Dewan Batam Dukung Pemko Batam Buka Kran Impor Beras Meski Tanpa Restu Pusat

396
Pesona Indonesia
Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Batam. Foto: cecep mulyana/batampos
Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Batam. Foto: cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Pemerintah dianggap gagal mengupayakan impor beras ke Kota Batam. Hingga kini belum ada kabar baik untuk masyarakat yang menjerit terkait mahalnya harga beras.

“Gubernur sudah pasrah (mengupayakan impor), karenanya memanggil Bulog,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain.

Yudi mengatakan, pihaknya sudah berungkali menyuarakan agar pemerintah daerah berinisiatif untuk membuka impor beras. Tak harus menunggu pemerintah pusat yang hingga kini tak memberikan lampu hijau.

Apalagi status Batam FTZ yang memungkinkan segala jenis barang boleh diimpor ke Batam kecuali barang yang dilarang seperti senjata, bahan peledak, dan bahan berbahaya lainnya yang mekanisme importasenya memang diatur khusus.

“Harus ada inisiatif untuk menjawab teriakan dari masyarakat, kan bukan narkoba. Saya kira pemerinta pusat juga akan faham,” kata Yudi Kurnain.

Bila dalam prosesnya imporĀ  beras tersebut harus ditangkap oleh Bea dan Cukai (BC) tak menjadi masalah.

“Asalkan tangkapan itu dikembalikan ke pasar. Artinya dari awal sudah ada koordinasi antara pemerintah dengan Bea dan Cukai,” ungkap Yudi.

Bea dan Cukai mencatat jumlah impor yang masuk ke Batam, kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat. “Saya kira ini bisa dilaksanakan,” beber Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Batam ini .

Seluruh instansi dan semua elemen masyarakat, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) berkomitmen mendukung program ini. Seluruh pihak menjaga impor tersebut tidak merembees ke Luar Batam.

Yudi menambahkan, tidak ada jalan lain untuk menjawab persoalan mahal serta langkanya beras maupun sembako di Batam, selain impor.

“Bazar sembako murah tidak berdampak signifikan, salah satu solusinya hanya impor beras,” tutup Yudi.

Sementara itu, jika melihat regulasi importase beras, meski Batam berstatus FTZ, namun ekornya tetap dipegang pemerintah pusat, sehingga importase baru bisa dilakukan setelah mendapatkan kuota dari Kementerian Perdagangan dan Izin dari Kementerian Pertanian.

Tanpa kuota kuota dan izin dari pemerintah pusat, maka impor beras maupun gula oleh importir di daerah yang langsung mendatangkan dari negara produsen, tetap dianggap sebagai penyelundupan alias ilegal. (hgt)

Baca Juga: Ini Alasan Menteri Perdagangan Tak Beri Kuota Impor Beras untuk Kepri

Respon Anda?

komentar