebih besar dari kesepakatan DPK yang hanya Rp 2.879.819, kami tetap setuju karena sesuai dengan PP,” kata dia.

Selain tak menerima UMK Batam versi DPK, Apindo juga menolak penghitungan upah golongan pekerjaan. Yakni, UMK Golongan I (Galangan Industri dan Logam Berat, serta sejenisnya) sebesar Rp 3.532.522. UMK Golongan II (Elektronik dan sejenisnya) Rp 3.345.127 dan UMK Golongan III (Hotel dan sejenisnya) Rp 3.198.903. menurut Cahya, tidak ada istilah upah golongan dalam PP itu.

“Yang ada adalah upah sektoral yang akan ditentukan oleh bipartit (asosiasi dengan buruh) sendiri, tapi bukan Gubernur,” terang dia.

Padahal, sebelumnya Asisten II Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Gintoyono Batong, dan Ketua DPK Batam yang juga Kadis Naker Kota Batam, Zarefriadi, menegaskan pemerintah akan tetap mengajukan UMK Batam sesuai kesepakatan DPK Batam, yakni Rp 2.879.819.

Sikap ini juga didukung oleh Kadin Batam dan Kepri. Bahkan Kadin Kepri menyiapkan gugatan untuk Pj Gubernur Kepri jika tetap mengakomodir usulan UMK Batam yang dihitung sesuai formula dalam PP Pengupahan.

Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, menyayangkan sikap Apindo dan Pemko Batam yang menolak UMK hasil kesepakatan DPK Batam. “Padahal di dalam keanggotaan DPK Batam ada tujuh orang pengusaha termasuk dari Apindo,” kata Jadi, Kamis (29/10).

Jadi mengatakan, tujuh orang pengusaha tersebut merupakan rekomendasi dari para pengusaha sendiri yang menyampaikan rekomendasi lewat Pemerintah Kota (Pemko) Batam kepada Kadin yang membentuk Dewan Pengupahan Batam.

“Jika mau komplain, mengapa tak dilakukan pada rapat pleno kemarin, mengapa setelah disahkan baru tidak setuju,” ungkapnya heran.

Selanjutnya, Jadi menjelaskan permintaan Apindo yang berharap nilai UMK dihitung berdasarkan PP nomor 78/2015 yang baru saja ditandatangani presiden tidak bisa diakomodir sepenuhnya.

Menurut Jadi, Apindo hanya berpedoman pada pasal 44 ayat 2 dalam PP ini yang menghitung nilai UMK 2016 dengan perhitungan UMK 2015 ditambah pertumbuhan ekonomi daerah ditambah dengan inflasi.

“Seharusnya mereka mempelajari lebih dalam lagi, karena di dalam pasal 64 dalam PP ini berkata beda,” ungkap Jadi.

Di dalam pasal 64 dijelaskan bahwa ketika PP ini berlaku, maka semua peraturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan tetap berlaku. Artinya, perhitungan UMK berdasarkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih tetap bisa digunakan walau PP nomor 78/2015 telah disahkan.

“PP baru ini memang membingungkan. Berputar-putar kembali ke awal, membuat bingung,” terang Jadi.

Sehingga Jadi menyarankan jika Apindo keberatan, bisa menyampaikan keluhannya kepada Kadin Batam agar ditindaklanjuti. (rna/leo/bpos)

Respon Anda?

komentar