Agung Desak Bulog Agar Kuota 20 Ribu Ton Beras ke Kepri Segera Didistribusikan

235
Pesona Indonesia
Karyawati Toko Multi Sukses di Pasar Legenda sedang melayani pembeli yang akan akan membeli beras, Jumat (4/12).  Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Karyawati Toko Multi Sukses di Pasar Legenda sedang melayani pembeli yang akan akan membeli beras, Jumat (4/12).
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Harga beras di Kepri, khususnya Batam masih tinggi. Untuk menekan harga, Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana menemui langsung Direktur Utama (Dirut) Bulog di Jakarta, Jumat (4/12). Ia mendesak agar kuota 20 ribu ton ke Kepri segera didistribusikan.

”Saya akan ke Jakarta, mau bertemu langsung dengan Dirut Bulog. Minta beras premium 20 ribu ton itu ke Kepri,” katanya.

Dia mengaku kecewa dalam pertemuan dan pemaparan dengan pihak Bulog beberapa waktu lalu. Bagaimana tidak, ia ditawari beras miskin untuk operasi pasar. Padahal, sudah jelas dalam surat dari Menteri Perdagangan kepadanya bahwa Kepri mendapatkan kuota 20 ribu ton. Dan itu beras impor, bukan beras miskin.

”Beras yang ditawarkan untuk membom pasar adalah beras miskin dan beras untuk bencana alam. Jadi pertanyaannya, apakah beras miskin itu peruntukannya untuk itu. Kita harus tanggung jawab di akhirat,” terangnya.

Ia berharap, Bulog yang ditunjuk sebagai importir beras bekerja sesuai ketentuan. Meski dia akui Bulog memiliki bisnis oriented, tetapi tetap harus memperhatikan kebutuhan masyarakat banyak.

”Tidak mungkin saya, atau pejabat lain, dan Anda-Anda semua memakan beras miskin. Bagaimana pertanggungjawabannya itu nanti di akhirat. Itu bukan untuk kita. Jangan kita ambil yang bukan milik kita,” jelasnya.

Untuk itu, dia mengharapkan dalam waktu dekat Bulog bisa langsung mendistribusikan beras kelas premium tersebut ke Kepri.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, mengatakan gejolak harga beras di Batam maupun daerah lainnya di Kepri, penyebabnya karena belum dibukanya kran impor. Maka, kata dia, jalan satu-satunya untuk mengatasi permasalahan ini adalah membuka kran impor beras ke kawasan free trade zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun.

”Jadi memang harus bisa impor sendiri dengan kuota tersendiri untuk Batam dan Kepri ini. Kalau tidak maka masalah akan tetap seperti sekarang ini, pasoak nterbatas dan harga beras tetap mahal,” sebutnya.

Yudi menyebutkan, selama ini beras dari luar negeri sudah masuk ke Batam, tetapi dengan jumah terbatas dan tentu saja secara ilegal karena larangan impor. Namun, masalah tersebut tak bisa dielakkan, karena mendatangkan beras dari Pulau Jawa, Sulawasi, dan daerah Sumatera lainnya sangat mahal karena tingginya biaya transportasi.

”Jadi tidak bisa disalahkan kalau mereka mendatangkan beras dari luar (impor). Tetapi akan salah ketika ada penimbunan, itu tidak benar. Kalau toh harus mendatangkan dari Jawa dan Sumatera, harganya akan tetap sangat mahal. Dan tetap masyarakat yang jadi korban,” sebutnya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar