DPRD Ganjal APBD Batam

404
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2016 terancam tak disahkan hingga akhir tahun ini. Penyebabnya, sebagian anggota DPRD Batam menolak membahasnya karena ingin hasil reses mereka diakomodir. Padahal, semua usulan mestinya disampaikan lewat musyawarah perencanaan pembangunan.

Hingga 4 Januari 2016 mendatang,  Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Batam belum menjadwalkan sidang paripurna pengesahan APBD Batam 2016. Ini artinya pengesahan APBD2016  akan molor dari batas maksimal, yakni pada akhir tahun ini.

Jangankan pengesahan APBD, hingga saat ini Pemko-DPRD Batam belum bersepekat soal besaran KUA PPAS. Meski sudah dua kali diagendakan paripurna penandatanganan KUA PPAS antara Pemko Batam dan DPRD Batam, dua kali pula agenda itu batal.

Jika pengesahan APBD ini molor dari batas waktu yang ditentukan, sejumlah sanksi dari Kemendagri menanti. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat akan dipotong. Insentif daerah sebesar Rp 30 miliar juga terancam melayang.

Selain itu, wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPRD juga terancam tak gajian selama enam bulan, tahun depan. Dan tentunya, kondisi ini akan menghambat program pembangunan daerah.

Pemantik ketegangan karena sejumlah anggota DPRD memaksakan hasil reses ikut ditampung. Udin P Sihaloho, anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan mengakui menolak draf KUA PPAS APBD 2016 karena tidak mengakomodir reses anggota Dewan. Menurut dia, sebagai wakil rakyat, usulan mereka harus diperhatikan.

“KUA PPAS hanya berdasarkan musrenbang dan safari ramadan wali kota. Reses diabaikan,” kata Udin.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Batam, Nuryanto. Kata dia, anggota Dewan marah jika usulannya tak diakomodir di APBD. Sebab, kata dia, usulan tersebut merupakan masukan yang diperoleh dari masyarakat saat reses.

Nuryanto beralasan, mereka sering ditagih oleh warga, khususnya konstituen, terkait usulan pembangunan yang tak kunjung direalisasikan. “Kami hanya bisa bilang sabar dan sabar. Jadi seolah-olah tidak ada gunanya reses itu,” katanya.

Menurut dia, KUA PPAS itu harus merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Yakni DPRD dan Pemko Batam. Namun menurut dia, rancangan anggaran dalam KUA PPAS yang disodorkan Pemko Batam merupakan inisiatif Pemko Batam.

“Jangankan punya anggota DPRD, punya ketua saja tak ada (yang diakomodir),” katanya.

Dandis Rajagukguk, anggota Komisi III mengatakan selain berharap aspirasi warga saat reses diakomodir, juga meminta Pemko Batam melaporkan realisasi pembangunan yang sudah ada. Di mana menurutnya, banyak yang tidak sesuai ketentuan.

“Jadi jujur, apa yang ada dalam drat KUA PPAS yang diusulkan itu, sama sekali tidak kami mengerti. Realisasinya juga sangat minim,” katanya.

Menurut Dandis, Pemko Batam harus mendengarkan usulan dewan yang diklaim sebagai titipan dari masyarakat itu. “Kami anggota dewan ini reses fungsinya untuk belanja masalah. Tetapi kenapa tidak dimasukkan ke draf yang mereka usulkan,” katanya.

Namun sebenarnya, tidak semua anggota DPRD yang memaksakan kehendaknya. Beberapa di antara mereka justru meminta anggota DPRD tidak ngotot agar semua usulan, yang kemudian disebut pokok pikiran DPRD, diakomodir dalam KUA PPAS.

“Tak mungkin semua (hasil reses diakomodir), mana mungkin cukup anggarannya,” kata anggota Banggar DPRD Batam, Idawati Nursanti.

Idawati menjelaskan, masuknya pokok pikiran DPRD harus melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Dikawal mulai dari musrenbang tingkat kelurahan hingga musrenbang tingkat Kota Batam,” kata Idawati.

Idawati menyampaikan, setelah pemerintah daerah mengajukan KUA-PPAS, Banggar mulai membedah KUA. Setelah itu PPAS nya dilanjutkan ke satuan tiga (komisi). “Ini belum dibahas di Banggar, sudah masuk satuan tiga, ini menyalahi ketentuan,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari. Jika cara ini yang ditempuh, maka proses penyusunan APBD Kota Batam 2016 cacat hukum. Karena hingga saat ini Banggar DPRD Kota Batam belum membahas KUA.

Ricky mengatakan, berdasarkan Permendagri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman dan penyusunan APBD, prosesnya dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan RKA Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Setelah itu masuk dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD.

Politikus PKS ini mengatakan, KUA merupakan arah kebijakan dalam proses pembahasan PPAS. Namun salah satu proses itu malah dihilangkan. Kata dia, dalam KUA wajib memuat apa yang menjadi prioritas sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Serta wajib memasukkan program Nawa Cita Jokowi,” katanya.

Ricky mengatakan, hasil reses dewan memang tidak mungkin serta merta dimasukkan setelah masuk proses pembahasan RKPD. “Kalau masuk tiba-tiba, bisa jadi temuan,” ungkapnya.

Seperti kata Idawati, Ricky mengatakan hasil reses harusnya disisipkan melalui musrenbang, baik tingkat Kelurahan, kecamatan, maupun Kota Batam, bukan tiba-tiba minta dimasukkan dalam KUA PPAS.

“Ibaratnya seperti penumpang yang tak punya tiket tapi memaksa naik pesawat dan membatalkan penumpang lain yang resmi. Jelas tidak bisa,” tutupnya.

