Infrastruktur Ganjal Kesiapan Kepri Hadapi MEA

176
Pesona Indonesia
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra. Foto: Dalil Harahap/ Bataam Pos
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra.
Foto: Dalil Harahap/ Bataam Pos

batampos.co.id – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengungkap kendala yang dihadapi Kepri untuk mengongsong era perdagangan bebas antar negara di kawasan regional Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satunya, minimnya infrastruktur di Kepri, padahal pemberlakuan MEA hanya tinggal satu bulan lagi atau tepat pada 31 Desember 2015 nanti.

“Mulai dari infrastruktur pelabuhan, infrastruktur listrik dan lainnya,” kata Gusti.

Ia jelaskan terkait pentingnya infrastruktur pelabuhan lantaran peningkatan aktivitas ekonomiu dan lalu lintas perdagangan mestinya diikuti dengan penambahan kapasitas pelabuhan maupun perbaikan prasarana pelabuhan. “Karena kalau tidak, akan menyebabkan peningkatan biaya logistik karena peningkatan waktu tunggu kapal dan proses bongkar muat,” terang dia.

Termasuk juga, kata ia, tidak adanya pelabuhan pendaratan ikan di Kepri. Padahal, salah satu andalan Kepri yang wilayahnya sebagian besar merupakan laut mestinya bisa menggarap produk ikan maupun olahannya. “Makanya harga ikan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, infrastruktur listrik juga jadi sorotan. Ia menyebut, rasio elektrifikasi di Kepri relatif rendah yang baru sebatas 70 persen, sesuai data pada 2013 lalu. “Hambatan kelistrikan terutama dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat di kabupaten/kota di luar Batam,” bebernya.

Tak hanya infrastruktur, Kepala BI Kepri juga menyebut, kendala lain yang membuat Kepri masih terseok untuk menyongsong MEA. Antara lain produk yang dihasilkan hampir sama dengan produk dari negara lain di kawasan Asean. “Bahkan produk itu belum memiliki nilai tambah maksimal sehingga dikhawatirkan tak mampu bersaing dengan produk dari negara lain,” sebut Gusti.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti proses perizinan investasi yang masih lamban dan bertele-tele. Padahal, sisi administrasi di tataran birokrasi ini mestinya bisa dipersingkat. “Itu pun dengan biaya yang lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.

Satu lagi yang juga disoroti Gusti, yakni mahalnya ongkos tenaga kerja di Kepri dibanding daerah lain di tanah air maupun di regional Sumatera. “Tuntutan peningkatan upah yang gencar dilakukan tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” kata dia. (rna/bpos)

Respon Anda?

komentar