Waduh…, Ranperda Perlindungan Anak di Batam Bolehkan Anak Jadi Buruh

284
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Sejak tahun 1992, Indonesia berkomitmen menghapus perburuhan anak. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mencanangkan Indonesia akan bebas pekerja anak pada 2022. Kabupaten Gianyar di Bali dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah menyatakan diri bebas pekerja anak. Namun, Batam sepertinya masih jauh dari kondisi itu.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, yang tengah digodok sekarang, tidak mengakomodir hal itu. Anak-anak boleh bekerja. Asal diatur jam-nya.

“Kami tidak cocok dengan pasal itu. Indonesia saja sudah meratifikasi konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) tentang penghapusan perburuhan anak, kok malah diizinkan,” kata Siska, Koordinator Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Batam.

P2TP2A akhirnya memutuskan untuk menemui Komisi IV DPRD Batam, Senin (30/12) lalu. Bersama Forum HAM Perempuan, Gerakan Anti Trafiking (GAT), Yayasan Embun Pelangi, Himpunan Psikolog, dan Persatuan Istri Dewan (Piswan) Batam, mereka memberi masukan tentang hal-hal yang seharusnya ada dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Selain pekerja anak, mereka juga menyoroti pentingnya keberadaan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) khusus Batam. Sebab, hanya Batam yang belum memiliki KPPAD. Padahal, kasus anak di kota ini tak terhitung banyaknya.

“Nah, KPPAD itu sama sekali tidak dibunyikan di dalam ranperda. Ini yang membuat kami resah,” ujarnya lagi.

Ketua Komisi IV DPRD Batam Riki Indrakari memaklumi keresahan mereka. Keberadaan KPPAD di Batam juga menjadi catatannya. Sebagai anggota panitia khusus pembahasan Ranperda Perlindungan Anak, ia akan membawa poin-poin tersebut dalam rapat pansus. Supaya kemudian dapat dibahas.

“Itu termasuk pasal substantif. Saya pribadi tidak ingin Ranperda itu jadi kalau pasal-pasal substantif itu belum dibahas sampai tuntas,” katanya.

Di sisi lain, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BPPPA-KB) berharap pembahasan ranperda ini cepat selesai. Setidaknya, di akhir tahun ini.

“Jadi tahun depan, kami sudah bisa melakukan sosialisasi,” kata Nurmadiah, Kepala BPPPA-KB Batam.

Pembahasan ranperda itu memang tengah digesa. Dalam seminggu, pansus bisa melakukan tiga kali pembahasan. Bahkan hampir setiap hari. “Setiap jam 14.00 WIB, pembahasan itu dimulai,” kata Riki Indrakari, Anggota Pansus Ranperda Perlindungan Anak.

Sayang, masyarakat belum dilibatkan secara penuh dalam pembahasan tersebut. Naskah ranperda telah disiapkan BPPPA-KB. Pansus hanya tinggal melakukan pembahasan.

“Sekarang, kalau tak salah, (pembahasan) sudah sampai bab VII,” ujar Nurmadiah, Kepala BPPPA-KB Batam.

Kondisi ini menuai protes dari masyarakat. Itulah sebab P2TP2A dan rombongan yang peduli terhadap anak menyambangi Gedung Dewan. Jangan sampai poin-poin penting yang mengakomodir hak anak justru tidak ada.

“Sampai sekarang kami tidak pernah diundang dalam rapat pembahasan ranperda. Kalau diundang, kami akan dengan senang hati datang,” tutup Siska, Koordinator Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Batam. (ceu)

Respon Anda?

komentar