Upah Kelompok Tunggu Rekomendasi DPRD Kepri

438
Pesona Indonesia
Ribuan buruh melakukan aksi demo depan kantor Pemko Batam, Selasa (24/11).Mereka menuntut agar Pemerintah segera mencabut dan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 78. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Ribuan buruh melakukan aksi demo depan kantor Pemko Batam, Selasa (24/11).Mereka menuntut agar Pemerintah segera mencabut dan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 dan merevisi UMK Batam 2016 serta menetapkan UMK Kelompok Usaha/sektoral yang telah disepakati Dewan Pengupahan Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Harapan para pekerja agar Pemerintah Provinsi Kepri menetapkan upah minimum kelompok usaha (UMKU) mulai menemui titik terang. DPRD Kepri berjanji akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pj Gubernur Kepri agar bisa memenuhi tuntutan buruh itu.

Wakil Ketua III DPRD Kepri Amir Hakim mengatakan, saat ini Pj Gubernur Kepri Agung Mulyana menolak memenuhi permintaan buruh karena dua hal. Pertama, karena Agung hanya penjabat gubernur dengan kewenangan yang terbatas. Kedua, tidak ada landasan hukum bagi Agung untuk menetapkan UMKU.

“Kami pasang badanlah. Kami akan mendesak gubernur melalui surat,” kata Amir usai rapat dengar pendapat dengan perwakilan serikat pekerja, dan Pj Gubernur Kepri, Agung Mulyana, kemarin (1/12).

Amir menjelaskan, surat rekomendasi nanti mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut dia, tuntutan buruh terkait penetapan upah kelompok ini layak diperjuangkan.

“Masa iya upah pekerja galangan kapal yang manjat tiang tinggi itu disamakan dengan tukang sapu mal,” ucap Amir.

Bila segalanya berjalan sesuai rencana, Amir memastikan waktu untuk penerbitan surat yang akan menjadi landasan dasar pemberlakukan UMKU itu bakal selesai dalam kurun waktu tujuh hari kerja. “Kami ini ingin semuanya win-win solution. Karena kebijakan pengupahan itu sudah jadi otonomi daerah,” ujarnya.

Sementara Pj Gubernur Kepri Agung Mulyana mengaku tidak akan gegabah menuruti tuntutan buruh. Sebab, sampai saat ini memang belum ada landasan hukum untuk dirinya menetapkan UMKU. Sehingga dirinya hanya berpegang pada PP 78/2015 tentang Pengupahan.

“Saya sampaikan, sebagai Penjabat Gubernur saya tidak bisa menerbitkan kebijakan apapun mengenai UMKU karena di PP 78 tidak ada aturan tentang itu,” ungkapnya.

Tapi, kata Agung, bukan berarti tidak ada solusi sama sekali. Menurut dia, surat rekomendasi dari DPRD Kepri bisa menjadi landasan hukum bagi dirinya untuk menetapkan UMKU Kepri.

Dari pertemuan Selasa (1/12), lanjut Agung, DPRD Provinsi Kepri akan segera membentuk tim kerja lintas komisi untuk membahas aspirasi pekerja ini. Nantinya, komisi I, II, dan III yang akan membuat surat rekomendasi untuk diserahkan ke Pj Gubernur Kepri.

“Kalau ditanya seperti apa (bentuk rekomendasinya), ya tunggu dari dewan seperti apa,” kata Agung.

Disinggung soal UMK Kota Batam 2016 yang telah dia tetapkan sebesar Rp 2.994.112 menurut Agung merupakan keputusan final. Angka tersebut tidak akan berubah lagi karena sudah sesuai penghitungan berdasarkan formulasi penetapan UMK yang diatur dalam PP 78/2015.

“Sesuai dengan pasal 44 PP-78 telah ditulis dan dibuat rumusnya. Sehingga jelas itu dasar yang menjadi pegangan kita,” tegas Agung. (aya/jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar