Tujuh Tahun Perda RTRW Mandek di Pusat

344
Pesona Indonesia
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Jurado. Foto:Ist
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Jurado.
Foto:Ist

batampos.co.id – Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (Perda RTRW) 2008-2028 yang disahkan tujuh tahun lalu, masih mandek di pemerintah pusat. Akibatnya, pembangunan di Batam tak terarah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Jurado, mengatakan untuk sementara pembangunan di Batam mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) 87 tahun 2011 tentang RTRW kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

”Kalau tak sinkron (Perpres dengan Perda RTRW) pembangunan yang kita lakukan saat ini akan sia-sia. Pembangunan dianggap menyalahi ketentuan,” kata Jurado.

Selain itu, Perpres 87 tahun 2011 hanya mengakomodir pembangunan di wilayah mainland. ”Kawasan hinterland tak termasuk di dalamnya,” bebernya lagi.

Menurut Jurado, tak ada acuan hukum yang mengatur pengembangan kawasan hinterland setelah Perda RTRW 2004-2014 habis masa berlakunya. ”Karena itu, kita meminta Pemko Batam mendesak pemerintah pusat menyegarakan RTRW Batam. Sehingga acuan pembangunan jelas dan terarah,” harap Jurado.

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, mengatakan Perda RTRW Batam masih dipadu serasikan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional. ”Kalau provinsi belum, apalagi Batam yang menjadi turunannya,” kata politisi Partai Golkar ini.

Djoko berpendapat, dalam Perpres 87 tahun 2011 sudah diatur tata letak kawasan industri maupun pemukiman. ”Hanya detailnya saja yang diatur di RTRW. Kalau dibilang mengganggu pembangunan, jelas sangat menggagu,” katanya.

Namun, lanjut Djoko, daerah tidak bisa berbuat banyak karena persoalannya nyangkut di pusat. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, sudah beberapa kali mengingatkan dan meminta Pemko menindaklanjuti nasib Perda RTRW Batam.  ”Karena pembangunan harus sejalan dengan RTRW Nasional maupun Provinsi,” terangnya.

Hingga saat ini, nasib Perda RTRW masih tahap koordinasi, padu serasi, dan sinkronisasi. ”RTRW Provinsi yang jadi induk RTRW kabupaten dan kota di Kepri saja belum jadi,” sebutnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam, Wan Darusalam, mengatakan pembangunan di Batam tak terkedala. ”Justru di pulau yang menjadi masalah,” kata Wan ditemui di Gedung DPRD Kota Batam.

Wan menjamin Perpres yang menjadi acuan pembangunan takkan berbenturan dengan RTRW Nasional maupun Provinsi. ”Sekarang itu yang ada (acuan), kan itu peraturan presiden,” katanya. (hgt/bpos)

Respon Anda?

komentar