Anggota DPRD lainnya yang enggan ditulis namanya juga mengatakan hal senada. Kata dia, kalau anggota DPRD mau hasil resesnya terakomodir harusnya dikawal di musrenbang.

“Selama ini kemana saja, kok ujug-ujug minta dimunculkan,” katanya.

Menurutnya, ketika musrenbang digelar dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota, banyak anggota malah sibuk kunjungan ke luar Kota. Sehingga wajar jika banyak usulan mereka yang tak terakomodir karena tak dikawal. Padahal, lanjutnya, musrenbang-lah yang menjadi landasan dasar penyusunan KUA-PPAS, bukan reses.

“Penyusunannya menjadi hak dari eksekutif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bahasa dari politikus. “Bila ditanyakan ke pakar hukum tata negara tidak ada pokok-pokok pikiran DPRD. Artinya proyek,” ujar wakil rakyat yang mengaku enggan terlibat dengan politik anggaran ini.

Sementara anggota Banggar DPRD Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak mempunyai pendapat yang berbeda, untuk mengakomodir pokok pikiran DPRD tidak harus melalui musrenbang.

“Bisa dimasukkan di pra KUA-PPAS,” katanya.

Setelah proses pra KUA-PPAS rampung, baru masuk ke PPAS. Menurut ketentuan yang berlaku, kata Jefri, KUA-PPAS harus dibahas dan disepakati bersama antara Pemko dan DPRD.

“Kalau saling ngotot seperti sekarang ini, kapan selesainya,” ucapnya.

Jefri menyampaikan, Pemko tak bisa memaksakan seluruh programnya masuk dalam APBD dan mengesampingkan usulan pokok pikiran DPRD yang diklaim merupakan hasil reses. “Kami bukan lembaga tukang stempel. Buat apa ada reses kalau tak diakomodir,” ungkapnya.

Jefri memang mengakui, dari 50 anggota DPRD Batam tak semuanya sepakat menolak KUA-PPAS.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengakui, saat ini masih terjadi tarik ulur pembahasan KUA-PPAS. “Substansinya belum disepakati, intinya soal angka (besaran anggaran),” ujar Dahlan.

Sayangnya, wali kota enggan mengungkap detail besaran angka yang dipersoalkan antara lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. Dahlan juga irit bicara terkait persoalan yang memicu perdebatan sehingga pembahasan itu alot hingga kini.

“Ah, itu teknis, ada perubahan-perubahan tapi itu teknis,” kilahnya.

Menurut Dahlan, lambannya pengesahan APBD Batam yang mestinya didahului dengan kesepakatan KUA-PPAS sehingga molor dari waktu yang ditentukan itu lantaran dari beberapa kali rapat, belum ada kesepakatan yang dihasilkan. Padahal, kata dia, sesuai mekanisme, penyusunan APBD harus dilakukan dan disepakati antara kedua belah pihak sebelum masuk tahun anggaran berjalan.

“Karena itu, kalau kemudian belum terjadi kesepakatan, kita harus lakukan mekanisme yang lain yang ada, kalau dirapatkan belum ada persetujuan ya kita rapatkan lagi,” kata dia.

Menurut dia, ini merupakan yang pertama kalinya terjadi selama dua periode dia menjadi Wali Kota Batam. “Sembilan tahun ini, selalu diketok palu pada tahun sebelumnya,” kata dia.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam, Wan Darussalam, juga menyampaikan seretnya pengesahan KUA-PPAS ini karena masih ada singkronisasi antara Pemko dan DPRD Batam.

“Pembahasan alot kerena mereka ingin menyinkronkan hasil (pembahasan) komisi dan reses dengan rancangan (yang diajukan) pemerintah,” kata Wan Darussalam.

Menurut Wan, rancangan yang diajukan pihaknya sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun mendatang sesuai dengan petunjuk dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“RKPD itu sudah lama kami buat, dan batasnya bulan Juni lalu sudah rampung,” jelas dia.

Namun, ketika rancangan itu diajukan ke pihak legislatif beberapa bulan lalu, nyatanya dewan tak segera menyetujuinya. Disinyalir, rancangan KUA-PPAS yang diajukan Pemko Batam tak sesuai dengan keinginan pihak DPRD Kota Batam, terutama terkait hasil pembahasan di tingkat komisi maupun hasil reses.

“Sebenarnya, usulan komisi dan reses sepanjang masuk di RKPD itu, kita gak masalah,” ujar Wan.

Padahal, jika dibiarkan berlarut-larut, ada konsekuensi yang menanti kedua lembaga itu. Yakni, sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama enam bulan.

“Sanksi tetap jalan kalau menurut UU, karena batasnya kan November lalu,” kata dia.

Meski demikian, Wan optimistis masih akan selamat dari ancaman sanksi tersebut. Pasalnya, pihaknya mengaku akan menyurati pemerintah pusat terkait hal itu, jika kesepakatan pembahasan KUA-PPAS itu bisa rampung di bulan ini.

“Tapi UU ini belum ada turunannya PP (Peraturan Pemerintah), kita nanti minta penjelasan UU 23/2014, apakah (sanksi) juga berlaku,” terang Wan.

Meski begitu, dia yakin pembahasan KUA-PPAS akan segera rampung. “Pak Sekda (Sekretaris Daerah, Agussahiman) sudah menyurati dewan, minta dijadwalkan pembahasan, kita menunggu jawaban dewan,” imbuhnya. (rna/hgt/ian)

Respon Anda?

komentar